Prabowo Terima PM Thailand, Bahas Upaya ASEAN Atasi Krisis Myanmar

Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra dalam sebuah pertemuan bilateral yang menempatkan stabilitas kawasan sebagai salah satu agenda utama. Kedua pemimpin bertukar pandangan mengenai berbagai isu strategis di Asia Tenggara, dengan situasi di Myanmar menjadi salah satu fokus pembahasan yang paling menonjol.

Kedua pemimpin sepakat bahwa ASEAN perlu didorong untuk menuntaskan krisis yang membelit Myanmar. Instrumen yang dijadikan acuan adalah Five-Point Consensus, kerangka perdamaian yang telah disepakati para pemimpin ASEAN namun hingga kini implementasinya masih terhambat di lapangan.

Krisis Myanmar Menjadi Fokus Pembahasan

Krisis Myanmar bermula dari kudeta militer pada 1 Februari 2021, ketika angkatan bersenjata negara itu mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan sipil terpilih dan menahan sejumlah pemimpin politik, termasuk Aung San Suu Kyi. Sejak peristiwa tersebut, Myanmar dilanda konflik bersenjata berkepanjangan antara junta militer dan berbagai kelompok perlawanan di sejumlah wilayah.

Kondisi itu berdampak langsung pada kawasan. Gelombang pengungsi, gangguan perdagangan perbatasan, serta meningkatnya kejahatan lintas negara seperti perdagangan manusia dan jaringan penipuan daring di wilayah perbatasan menjadi persoalan yang dirasakan negara-negara tetangga. Thailand termasuk yang paling terdampak karena berbagi perbatasan darat sepanjang lebih dari 2.400 kilometer dengan Myanmar.

Bagi Indonesia, penyelesaian krisis Myanmar merupakan bagian dari komitmen menjaga sentralitas ASEAN sebagai organisasi kawasan. Kegagalan menangani konflik di salah satu negara anggota dinilai dapat menggerus kepercayaan dunia terhadap kemampuan blok tersebut mengelola persoalan internalnya sendiri.

Mengenal Five-Point Consensus

Five-Point Consensus disepakati dalam Pertemuan Pemimpin ASEAN di Jakarta pada April 2021, sekitar tiga bulan setelah kudeta terjadi. Konsensus ini memuat lima butir kesepakatan, yakni penghentian kekerasan segera, pembukaan dialog konstruktif di antara semua pihak, penunjukan utusan khusus ketua ASEAN untuk memfasilitasi mediasi, penyaluran bantuan kemanusiaan, serta kunjungan utusan khusus ke Myanmar untuk bertemu seluruh pihak terkait.

Meski telah disepakati, konsensus tersebut menghadapi jalan buntu dalam pelaksanaannya. Junta militer Myanmar dinilai tidak menunjukkan komitmen menjalankan butir-butir kesepakatan, sementara kekerasan di lapangan terus berlanjut. ASEAN kemudian mengambil langkah membatasi partisipasi politik Myanmar dalam pertemuan-pertemuan tingkat tinggi blok tersebut.

Indonesia sendiri, saat memegang keketuaan ASEAN pada 2023, menjalankan pendekatan diplomasi senyap dengan menjalin komunikasi bersama berbagai pemangku kepentingan di Myanmar. Pendekatan serupa juga ditempuh Thailand melalui sejumlah inisiatif konsultasi informal yang melibatkan negara-negara tetangga Myanmar.

Kedekatan Hubungan Bilateral

Kunjungan Paetongtarn mencerminkan kedekatan hubungan Indonesia dan Thailand, dua ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Kedua negara telah menjalin hubungan diplomatik selama lebih dari tujuh dekade dan bekerja sama di berbagai bidang, mulai dari perdagangan, investasi, hingga keamanan kawasan.

Paetongtarn tercatat sebagai perdana menteri termuda dalam sejarah Thailand dan merupakan putri mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra. Kepemimpinannya mewarisi sejumlah tantangan besar, termasuk menjaga stabilitas perbatasan serta memperkuat pemulihan ekonomi negaranya.

Sementara itu, Prabowo sejak dilantik sebagai presiden menempatkan diplomasi aktif sebagai salah satu ciri kebijakan luar negerinya. Ia telah menggelar serangkaian pertemuan dengan para pemimpin dunia dan menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang siap berperan menjaga perdamaian, baik di tingkat kawasan maupun global.

Arti Penting bagi Kawasan

Kesepakatan kedua pemimpin untuk mendorong implementasi Five-Point Consensus menunjukkan adanya keinginan memperbarui momentum penyelesaian krisis Myanmar. Sebagai dua negara berpengaruh di ASEAN, langkah bersama Indonesia dan Thailand berpotensi memberi tekanan diplomatik tambahan agar konsensus tersebut tidak sekadar menjadi dokumen tanpa tindak lanjut nyata.

Meski demikian, jalan menuju penyelesaian krisis Myanmar diprediksi masih panjang. Efektivitas dorongan kedua negara akan sangat bergantung pada kesediaan seluruh pihak di Myanmar untuk menghentikan kekerasan dan membuka ruang dialog, serta pada soliditas negara-negara anggota ASEAN dalam menjaga sikap bersama menghadapi krisis yang telah berlangsung lebih dari empat tahun ini.