Plato Peringatkan Bahaya Apolitis, Warga Tak Boleh Diam

Di tengah hiruk-pikuk politik global yang kian memanas, kutipan klasik filsuf Yunani Plato kembali menggema: "Salah satu hukuman bagi mereka yang menolak berpartisipasi dalam politik adalah mereka akan diperintah oleh orang-orang yang lebih rendah dari dirinya." Peringatan yang disampaikan lebih dari dua milenium lalu ini terasa semakin relevan di era modern, ketika tingkat partisipasi politik di banyak negara justru menurun drastis.

Plato, murid Socrates dan guru Aristoteles, dikenal sebagai pemikir yang sangat peduli pada kualitas kepemimpinan. Dalam dialog terkenalnya "Republic", ia mengkritik keras sistem demokrasi yang membiarkan orang-orang ambisius dan tidak kompeten merebut kekuasaan karena mayoritas warga memilih untuk tidak terlibat. "Penolakan untuk berpartisipasi bukanlah tindakan netral; itu adalah keputusan yang membiarkan orang lain menentukan nasib Anda." demikian tulis sejarawan politik Universitas Indonesia, Prof. Dr. Budi Hartono, dalam komentarnya kepada Lurusin.com.

Dampak Nyata dari Sikap Apolitis

Fenomena apatisme politik atau political apathy bukanlah hal baru. Di Indonesia, angka golongan putih (golput) pada pemilu legislatif dan pilkada kerap mencapai 20-30 persen dari total pemilih terdaftar. Banyak warga mengaku kecewa dengan kinerja politikus atau merasa suara mereka tidak berarti. Namun, menurut Plato, sikap itu justru menjadi bumerang.

"Ketika orang baik enggan terlibat, maka yang akan memimpin adalah mereka yang haus kekuasaan dan oportunis. Ini bukan soal memilih antara partai A atau B, melainkan soal memastikan bahwa orang yang paling layak yang duduk di kursi kekuasaan." — Prof. Budi Hartono, pengamat politik Universitas Indonesia

Data dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 2023 menunjukkan bahwa hanya 43% pemilih muda usia 17-30 tahun yang aktif mengikuti debat kandidat dan membaca visi-misi calon. Sisanya mengaku hanya menerima informasi sepintas dari media sosial. Kondisi ini rentan dimanfaatkan oleh politikus yang mengedepankan pencitraan vs substansi.

Perbandingan Partisipasi Politik Beberapa Negara

Data di atas menunjukkan bahwa tingkat partisipasi yang tinggi tidak selalu menjamin kualitas demokrasi, tetapi negara dengan partisipasi rendah cenderung memiliki risiko korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang lebih besar. Plato menekankan bahwa warga negara yang tercerahkan harus menjadi "penjaga" demokrasi. Mereka harus kritis, aktif, dan siap mengkritik kebijakan yang merugikan rakyat.

Apa yang Bisa Dilakukan Warga?

Partisipasi tidak harus selalu berarti menjadi politikus. Ada banyak cara untuk terlibat: menghadiri forum warga, bergabung dengan organisasi masyarakat sipil, mengawasi anggaran daerah, atau sekadar memberikan suara dengan informasi yang cukup. Di Indonesia, gerakan "Kawal Pemilu" dan inisiatif "Masyarakat Anti-Korupsi" (MAKI) adalah contoh bagaimana warga bisa menjadi pengawas kekuasaan.

Filsuf politik asal Harvard, Michael Sandel, dalam bukunya "Democracy's Discontent" menulis bahwa ketidakpedulian politik adalah "malapetaka yang lambat" karena membuat ruang publik kosong dan hanya diisi oleh kepentingan segelintir elit. Senada dengan itu, aktivis HAM Indonesia, Usman Hamid, mengatakan kepada Lurusin.com:

"Demokrasi bukan hanya soal memilih, tapi juga soal mengawasi. Jika warga memilih untuk diam, maka kekuasaan akan bergerak tanpa kontrol. Plato benar: hukuman bagi yang apolitis adalah kehilangan kendali atas hidupnya sendiri." — Usman Hamid, pegiat demokrasi dan HAM

Kesimpulan: Kembali ke Akar Demokrasi

Peringatan Plato adalah pengingat abadi bahwa demokrasi bukanlah tontonan, melainkan tanggung jawab bersama. Setiap warga negara, terutama generasi muda, harus menyadari bahwa sikap diam sama saja dengan memberikan suara kepada mereka yang tidak layak. Dalam konteks Indonesia yang akan menghadapi pemilu serentak 2024, pesan ini menjadi semakin krusial. Jangan biarkan orang lain menentukan masa depan Anda.