Presence Rilis dengan Sudut Pandang Hantu, Akademisi Soroti Transparansi Kasus Eks Jampidsus

Jakarta — Industri perfilman horor Indonesia kembali diramaikan oleh film terbaru bertajuk Presence yang dijadwalkan rilis tahun 2024. Film ini menawarkan sudut pandang yang belum pernah ada sebelumnya, yaitu melalui perspektif sang hantu penunggu rumah. Di saat yang sama, ranah hukum Tanah Air dihantui oleh isu besar: dugaan korupsi yang melibatkan mantan pejabat tinggi di lingkungan Kejaksaan Agung, tepatnya seorang eks Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Para akademisi mengingatkan bahwa penanganan kasus ini harus dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa perlakuan istimewa agar keadilan benar-benar tertegak.

Keunikan Narasi dalam Film Presence

Presence merupakan film horor supernatural yang mencoba mendobrak pakem konvensional. Jika biasanya film horor menampilkan teror melalui kacamata korban atau pengamat, kali ini sutradara mengajak penonton untuk melihat dunia dari balik tatapan sang hantu. Gaya bertutur first-person ghost ini menciptakan lapisan psikologis yang lebih dalam, di mana penonton tidak hanya merasa takut, tetapi juga diajak bernalar tentang motif dan kesadaran makhluk tak kasat mata. Cerita berfokus pada satu keluarga yang menempati rumah baru, tanpa menyadari bahwa "penghuni" lama masih berdiam dan mengawasi setiap gerakan mereka. Secara perlahan, rahasia kelam rumah tangga itu terkuak melalui intervensi hantu yang justru menjadi penggerak konflik.

Konsep ini menuai pujian karena menghadirkan elemen misteri yang segar di tengah pasar horor yang sering kali mengandalkan jumpscare. Penggunaan kamera subjektif membuat atmosfer mencekam terasa lebih personal. Sejumlah pengamat film menyebut Presence sebagai eksperimen storytelling yang berani dan patut diapresiasi.

Hantu Lain di Negeri Ini: Sorotan Pada Dugaan Korupsi Eks Jampidsus

Jika Presence menyuguhkan hantu sebagai entitas metaforis yang mengungkap rahasia, maka Indonesia saat ini tengah berhadapan dengan "hantu" yang lebih nyata dan meresahkan: korupsi di lembaga penegak hukum sendiri. Dugaan keterlibatan seorang mantan Jampidsus dalam praktik rasuah telah menjadi pemberitaan utama. Posisi Jampidsus yang sangat strategis dalam memberantas tindak pidana khusus, terutama korupsi, menjadikan kasus ini sangat ironis dan menyita perhatian publik.

"Penanganan perkara dugaan korupsi oleh eks Jampidsus harus berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Jangan sampai ada kesan bahwa penegakan hukum tebang pilih atau memberikan keistimewaan hanya karena ia pernah menjabat posisi tinggi," ujar seorang akademisi hukum pidana dari Universitas Indonesia yang enggan disebut namanya.

Berikut kronologi ringkas yang berhasil dihimpun dari berbagai sumber resmi dan pernyataan pihak berwenang:

1. Awal 2023: Informasi awal tentang dugaan penyalahgunaan wewenang dan penerimaan suap oleh oknum eks pejabat tinggi Kejaksaan mulai berembus di kalangan lembaga swadaya masyarakat antikorupsi.
2. Pertengahan 2023: Laporan resmi diajukan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta pengawas internal Kejaksaan Agung, disertai bukti-bukti awal berupa dokumen transaksi keuangan dan komunikasi elektronik.
3. Akhir 2023: KPK mengumumkan telah memulai penyelidikan pendahuluan. Beberapa saksi dari pihak swasta yang diduga terlibat dalam proyek yang dikawal si eks Jampidsus mulai dimintai keterangan.
4. Februari 2024: Kejaksaan Agung memberikan pernyataan resmi bahwa pihaknya menghormati proses hukum yang berjalan dan siap bekerja sama sesuai peraturan. Nama eks Jampidsus tersebut belum diumumkan ke publik karena masih berstatus saksi.
5. April 2024: Akademisi dan organisasi masyarakat sipil melayangkan surat terbuka kepada presiden dan pimpinan lembaga tinggi negara, mendesak transparansi dan mempercepat proses hukum. Mereka menekankan bahwa kasus ini adalah ujian integritas reformasi hukum nasional.

Transparansi dan Integritas Tanpa Kompromi

Sejumlah pakar hukum pidana menekankan bahwa kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum berada dalam titik kritis. Jika penanganan kasus eks Jampidsus tidak dibuka secara transparan, bukan tidak mungkin kepercayaan itu akan semakin terkikis. Preseden penanganan kasus-kasus besar yang melibatkan "orang dalam" sering kali menjadi arena perjudian kredibilitas. Oleh karena itu, akademisi meminta agar penyidikan berjalan tanpa tekanan politik, tanpa upaya mempersulit akses informasi, dan tanpa ruang bagi praktik obstruction of justice.

Dalam konteks yang lebih luas, fenomena film Presence dan kasus eks Jampidsus ini seperti menunjukkan dua sisi realitas Indonesia hari ini. Di satu sisi, ada lompatan kreatif yang mengedepankan inovasi dan keberanian. Di sisi lain, bayang-bayang masa lalu yang "menghantui" dalam wujud pelanggaran integritas justru menjadi pekerjaan rumah yang tak kunjung selesai. Masyarakat berharap bahwa semangat untuk mengungkap yang tersembunyi — entah itu rahasia rumah berhantu ataupun benang kusut korupsi — mampu membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik, dimana terang akuntabilitas mengalahkan gelap misteri ketidakadilan.

Seperti layar lebar yang menuntut akhir cerita yang memuaskan, publik menanti resolusi dari kedua "hantu" ini: tuntasnya kisah menegangkan Presence di bioskop, dan yang lebih penting, tuntasnya pengusutan dugaan korupsi eks pejabat tinggi negara tanpa pandang bulu.