Satgas PRR Minta Pemda Tiga Provinsi Segera Siapkan Lahan Huntap

Satuan Tugas Pemulihan dan Rehabilitasi (Satgas PRR) mengeluarkan seruan tegas agar pemerintah daerah di tiga provinsi segera mempercepat penetapan lahan untuk pembangunan hunian tetap (huntap). Ketiga provinsi tersebut adalah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang menjadi prioritas nasional dalam program pemulihan pasca-bencana.

Program huntap ini digulirkan sebagai respons atas kerusakan massif permukiman akibat serangkaian bencana alam, termasuk gempa bumi, longsor, dan banjir bandang yang melanda wilayah-wilayah tersebut dalam kurun beberapa tahun terakhir. Tercatat lebih dari 12.500 jiwa masih bertahan di pengungsian atau hunian sementara yang minim fasilitas, sehingga kebutuhan akan rumah permanen menjadi sangat mendesak.

Lahan Sebagai Fondasi Pemulihan

Satgas PRR menekankan bahwa ketersediaan lahan yang siap bangun adalah syarat mutlak agar konstruksi huntap dapat dimulai. Tanpa lahan yang jelas status hukumnya, seluruh rangkaian proses konstruksi — mulai dari perencanaan teknis hingga penyaluran kontrak — akan terhambat. Kepala Satgas PRR mengingatkan bahwa percepatan di sisi lahan akan menentukan keberhasilan keseluruhan program rehabilitasi.

Berdasarkan data sementara, target pembangunan huntap di tiga provinsi tersebut mencapai ribuan unit, yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota. Setiap wilayah memiliki karakteristik tersendiri, sehingga diperlukan pendekatan yang spesifik. Satgas PRR meminta agar pemerintah daerah segera melakukan identifikasi lokasi alternatif, survei geoteknik, serta verifikasi kepemilikan tanah agar tidak muncul sengketa di kemudian hari.

Pemda juga diminta untuk tidak ragu menggunakan lahan-lahan milik pemerintah daerah yang selama ini tidak termanfaatkan secara optimal. Langkah ini dinilai lebih efisien dibandingkan harus melakukan pembebasan lahan warga yang kerap memakan waktu dan biaya besar.

Hambatan Klasik yang Mengemuka

Masalah lahan bukanlah isu baru dalam proyek-proyek hunian tetap. Di berbagai daerah, pengadaan lahan kerap tersandung persoalan administratif seperti tumpang tindih kepemilikan, tanah ulayat yang belum terdaftar, hingga inkonsistensi peraturan daerah dengan rencana tata ruang wilayah. Satgas PRR menyoroti bahwa tanpa intervensi langsung dari kepala daerah, hambatan-hambatan ini sulit diselesaikan dalam waktu singkat.

Beberapa kasus yang pernah terjadi, pembangunan huntap tertunda berbulan-bulan hanya karena status lahan yang belum bersertifikat. Akibatnya, anggaran yang sudah dialokasikan tidak dapat diserap dan masyarakat harus menunggu lebih lama. Untuk mencegah pengulangan skenario serupa, Satgas PRR meminta agar pemda membentuk satuan kerja khusus yang fokus pada percepatan pengadaan lahan huntap.

Peran Strategis Pemerintah Daerah

Sebagai ujung tombak di lapangan, pemerintah kabupaten dan kota memiliki wewenang untuk menetapkan lokasi pembangunan melalui keputusan bupati/wali kota. Satgas PRR mendesak agar keputusan tersebut segera diterbitkan setelah dilakukan kajian teknis dan publik. Prosesnya harus transparan agar tidak menimbulkan resistensi dari masyarakat setempat.

Koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga menjadi kunci untuk mempercepat sertifikasi lahan. Satgas PRR menyarankan agar pemda mengajukan program sertifikasi massal terhadap lahan-lahan yang akan dialokasikan untuk huntap. Selain itu, instansi seperti Dinas Lingkungan Hidup harus memberikan rekomendasi analisis dampak lingkungan agar pembangunan tidak melanggar aturan.

Komitmen dan Konsekuensi

Satgas PRR menegaskan bahwa kesiapan lahan akan menjadi tolok ukur utama dalam evaluasi kinerja pemda di bidang pemulihan. Pemerintah pusat telah menyediakan anggaran yang cukup, namun pencairannya akan sangat bergantung pada progress pengadaan lahan yang dilaporkan oleh daerah. Daerah yang lamban dalam menyiapkan lahan berisiko kehilangan alokasi dana pembangunan huntap karena akan dialihkan ke wilayah yang lebih siap.

Untuk mengawal proses ini, Satgas PRR akan menempatkan tim pemantau di setiap provinsi. Tim tersebut bertugas memberikan asistensi teknis, memediasi perselisihan, dan melaporkan perkembangan secara berkala ke pusat. Evaluasi akan dilakukan setiap bulan, sehingga tidak ada lagi alasan bagi pemda untuk menunda-nunda.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan masyarakat korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dapat segera menempati hunian yang layak, aman, dan berkelanjutan. Lebih dari sekadar menyediakan atap, pembangunan huntap juga diharapkan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana di masa depan, dengan menerapkan standar konstruksi tahan gempa dan banjir. Sinergi antara Satgas PRR, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci suksesnya program pemulihan yang menyeluruh.