Strategi Pemerintah Dongkrak Pasar Karbon Domestik via SRUK

Pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis untuk memacu transaksi perdagangan karbon di pasar domestik. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) merilis instrumen baru bernama Sertifikat Penurunan Emisi Usaha Karbon (SRUK). Langkah ini dinilai penting untuk menarik minat pemburu kredit karbon global dan mengoptimalkan potensi penurunan emisi dalam negeri yang selama ini belum tergarap maksimal. Namun, sejumlah pengamat menyoroti bahwa hambatan regulasi dan rendahnya permintaan menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan agar ekosistem perdagangan karbon bisa berjalan efektif.

Mengenal SRUK dan Mekanismenya

SRUK adalah instrumen bukti penurunan emisi yang diterbitkan oleh pemerintah untuk setiap unit karbon yang berhasil direduksi melalui kegiatan usaha karbon. Sertifikat ini berfungsi seperti surat berharga yang dapat diperjualbelikan di bursa karbon, mirip dengan unit karbon internasional yang diakui dalam mekanisme cap-and-trade. Pelaku usaha yang melakukan proyek ramah lingkungan, seperti reboisasi, pengelolaan gambut, atau energi terbarukan, berhak memperoleh SRUK setelah melalui verifikasi ketat oleh lembaga akreditasi nasional. Sertifikat itu lalu bisa dijual kepada perusahaan yang membutuhkan kompensasi emisi, baik di dalam negeri maupun dari luar negeri.

Pemerintah berharap kehadiran SRUK dapat mengerek volume transaksi karbon domestik yang selama ini masih jauh di bawah potensinya. Berdasarkan data KLH, kapasitas penurunan emisi Indonesia mencapai ratusan juta ton CO2 ekuivalen per tahun, namun realisasi perdagangan hanya sebagian kecil. Dengan menerbitkan SRUK, pemerintah ingin memberikan kepastian hukum dan standarisasi yang lebih jelas kepada investor global yang selama ini ragu masuk karena ketidakpastian regulasi.

Daya Tarik bagi Pemburu Kredit Karbon Global

Pasar karbon internasional sedang bergairah seiring dengan meningkatnya komitmen netralitas karbon dari berbagai negara dan korporasi multinasional. Indonesia dengan kekayaan hutan tropis dan lahan gambutnya sebenarnya memiliki aset besar untuk dijadikan proyek penyerap karbon alami. SRUK diharapkan menjadi jembatan yang menghubungkan pasokan kredit karbon domestik dengan permintaan global yang terus naik. Skema ini memungkinkan perusahaan asing membeli kredit karbon dari proyek di Indonesia tanpa harus terlibat langsung dalam proses birokrasi yang rumit, karena seluruh proses verifikasi dan sertifikasi telah dijalankan oleh lembaga resmi.

Namun, daya tarik ini hanya akan terwujud jika pemerintah mampu menjamin kredibilitas SRUK. Standar internasional seperti Verra atau Gold Standard sudah menjadi acuan utama pasar sukarela. Oleh karena itu, KLH harus memastikan bahwa metodologi penghitungan emisi yang digunakan kompatibel dengan standar global. Jika tidak, SRUK berisiko dianggap sebagai kredit karbon kelas dua yang tidak laku di pasar internasional. Beberapa pengusaha juga menyuarakan pentingnya integrasi dengan sistem registri global agar SRUK bisa diakui secara lintas batas dan tidak sekadar menjadi instrumen lokal.

Hambatan Regulasi dan Minimnya Permintaan

Meski potensinya besar, perdagangan karbon domestik masih menghadapi kendala struktural. Regulasi yang tumpang tindih antara kementerian dan lembaga seringkali membuat pelaku usaha enggan memulai proyek karbon. Peraturan mengenai tata cara verifikasi, perpajakan, dan kepemilikan lahan masih sering berubah, menciptakan ketidakpastian yang tinggi. Padahal, proyek karbon biasanya membutuhkan investasi awal yang besar dan bersifat jangka panjang, sehingga stabilitas regulasi menjadi syarat mutlak.

Di sisi lain, permintaan domestik terhadap kredit karbon juga masih minim. Kesadaran akan tanggung jawab lingkungan di kalangan perusahaan lokal belum merata. Banyak perusahaan lebih memilih membayar denda atau memilih jalur bisnis konvensional daripada membeli kredit karbon. Insentif fiskal atau sanksi yang lebih tegas belum diimplementasikan secara optimal. Alhasil, sebagian besar SRUK yang diterbitkan nantinya mungkin hanya akan mengandalkan pembeli dari luar negeri, yang justru rentan terhadap fluktuasi harga karbon global dan kebijakan proteksionisme negara maju.

Pemerintah dinilai perlu melakukan terobosan untuk menstimulasi permintaan, misalnya dengan mewajibkan sektor-sektor tertentu untuk membeli kredit karbon sebagai bagian dari izin operasi, atau memberikan pengurangan pajak bagi pembeli. Tanpa langkah itu, pasar karbon Indonesia akan terus berjalan di tempat.

Langkah Pemerintah ke Depan

KLH menyadari berbagai tantangan tersebut dan berencana melakukan revisi sejumlah aturan turunan dalam waktu dekat. Salah satu fokus utama adalah membentuk bursa karbon nasional yang transparan dan likuid, di mana SRUK bisa ditransaksikan dengan harga yang wajar. Pemerintah juga akan memperkuat kapasitas lembaga verifikasi agar proses penerbitan sertifikat bisa lebih cepat dan murah. Kerja sama dengan lembaga multilateral seperti Bank Dunia atau ADB juga dijajaki untuk mendanai proyek-proyek percontohan yang bisa langsung menghasilkan SRUK siap jual.

Di tataran internasional, Indonesia tengah mengupayakan pengakuan mutlak atas SRUK dalam kerangka Pasal 6 Perjanjian Paris. Jika berhasil, kredit karbon dari proyek domestik bisa dihitung sebagai kontribusi pengurangan emisi nasional sekaligus bisa dijual ke negara lain tanpa risiko double counting. Langkah ini memerlukan negosiasi diplomatik yang intensif, namun diyakini akan membuka pintu lebar bagi investasi hijau di Indonesia.

Pasar karbon global memang masih penuh ketidakpastian, tetapi dengan instrumen seperti SRUK, Indonesia berusaha untuk tidak sekadar menjadi penonton. Pekerjaan rumah regulasi dan permintaan harus segera diselesaikan agar kredit karbon Indonesia bisa diperebutkan pemburu global dan memberi manfaat ekonomi sekaligus lingkungan yang berkelanjutan.

Baca juga:

• SPMB Jakarta Berjalan Lancar, Pramono Klaim Minim Komplain
• Koperasi Naik Kelas, Kini Kelola Tambang, Migas, dan Pabrik CPO