Pakar Hukum Bedah Bedanya Hak Pakai dan Hak Kelola di Persidangan

Persidangan kasus sengketa tanah yang menyeret nama Widi kembali menjadi perhatian setelah agenda pemeriksaan ahli menghadirkan uraian teknis soal status hukum atas sebidang tanah. Dalam keterangan di hadapan majelis, ahli hukum agraria membedah perbedaan mendasar antara hak pakai dan hak kelola, dua istilah yang selama ini kerap dipertukarkan dalam percakapan publik, bahkan dalam dokumen pertanahan. Pembedaan itu bukan sekadar persoalan penamaan, melainkan menentukan siapa yang berhak menguasai, memanfaatkan, hingga mengubah fungsi sebuah objek tanah.

Keterangan ahli tersebut disampaikan untuk membantu majelis menilai kontrak dan dokumen kepemilikan yang menjadi barang bukti. Menurut penjelasan yang terungkap di ruang sidang, kedua hak itu tidak bisa dilihat sebagai hal yang sama, sebab keduanya memiliki dasar hukum, jangka waktu, dan ruang lingkup pemanfaatan yang berbeda.

Dua Istilah dengan Konsekuensi Berbeda

Hak pakai dipahami sebagai hak untuk menggunakan tanah milik orang lain atau tanah yang dikuasai negara, sesuai dengan peruntukan dan jangka waktu yang telah ditentukan dalam pemberian hak tersebut. Seseorang yang memegang hak pakai tidak menempati posisi sebagai pemilik, melainkan sebagai pihak yang memperoleh kewenangan terbatas untuk memanfaatkan tanah guna kebutuhan tertentu, seperti bangunan hunian, usaha, maupun kegiatan lain yang telah disebutkan dalam keputusan pemberiannya.

Sementara itu, hak kelola atau hak pengelolaan memberikan kewenangan yang jauh lebih luas kepada pihak yang memegangnya. Pemegang hak kelola tidak hanya menggunakan tanah, tetapi juga mengatur tata ruang, membuka lahan, menyusun peruntukan, dan dalam batas tertentu memberikan hak turunan kepada pihak ketiga. Dalam struktur hukum agraria nasional, hak kelola umumnya dipegang oleh badan hukum atau lembaga yang ditugaskan negara untuk mengelola kawasan tertentu, misalnya kawasan perkebunan, kawasan industri, atau lahan milik negara yang diubah statusnya untuk kepentingan pembangunan.

Ahli yang diperiksa menjelaskan bahwa perbedaan paling mendasar terletak pada posisi hukum pemegang hak. Pemegang hak pakai berada dalam posisi pengguna dengan kewenangan yang dibatasi, sedangkan pemegang hak kelola berada dalam posisi yang lebih mendekati fungsi negara dalam mengatur tanah. Konsekuensinya, perpanjangan, pengalihan, maupun pembatalan masing-masing hak tunduk pada mekanisme yang tidak sama.

Aturan Lama yang Masih Menjadi Rujukan

Dalam keterangan ahli, jejak pembedaan kedua hak itu dirunut kembali ke peraturan pemerintah era 1950-an. Penataan ulang penguasaan tanah negara pada masa itu diatur melalui peraturan pemerintah nomor 8 tahun 1953, yang menjadi salah satu dasar awal pembagian kewenangan atas tanah setelah masa kolonial berakhir. Aturan tersebut memperkenalkan struktur di mana negara memegang kedudukan sebagai pemilik atas bumi dan air, sementara rakyat memperoleh hak-hak turunan untuk memanfaatkannya.

Setelah itu, gagasan itu diperkuat oleh Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960, yang menempatkan hak pengelolaan dan hak pakai sebagai dua instrumen utama dalam sistem hukum tanah nasional. Pasal-pasal dalam undang-undang tersebut menyebut bahwa hak pakai dapat diberikan atas tanah milik maupun tanah yang menjadi hak pengelolaan pihak lain. Artinya, kedua hak itu memiliki hubungan hierarkis, bukan hubungan sejajar.

Data norma menunjukkan bahwa hak kelola dapat melahirkan hak pakai, tetapi hak pakai tidak dapat berdiri sendiri tanpa ada dasar hukum yang memberikannya. Hubungan inilah yang selama ini sering disalahpahami, sehingga sejumlah dokumen transaksi di lapangan menggunakan istilah yang tidak akurat dan berpotensi menimbulkan sengketa baru.

Implikasi bagi Perkara yang Sedang Berjalan

Di ruang sidang, penegasan itu penting karena menyangkut validitas dokumen yang menjadi dasar tuntutan dan pembelaan. Klasifikasi status tanah akan menentukan apakah pihak yang menguasai lahan memiliki kewenangan mengalihkan haknya kepada pihak lain, atau apakah pengalihan tersebut justru melanggar ketentuan pemberiannya. Jika status tanah ditetapkan sebagai hak pakai dengan peruntukan tertentu, maka setiap perubahan fungsi harus terlebih dahulu mendapat persetujuan.

Majelis diketahui meminta ahli mempertegas batas antara kedua hak itu agar dapat dicocokkan dengan bukti tertulis yang diajukan para pihak. Pertanyaan seputar jangka waktu berlaku, syarat perpanjangan, serta konsekuensi hukum ketika hak dipakai di luar peruntukan menjadi bagian dari penjelasan yang diminta.

Tuntutan atas Kejelasan Dokumen

Kasus ini memperlihatkan bahwa perbedaan istilah agraria bukan urusan akademik semata. Di lapangan, ketidakjelasan status tanah sering menjadi titik awal perpanjangan sengketa antara pengelola, pengguna, dan pihak ketiga yang merasa memiliki kepentingan. Para pengamat hukum menilai bahwa dokumen pertanahan harus ditulis dengan bahasa yang tegas, menyebut jenis hak secara spesifik beserta dasar hukum pemberiannya.

Persidangan dijadwalkan berlanjut dengan pemeriksaan saksi dan penyerahan alat bukti tambahan. Majelis menyatakan bahwa keterangan ahli agraria akan dipertimbangkan bersama dokumen kepemilikan dan catatan pertanahan saat menyusun pertimbangan hukum. Keputusan akhir nantinya akan bergantung pada kesesuaian antara pernyataan para pihak dan bukti tertentu yang sah di persidangan.

Di luar perkara ini, penjelasan yang muncul mengingatkan bahwa pemahaman publik soal hak atas tanah masih memerlukan penyamaan persepsi. Tanpa kejelasan definisi, setiap transaksi berpotensi melahirkan klaim yang saling bertabrakan di kemudian hari.