Said Iqbal Bantah PHK Garmen Akibat Daya Beli Melesu

Jakarta — Pernyataan kontroversial mengenai penyebab gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri garmen kembali mencuat. Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, secara tegas membantah narasi yang menyebut bahwa PHK massal di sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) disebabkan oleh melemahnya daya beli masyarakat. Klaim tersebut, menurutnya, tidak akurat dan menyesatkan. Berdasarkan verifikasi yang dilakukan terhadap pernyataan Said Iqbal, faktanya adalah bahwa akar permasalahan utama justru berasal dari anjloknya volume pesanan global, bukan dari sisi konsumsi domestik.

Klaim tentang Daya Beli Masyarakat yang Lesu

Dalam berbagai kesempatan, sejumlah pengamat ekonomi dan pelaku industri sempat mengaitkan PHK di sektor garmen dengan turunnya permintaan dari pasar dalam negeri. Mereka berargumen bahwa inflasi dan kenaikan harga bahan pokok telah menekan pengeluaran rumah tangga, sehingga masyarakat cenderung menahan pembelian produk sandang. Namun, Said Iqbal membantah keras asumsi tersebut. Ia menyatakan bahwa data yang ia miliki dari lapangan menunjukkan tren yang berbeda. "Klaim bahwa PHK terjadi karena daya beli masyarakat melesu adalah tidak berdasar. Faktanya adalah, pabrik-pabrik garmen di dalam negeri masih menerima permintaan dari pasar domestik, tetapi volume ekspor yang anjlok drastis," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima media, Selasa (18/6).

Menurut Said Iqbal, penurunan pesanan global merupakan dampak dari perlambatan ekonomi di negara-negara tujuan ekspor utama, seperti Amerika Serikat dan Eropa. Konflik geopolitik, kenaikan suku bunga bank sentral di negara maju, serta pergeseran rantai pasok global menjadi faktor dominan yang memukul industri garmen nasional. Data menunjukkan bahwa ekspor TPT Indonesia pada kuartal pertama tahun ini turun hingga 15 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS). Angka ini bertentangan dengan asumsi bahwa masalahnya berasal dari konsumsi domestik yang justru relatif stabil.

Laporan Langsung kepada Presiden Prabowo

Lebih lanjut, Said Iqbal mengungkapkan bahwa temuan mengenai penyebab PHK ini telah ia laporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah pertemuan tertutup di Istana Negara. Ia menegaskan bahwa laporan tersebut disertai dengan data pabrik, jumlah pekerja yang terdampak, serta bukti korespondensi antara pemilik perusahaan dengan pembeli di luar negeri. "Saya sampaikan ke Bapak Presiden bahwa jika kita salah diagnosis, maka kebijakan yang diambil juga akan keliru. Jangan sampai pemerintah sibuk menstimulasi daya beli, padahal masalahnya adalah hilangnya pasar ekspor," kata Said Iqbal.

Pernyataan ini menjadi penting karena berpotensi mengubah arah kebijakan pemerintah dalam menangani krisis ketenagakerjaan. Jika tudingan daya beli lesu yang diusung oleh sebagian pihak diterima, maka respons kebijakan akan fokus pada bantuan sosial atau subsidi. Namun, jika penyebabnya adalah penurunan pesanan global, maka solusi yang tepat adalah diplomasi perdagangan, diversifikasi pasar ekspor, dan insentif bagi industri padat karya. Said Iqbal menegaskan bahwa pihaknya telah menyusun rekomendasi kebijakan yang mencakup percepatan perjanjian dagang dengan negara-negara non-tradisional, seperti Afrika dan Timur Tengah.

Verifikasi Data dan Bukti Lapangan

Berdasarkan verifikasi yang dilakukan terhadap pernyataan Said Iqbal, ditemukan konsistensi dengan data asosiasi industri. Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mencatat bahwa utilisasi mesin pabrik garmen hanya berada di kisaran 60 persen pada semester pertama tahun ini, turun dari 85 persen pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa kapasitas produksi tidak terpakai karena kurangnya pesanan, bukan karena sepi pembeli di pasar lokal. Selain itu, data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa mayoritas PHK di sektor garmen terjadi di pabrik-pabrik berorientasi ekspor di kawasan industri seperti Karawang, Tangerang, dan Semarang, bukan di pabrik yang melayani pasar domestik.

Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua klaim Said Iqbal dapat diverifikasi secara independen. Data tentang penurunan pesanan global yang ia kutip belum dipublikasikan secara lengkap. Meskipun demikian, arah pernyataannya sejalan dengan laporan lembaga keuangan internasional yang mencatat perlambatan perdagangan global pada tahun 2024. Dengan demikian, klaim bahwa PHK garmen murni disebabkan oleh daya beli masyarakat yang lesu dapat dikategorikan sebagai informasi yang menyesatkan, karena mengabaikan faktor eksternal yang dominan. Kesimpulannya, pernyataan Said Iqbal sebagian besar benar dan didukung oleh bukti awal, meskipun memerlukan penguatan data resmi yang lebih rinci.

Dalam konteks ini, penting bagi publik dan pengambil kebijakan untuk tidak terjebak pada narasi tunggal. PHK di industri garmen adalah persoalan multidimensi yang melibatkan dinamika global dan domestik. Namun, berdasarkan bukti yang tersedia, anjloknya pesanan global adalah faktor utama yang tidak bisa diabaikan. Pemerintah diharapkan segera merespons laporan Said Iqbal dengan kebijakan yang tepat sasaran, agar gelombang PHK tidak semakin meluas dan jutaan buruh garmen tetap memiliki kepastian kerja.