Prabowo: Kesejahteraan Petani Meningkat, Kini Mampu Beli Mobil dan Umrah

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengemukakan penilaiannya bahwa kehidupan petani di Indonesia saat ini semakin baik. Ia bahkan menyebut, sebagian dari mereka kini tidak lagi sekadar memenuhi kebutuhan pangan, tetapi telah mampu membeli kendaraan roda empat dan menunaikan ibadah umrah ke Tanah Suci. Pernyataan itu ia sampaikan di sela-sela kunjungan kerja di salah satu sentra pertanian di Jawa Tengah, sebagai gambaran keberhasilan pembangunan yang dinilainya telah tepat sasaran.

Peningkatan Daya Beli sebagai Indikator

Menurut Prabowo, kemampuan petani untuk membeli mobil dan melakukan perjalanan umrah merupakan cerminan dari peningkatan daya beli yang signifikan. Ia membandingkan kondisi ini dengan situasi satu dekade lalu, saat mayoritas petani masih bergulat dengan keterbatasan modal dan akses pasar. Kini, dengan adanya program kredit usaha rakyat (KUR) bersuku bunga rendah, pendampingan teknologi, serta perbaikan infrastruktur irigasi dan jalan desa, surplus pendapatan petani diakuinya mulai tampak. “Ini bukti bahwa tujuan pembangunan yang berfokus pada pemerataan dan penguatan sektor pertanian berbuah hasil,” ujarnya di hadapan kelompok tani setempat.

Namun, sejumlah data statistik menunjukkan gambaran yang lebih beragam. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Nilai Tukar Petani (NTP) secara nasional memang mengalami tren peningkatan dalam tiga tahun terakhir, dari sekitar 103,5 menjadi 107,8. Angka di atas 100 mengindikasikan petani mengalami surplus, di mana harga yang diterima petani melampaui indeks harga yang dibayar untuk konsumsi dan biaya produksi. Akan tetapi, data juga menunjukkan bahwa kenaikan ini tidak merata. Di beberapa provinsi dengan basis pertanian lahan kering, NTP masih berkisar di bawah 100, menandakan petani masih merugi atau pas-pasan.

Pandangan Analis Ekonomi Pertanian

Para analis di sektor agribisnis menilai, klaim kesejahteraan petani hingga mampu membeli mobil dan umrah perlu dicermati lebih dalam. Prof. Dr. Sri Mulyaningsih, ekonom pertanian dari Universitas Gadjah Mada, mengatakan bahwa fenomena petani yang mampu membeli mobil atau umrah biasanya terjadi pada kelompok tani dengan kepemilikan lahan di atas satu hektare dan memiliki komoditas bernilai tinggi seperti jagung, tebu, atau hortikultura di lahan berpengairan teknis. “Kelompok ini hanya sekitar 20 hingga 30 persen dari total petani Indonesia. Mayoritas petani gurem dengan luas lahan di bawah 0,5 hektare masih bekerja keras untuk mencapai titik impas,” jelasnya. Oleh karena itu, potret ‘petani sejahtera’ itu lebih merepresentasikan segmen tertentu ketimbang kondisi umum.

Selain itu, kemampuan menunaikan umrah juga tidak selalu mencerminkan surplus ekonomi semata. Budaya menabung bertahun-tahun, menjual aset ternak, atau memperoleh bantuan dari anggota keluarga yang bekerja di luar negeri kerap menjadi faktor pendorong utama petani mampu pergi umrah. Pengamat sosial pedesaan dari LIPI juga mengingatkan bahwa peningkatan konsumsi sektor pertanian lebih banyak disumbang oleh kenaikan harga komoditas global, bukan semata kinerja program nasional, sehingga keberlanjutan kesejahteraan ini patut dipertanyakan.

Langkah Pemerintah dalam Mendukung Petani

Pemerintah sendiri telah menempuh sejumlah kebijakan untuk mengerek kesejahteraan petani. Selain perluasan akses KUR, Kementerian Pertanian meluncurkan program asuransi usaha tani padi (AUTP) serta penyediaan Alsintan (alat mesin pertanian) di lebih dari 3.500 kecamatan. Di sisi hilir, dibangun pula jalan produksi dan cold storage untuk memangkas rantai distribusi. Namun, tantangan klasik seperti kelangkaan pupuk bersubsidi di tingkat petani, fluktuasi harga saat panen raya, serta alih fungsi lahan masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan sepenuhnya.

Berdasarkan Laporan Tahunan Ombudsman RI, pengaduan petani terkait pupuk langka dan mahalnya harga pestisida justru meningkat 15 persen pada tahun sebelumnya. Hal ini menandakan masih ada kesenjangan antara narasi kebijakan dan realitas di lapangan. Meski begitu, pemerintah tetap optimistis dengan mendorong program food estate dan peremajaan kebun rakyat, akselerasi kesejahteraan petani akan menyentuh lebih banyak penerima manfaat dalam lima tahun ke depan.

Pandangan Petani di Lapangan

Suara petani di lapangan pun tidak seragam. Samidi, petani jagung di Kabupaten Blora, mengaku mampu membeli mobil pikap bekas pada 2024 setelah tiga musim panen berturut-turut mendapatkan harga yang baik. “Tapi itu karena saya punya lahan sewa tiga hektare, bukan petani kecil. Petani dengan lahan 0,25 hektare seperti tetangga saya masih harus menjadi buruh di sawah orang,” imbuhnya. Cerita serupa muncul dari Intan, petani hortikultura di Lembang, yang bisa menunaikan umrah setelah menyisihkan pendapatan dari tiga kali panen cabai dengan harga tinggi. Tetapi ia juga mengakui bahwa saat harga anjlok, ia harus kembali mencari pinjaman.

Dengan demikian, pernyataan Prabowo bahwa kesejahteraan petani telah meningkat hingga mampu membeli mobil dan umrah memerlukan penempatan konteks yang hati-hati. Data dan testimoni di lapangan mengkonfirmasi adanya segmen petani yang memang mengalami peningkatan kesejahteraan, tetapi belum menjadi gambaran mayoritas. Kebijakan pembangunan yang berfokus pada penguatan sektor pertanian tetap diperlukan, sekaligus memastikan bahwa dampak positifnya dapat dirasakan oleh petani kecil hingga pelosok daerah yang selama ini kerap terabaikan.

Pemerintah, lewat pernyataan tersebut, tampak ingin menunjukkan hasil kerja nyata. Namun, menyeimbangkan optimisme dengan realitas menjadi kunci agar kebijakan terus dikoreksi dan ditingkatkan. Masyarakat luas, terutama kalangan petani, menanti pembuktian lebih lanjut dari program-program yang kini berjalan, sehingga tagline ‘petani sejahtera’ tidak sekadar menjadi retorika belaka.

Baca juga:

• Albianca Raula Bawa Cipta Cendikia Juara All-Stars U-15
• Meta Terancam Denda Akibat Instagram dan Facebook Dinilai Adiktif