Prabowo Lantik 25 Anggota Wantimpres, Rocky Gerung hingga Anwar Usman

Kepala Negara kembali menambah barisan penasihatnya. Presiden Prabowo Subianto resmi mengambil sumpah jabatan dan melantik 25 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dalam upacara yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 2 Oktober 2026. Komposisi nama yang tercantum dalam surat keputusan presiden langsung mencuri perhatian publik, sebab sejumlah di antaranya merupakan tokoh yang selama ini dikenal vokal mengkritik kebijakan pemerintahan.

Daftar Nama yang Dilantik

Rocky Gerung menjadi salah satu figur yang paling banyak disorot dalam agenda pelantikan kali ini. Akademisi dan pengamat politik tersebut selama ini dikenal sebagai salah satu kritikus paling konsisten terhadap berbagai kebijakan pemerintah, baik melalui pemberitaan maupun diskusi publik di berbagai platform. Kehadirannya di lingkaran penasihat kepresidenan dinilai sebagai sinyal bahwa Istana membuka ruang dialog dengan pihak yang berbeda pandang.

Selain nama tersebut, presiden juga melantik Anwar Usman, tokoh yang sebelumnya dikenal publik lewat perannya di Mahkamah Konstitusi. Rekam jejaknya di lembaga peradilan konstitusi menjadikannya salah satu figur dengan pengalaman tata negara yang panjang, sehingga kehadirannya di Wantimpres dipandang sebagai penambahan kapasitas hukum dan konstitusional dalam tubuh dewan pertimbangan.

Figur ketiga yang tidak kalah menyita perhatian adalah Said Aqil Siradj, pimpinan organisasi kemasyarakatan yang lama dikenal sebagai salah satu kekuatan penting dalam lanskap politik identitas dan keagamaan di Indonesia. Kiprahnya di dunia organisasi keagamaan memberikan warna tersendiri bagi latar belakang anggota Wantimpres angkatan ini.

Secara total, ada 25 nama yang diambil sumpahnya pada upacara di Istana Negara. Selain tiga tokoh di atas, sebagian lainnya berasal dari kalangan birokrat, akademisi, aktivis, serta figur yang sebelumnya berkecimpung di dunia usaha dan sosial. Porsi yang beragam ini mencerminkan pendekatan lintas sektor yang dipilih presiden dalam menyusun dewan pertimbangannya.

Apa Tugas Wantimpres Sebenarnya?

Dewan Pertimbangan Presiden adalah lembaga negara yang bertugas memberikan masukan kepada presiden atas permintaan presiden maupun atas inisiatif lembaga itu sendiri. Dalam praktik kenegaraan, Wantimpres tidak memiliki kewenangan eksekutif, artinya anggotanya tidak mengambil keputusan penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari. Perannya bersifat konsultatif, yakni menghasilkan pertimbangan, saran, dan masukan yang bersifat strategis.

Landasan hukum keberadaan dewan ini merujuk pada peraturan perundang-undangan mengenai susunan dan kedudukan lembaga-lembaga negara hasil reformasi. Secara administratif, anggota Wantimpres dilantik oleh presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Masa tugas anggota mengikuti periode jabatan presiden yang melantiknya.

Karena sifatnya yang tidak memegang otoritas pengambilan keputusan, keanggotaan Wantimpres sering kali dibaca publik sebagai pesan politik. Pemilihan figur tertentu dinilai merepresentasikan arah pemerintahan yang hendak ditempuh, termasuk kesediaan menampung suara-suara kritis di dalam lingkar kekuasaan.

Membaca Makna di Balik Komposisi

Pelantikan 25 anggota ini menarik untuk dianalisis dari beberapa sudut pandang. Pertama, dari sisi representasi. Keberadaan figur seperti Rocky Gerung dan Anwar Usman menunjukkan bahwa presiden ingin membangun dewan yang berisi suara-suara dengan latar belakang berbeda, mulai dari kritik intelektual hingga keahlian tata negara. Pendekatan semacam ini, bila dikelola dengan baik, berpotensi menghasilkan pertimbangan yang lebih terukur dan tidak monolitik.

Kedua, dari sisi komunikasi politik. Pemerintahan yang menghadapi tekanan publik kerap memilih memperluas kanal komunikasi dengan kelompok kritis. Dengan menempatkan kritikus di dalam lembaga pertimbangan, Istana sekaligus mengirimkan pesan bahwa jalur dialog tetap terbuka. Pesan semacam ini penting dalam menjaga iklim demokrasi yang sehat, terutama ketika tensi politik sedang tinggi.

Ketiga, dari sisi kapasitas kelembagaan. Wantimpres baru efektif apabila masukan yang dihasilkan benar-benar dipertimbangkan dalam proses penyusunan kebijakan. Dalam catatan pelaksanaan pemerintahan sebelumnya, peran dewan ini kerap mengalami pasang surut, tergantung pada seberapa sering presiden meminta masukan dan seberapa serius masukan itu ditindaklanjuti. Karena itu, komposisi yang mentereng belum menjamin dampak yang signifikan tanpa mekanisme kerja yang jelas.

Reaksi Publik dan Catatan Lanjutan

Tidak lama setelah upacara pelantikan, nama-nama anggota baru mulai ramai dibahas di ruang publik. Sebagian kalangan menyambut positif dengan alasan inklusivitas, sementara pihak lain menyoroti kemungkinan konflik kepentingan mengingat latar belakang sebagian anggota yang selama ini berada di posisi oposisi atau memiliki afiliasi tertentu. Perdebatan semacam ini wajar dalam demokrasi terbuka.

Yang pasti, agenda baru resmi dimulai. Dari 25 anggota yang telah dilantik di Istana Negara, kini publik akan mengawasi sejauh mana dewan pertimbangan ini mampu memberikan kontribusi nyata terhadap arah kebijakan nasional. Waktu, transparansi kerja, dan kualitas masukan yang dihasilkan akan menjadi ukuran objektif keberhasilan mereka.

Selanjutnya, perhatian publik juga tertuju pada pembagian tugas internal di dalam dewan, siapa yang memimpin, serta forum-forum koordinasi yang akan digelar bersama jajaran pemerintahan. Semua itu menentukan apakah pelantikan kali ini sekadar seremonial semata atau benar-benar menjadi titik awal penguatan fungsi pertimbangan presiden.

Berdasarkan agenda kenegaraan, proses pelantikan ini menandai penataan kembali struktur penasihat presiden untuk periode berjalan. Tantangan terbesarnya terletak pada bagaimana menjaga keseimbangan antara keberagaman pandangan di dalam dewan dan konsistensi arah kebijakan pemerintah. Publik tentu menunggu bukti nyata, bukan sekadar daftar nama.