Rosan Paparkan Konsep Danantara Housing untuk Prabowo, Dorong Pembiayaan Rumah Terjangkau

Menteri yang membidangi urusan perumahan, Rosan, menyampaikan laporan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai inisiatif Danantara Housing, sebuah proyek strategis yang dirancang untuk memecah kebuntuan pasokan hunian layak bagi masyarakat. Dalam pemaparannya, Rosan menekankan bahwa skema ini tidak sekadar menjual unit, melainkan mengintegrasikan aset properti milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan instrumen pembiayaan inovatif yang meringankan beban calon pembeli. Langkah ini dipandang sebagai terobosan setelah bertahun-tahun persoalan backlog perumahan nasional belum menemukan formula yang benar-benar menjangkau segmen menengah ke bawah secara berkelanjutan.

Arkitektur Proyek Danantara Housing

Secara konseptual, Danantara Housing berfungsi sebagai konsolidator stok rumah dan apartemen milik BUMN yang selama ini tersebar dan belum terserap optimal. Banyak perusahaan pelat merah memiliki unit hunian yang terbengkalai atau tidak terpasarkan karena skema kredit konvensional yang kaku. Di sinilah proyek ini mengambil peran: menginventarisasi, melakukan kurasi, lalu menyalurkan kembali properti tersebut dalam satu payung distribusi yang transparan. Berdasarkan paparan yang diterima Presiden, Rosan menggambarkan bahwa arsitektur proyek ini menyerupai sebuah ekosistem di mana BUMN sebagai penyedia aset, lembaga keuangan sebagai penyedia dana murah, dan pemerintah sebagai penjamin kebijakan duduk bersama untuk menekan biaya perolehan rumah hingga mendekati harga pokok produksi. Dengan demikian, selisih harga pasar yang selama ini menjadi hambatan utama diharapkan dapat ditekan, sekaligus mempercepat perputaran aset BUMN yang selama ini menjadi beban neraca.

Skema Pembiayaan di Bawah Ketentuan Pasar

Salah satu poin krusial yang disampaikan Rosan kepada Prabowo adalah skema pembiayaan yang lebih murah dari yang berlaku di pasar. Alih-alih mengandalkan suku bunga komersial, Danantara Housing akan memanfaatkan dana bergulir yang bersumber dari alokasi khusus dan kemitraan dengan lembaga keuangan pembangunan. Model ini memungkinkan cicilan tetap rendah dalam jangka panjang, lengkap dengan fasilitas uang muka yang difleksibelkan. Rosan mencontohkan bahwa untuk sebuah apartemen tipe studio di kawasan penyangga Jakarta yang selama ini dipatok dengan bunga KPR dua digit, melalui skema Danantara calon pembeli hanya dikenakan bunga satu digit rendah dengan tenor hingga 25 tahun. Tidak hanya itu, proyek ini juga membuka kemungkinan subsidi silang dari properti komersial BUMN yang lebih menguntungkan untuk menutup selisih biaya pada segmen hunian terjangkau. Ia menegaskan bahwa mekanisme ini sudah melalui serangkaian simulasi dan dinilai aman secara fiskal tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara berlebihan, mengingat dana yang berputar berasal dari optimalisasi aset yang sudah ada.

Mengurai Kompleksitas Aset BUMN

Persoalan besar yang kerap muncul dalam inventarisasi aset BUMN adalah fragmentasi data dan ketidakjelasan status hukum. Rosan mengakui bahwa timnya telah melakukan pemetaan awal terhadap ribuan unit rumah dan apartemen yang dimiliki oleh berbagai BUMN, mulai dari perumahan dinas yang tak lagi digunakan, hingga apartemen komersial yang mangkrak akibat krisis. Dari hasil pemetaan tersebut, sekitar 60 persen unit dinilai layak huni dan dapat langsung dialihkan ke dalam portofolio Danantara Housing dengan sedikit renovasi. Sisanya membutuhkan restrukturisasi kepemilikan atau penyelesaian sengketa tata ruang. Dalam laporannya, Rosan meminta dukungan penuh Prabowo untuk menerbitkan payung hukum setingkat Peraturan Presiden yang dapat memuluskan proses hibah saham atau pengalihan aset dari BUMN ke entitas pengelola Danantara tanpa terganjal aturan lelang yang rumit. Ia berpendapat bahwa percepatan ini penting agar unit-unit tersebut tidak semakin memburuk kondisinya dan justru menjadi beban pemeliharaan yang membengkak setiap tahunnya.

Dampak Sosial dan Ekonomi yang Dicanangkan

Proyek Danantara Housing tidak hanya didesain sebagai solusi papan, melainkan juga pengungkit ekonomi kerakyatan. Dalam simulasi yang disampaikan, penyerapan 20 ribu unit pada tahap pertama berpotensi menciptakan efek berganda pada sektor material bangunan, jasa konstruksi, dan industri furnitur lokal. Lebih dari itu, dengan memberikan akses kepemilikan rumah bagi keluarga muda, proyek ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas pekerja yang selama ini terbebani biaya sewa tinggi di kota besar. Rosan menekankan bahwa setiap unit yang terjual akan disertai dengan program pemberdayaan penghuni, termasuk pelatihan pengelolaan keuangan dan koperasi lingkungan, agar ekosistem hunian vertikal baru ini tidak berubah menjadi kantong permukiman kumuh di masa depan. Presiden Prabowo disebut sangat antusias dengan pendekatan holistik tersebut dan meminta jajarannya untuk segera melakukan uji coba di koridor Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi sebelum diperluas ke kota-kota besar lain seperti Surabaya, Medan, dan Makassar.

Langkah Cepat Menuju Eksekusi

Usai paparan, Rosan mengungkapkan bahwa Presiden telah memberi arahan untuk membentuk satuan tugas gabungan yang melibatkan Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, serta Otoritas Jasa Keuangan. Satuan tugas itu diberi tenggat waktu tiga bulan untuk merampungkan kerangka regulasi dan memastikan lembaga penyalur kredit siap beroperasi. Ia juga menyebut bahwa beberapa BUMN besar seperti PT Perumnas, PT Kereta Api Indonesia, dan PT Pertamina telah menyatakan ketertarikan untuk merelakan sebagian aset huniannya digabungkan ke dalam program. Jika target tersebut tercapai, gelombang pertama penawaran unit dijadwalkan dapat dibuka pada kuartal kedua tahun depan, bertepatan dengan momentum pemulihan ekonomi nasional. Rosan menutup laporannya dengan optimisme bahwa Danantara Housing akan menjadi model baru pemanfaatan aset negara yang tidak hanya efisien secara korporasi, tetapi juga adil secara sosial, sejalan dengan visi pembangunan kabinet Prabowo yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai poros utama kebijakan.