Sewa Mobil Dinas Tangsel Disorot, Audit Internal Diminta Perketat Pengawasan

Kebijakan penyewaan kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan menuai perhatian publik setelah muncul pandangan bahwa skema tersebut berpotensi menjadi celah baru dalam pengelolaan anggaran daerah. Langkah yang diambil oleh Wali Kota Benyamin Davnie ini dimaksudkan untuk menutup kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, namun sejumlah pihak menekankan perlunya pengawalan ketat dari Inspektorat.

Skema sewa mobil dinas bukanlah hal baru dalam tata kelola pemerintahan daerah. Banyak kota di Indonesia telah beralih dari model kepemilikan aset menuju sistem sewa dengan alasan efisiensi biaya pemeliharaan dan penghapusan beban depresiasi kendaraan. Namun demikian, transisi ini mengandung risiko tersendiri apabila tidak dibarengi dengan mekanisme pengawasan yang transparan dan akuntabel.

Maksud Kebijakan dan Potensi Risiko

Pemerintah Kota Tangerang Selatan menilai bahwa menyewa kendaraan dinas lebih hemat dibandingkan membeli dan merawat armada sendiri. Dengan menyewa, biaya perawatan, pajak, dan penyusutan nilai kendaraan menjadi tanggung jawab pihak ketiga. Secara teori, model ini dapat mengurangi pengeluaran rutin dan membebaskan alokasi dana untuk program prioritas lainnya.

Namun, terdapat celah yang perlu diantisipasi. Jika proses lelang atau penunjukan penyedia jasa tidak dilakukan dengan ketat, potensi mark-up harga sewa dan kolusi antara oknum pejabat dengan vendor sangat terbuka. Selain itu, spesifikasi kendaraan yang disewa harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan operasional, bukan berdasarkan preferensi pribadi atau kepentingan tertentu. Tanpa audit yang memadai, efisiensi yang dijanjikan justru bisa berubah menjadi pemborosan terselubung.

Peran Inspektorat sebagai Garda Terdepan

Inspektorat Kota Tangerang Selatan memiliki fungsi vital dalam memastikan bahwa setiap kebijakan kepala daerah berjalan sesuai koridor hukum dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam konteks kebijakan sewa mobil dinas ini, Inspektorat diharapkan tidak sekadar melakukan audit administratif, tetapi juga menguji ketepatan sasaran program secara menyeluruh.

Pemeriksaan harus mencakup analisis perbandingan biaya antara membeli dan menyewa, verifikasi harga pasar terhadap nilai kontrak, serta evaluasi pemanfaatan kendaraan oleh setiap satuan kerja perangkat daerah. Ketepatan sasaran menjadi kunci agar kebijakan ini tidak menyimpang dari tujuan awalnya, yaitu menutup kebocoran anggaran, bukan menciptakan titik kebocoran baru.

Pengawasan oleh internal auditor juga perlu dilakukan secara berkala, bukan hanya di awal masa kontrak. Inspektorat harus memiliki akses penuh terhadap dokumen pengadaan, laporan penggunaan kendaraan, dan catatan pemeliharaan dari pihak penyedia jasa. Transparansi data ini penting agar publik dapat turut memantau dan memberikan masukan.

Catatan Kritis dan Mekanisme Pengawalan

Diperlukan sejumlah langkah konkret untuk memastikan bahwa skema sewa mobil dinas benar-benar memberikan manfaat optimal bagi keuangan daerah. Pertama, penetapan standar spesifikasi kendaraan yang ketat dan berbasis kebutuhan riil di lapangan. Kedua, proses pengadaan yang terbuka dan kompetitif guna mendapatkan harga terbaik. Ketiga, evaluasi kinerja penyedia jasa secara rutin dengan indikator yang terukur.

Mekanisme pelaporan yang transparan juga menjadi elemen penting. Setiap pembayaran sewa harus tercatat dengan jelas dan dapat diakses oleh lembaga pengawas eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan. Publikasi ringkasan kontrak dan realisasi anggaran secara berkala melalui situs resmi pemerintah kota akan meningkatkan akuntabilitas dan mempersempit ruang bagi penyimpangan.

Keterlibatan aparat pengawasan intern pemerintah dalam setiap tahapan kebijakan ini bukan sekadar formalitas. Mereka harus diberi kewenangan yang cukup untuk memberikan rekomendasi perbaikan dan memastikan tindak lanjut atas setiap temuan. Tanpa pengawalan yang serius, kebijakan yang awalnya dirancang untuk menambal kebocoran justru bisa menjadi sumber inefisiensi baru yang membebani anggaran daerah.

Baca juga:

• DJKI Sebut Merek SISKS Paku Buwono XIV Masih Tahap Publikasi
• Kebijakan Sewa Mobil Dinas Tangsel dan Upaya Menutup Celah Anggaran