Resolusi Setop Perang Iran Disahkan Bikin Trump Berang

Washington – Sebuah momen politik yang jarang terjadi mewarnai dinamika kekuasaan di Amerika Serikat. Senat negeri itu secara mengejutkan meloloskan sebuah resolusi yang menyerukan diakhirinya permusuhan militer terhadap Iran. Keputusan ini langsung memicu kemarahan Presiden Donald Trump, yang menyebut langkah tersebut sebagai tindakan yang tidak tepat dan tidak berarti.

Berdasarkan laporan yang dihimpun media kami pada Rabu (24/6/2025), resolusi yang dikenal dengan nama “Undang-Undang Kekuatan Perang” ini disahkan melalui pemungutan suara yang cukup ketat. Sebanyak 50 senator memberikan suara dukungan, sementara 48 suara lainnya menyatakan penolakan. Hasil ini menandai sebuah kemunduran politik simbolis bagi Gedung Putih yang selama ini menjalankan kampanye tekanan maksimum terhadap Teheran, termasuk operasi militer terbatas di kawasan.

Trump Murka: “Waktu yang Tidak Tepat”

Presiden Trump tak butuh waktu lama untuk melontarkan reaksinya. Dalam pernyataan resmi yang disampaikan melalui akun media sosialnya, ia mengecam langkah Senat dengan nada tinggi. Trump secara khusus menyoroti waktu pengesahan resolusi yang ia anggap sangat keliru.

“Ini disahkan pada waktu yang tidak tepat dan tidak berarti. Kami sedang dalam posisi yang sangat kuat melawan Iran, dan langkah ini hanya akan memperlihatkan perpecahan,” ujar Trump seperti dikutip dari laporan.

Meski bersifat simbolis dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, resolusi ini membawa pesan politik yang kuat. Ini menjadi salah satu momen langka di mana lembaga legislatif secara eksplisit berusaha membatasi kewenangan presiden dalam urusan militer. “Undang-Undang Kekuatan Perang” sendiri merupakan instrumen hukum yang sudah ada sejak era Perang Vietnam, yang mengharuskan presiden untuk melaporkan dan mengakhiri keterlibatan militer jika tidak mendapat persetujuan Kongres.

Dukungan terhadap resolusi ini datang dari mayoritas anggota Partai Demokrat serta beberapa anggota Partai Republik yang merasa bahwa operasi militer terhadap Iran telah melampaui batas kewenangan eksekutif. Pihak penentang di Senat berargumen bahwa resolusi ini justru akan melemahkan posisi tawar AS di tengah ketegangan yang masih memanas dengan Iran, terutama terkait isu program nuklir dan dukungan Teheran terhadap kelompok milisi di Timur Tengah.

Langkah Senat ini mencerminkan friksi yang kian tajam antara cabang eksekutif dan legislatif di era Trump. Meski resolusi tersebut kemungkinan besar tidak akan mengubah strategi militer AS dalam waktu dekat—apalagi jika ancaman veto dari presiden digunakan—kejadian ini menjadi penanda penting. Ia mengukuhkan bahwa perdebatan soal kewenangan perang masih menjadi isu krusial yang mampu menyatukan dukungan lintas partai, setidaknya di tingkat Senat.