Status Darurat TPA Jatiwaringin Dipertahankan Meski Api Sudah Padam

TANGERANG — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang memutuskan untuk tetap memberlakukan status darurat bencana di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatiwaringin, meskipun kebakaran yang melanda area tersebut telah berhasil dipadamkan sepenuhnya setelah 10 hari upaya pemadaman yang intensif. Status darurat yang ditetapkan sejak awal kejadian akan dipertahankan hingga 14 Juli 2026, sebagai langkah antisipasi terhadap potensi bahaya susulan.

Kobaran api yang pertama kali dilaporkan pada akhir Juni itu sempat mengirimkan gumpalan asap hitam pekat ke permukiman padat di sekitar TPA. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tangerang mengerahkan puluhan unit armada serta ratusan personel. Selain penyemprotan air, tim juga menggunakan metode pembongkaran tumpukan sampah dan penutupan tanah untuk memadamkan titik api yang sulit dijangkau.

Kronologi Kebakaran dan Operasi Pemadaman

Berdasarkan data Pos Komando Tanggap Darurat, upaya pemadaman berlangsung dalam tiga tahap utama:

1. Tahap Pertama (Hari 1-3) — Api dengan cepat membesar karena kandungan gas metana yang tinggi di gunungan sampah. Tim gabungan memprioritaskan pembatasan area terdampak agar api tidak merembet ke zona permukiman.
2. Tahap Kedua (Hari 4-7) — Fokus pada pendinginan dan pembongkaran tumpukan sampah menggunakan ekskavator. Asap tebal memaksa evakuasi sementara ratusan warga dari tiga desa terdekat.
3. Tahap Ketiga (Hari 8-10) — Operasi water bombing dan penyemprotan foam kimia berhasil memadamkan titik api terakhir. Meski demikian, bara di lapisan bawah masih menyisakan emisi gas yang mudah terbakar.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tangerang menjelaskan bahwa kondisi TPA belum sepenuhnya aman. “Kami memang sudah tidak melihat api, tetapi masih ada risiko flare-up dan gas beracun. Status darurat memberi kami payung hukum untuk mengakses anggaran, peralatan, dan tenaga tambahan secara cepat,” ujarnya.

Alasan Strategis Status Darurat Dipertahankan

Status darurat bukan sekadar label administratif. Dalam konteks ini, status tersebut memberikan kewenangan bagi Pemkab untuk:

• Memobilisasi alat berat dari Dinas Pekerjaan Umum tanpa prosedur lelang yang panjang.
• Menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk operasi tanggap darurat dan pemulihan awal.
• Memperpanjang jam operasional personel pemadam dan relawan tanpa hambatan birokrasi.
• Mengaktifkan sistem peringatan dini dan posko kesehatan 24 jam bagi warga yang terdampak asap.

Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang menambahkan, “Pencabutan status darurat akan dilakukan setelah hasil uji laboratorium menunjukkan kualitas udara di sekitar TPA kembali normal dan tidak ada lagi bara di bawah permukaan. Sampai saat itu, seluruh sumber daya tetap disiagakan.”

Dampak kebakaran ini meluas ke sektor lingkungan dan kesehatan. Dinas Kesehatan mencatat lebih dari 1.200 warga mengeluhkan gangguan pernapasan akut, iritasi mata, dan kulit. Tim medis mendirikan posko oksigen gratis di tiga titik. Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup memulai pemantauan kualitas air tanah untuk mengantisipasi kontaminasi dari air sisa pemadaman yang meresap.

Pemulihan dan Langkah Selanjutnya

Pemkab Tangerang mulai menyusun rencana pemulihan pascakebakaran, termasuk perbaikan akses jalan, penataan ulang zona TPA, dan pemasangan sistem deteksi gas metana permanen. Rencana jangka pendek adalah menutup area bekas kebakaran dengan lapisan geomembran untuk mencegah air hujan memicu kenaikan suhu di dalam sampah. Sementara itu, evaluasi terhadap kemungkinan relokasi TPA Jatiwaringin tengah dibahas bersama DPRD setempat.

Hingga batas waktu status darurat pada 14 Juli 2026, para pihak tetap bersiaga penuh. Warga diimbau untuk terus mengikuti arahan petugas, terutama jika terjadi peningkatan konsentrasi gas atau asap pekat kembali muncul dari tumpukan sampah yang belum sepenuhnya dingin.