Perjalanan Karier Laksamana Sukardi: Ekonom dan Penentu Arah BUMN

Laksamana Sukardi adalah figur penting dalam sejarah pengelolaan badan usaha milik negara (BUMN) di Indonesia. Perannya sebagai menteri BUMN di dua kabinet berbeda menempatkannya sebagai arsitek sejumlah kebijakan strategis yang membentuk fondasi korporasi pelat merah di era transisi. Namun, rekam jejaknya tidak hanya terbatas pada birokrasi—ia adalah ekonom dan politikus yang membawa perspektif pasar dan kedaerahan ke dalam panggung nasional.

Dari Pendidikan Ekonomi Hingga Panggung Politik

Laksamana Sukardi lahir di Yogyakarta pada 30 September 1952. Minatnya pada ilmu ekonomi membawanya menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, tempat ia meraih gelar sarjana pada 1978. Selepas kuliah, ia tidak langsung terjun ke dunia politik, melainkan mendalami sektor swasta dan konsultasi keuangan. Pengalaman ini kelak menjadi bekal berharga ketika ia dipercaya memimpin Kementerian BUMN.

Karier politik Laksamana dimulai bersama Partai Demokrasi Indonesia (PDI), yang kemudian bertransformasi menjadi PDI Perjuangan setelah Reformasi 1998. Ia dikenal sebagai kader loyal yang kerap diandalkan untuk isu-isu ekonomi. Kedekatannya dengan Megawati Soekarnoputri membawanya maju sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, sekaligus membuktikan kapasitasnya sebagai penyambung lidah partai di bidang pembangunan.

Dua Kali Menakhodai Kementerian BUMN

Masa jabatan Laksamana sebagai Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara terbagi dalam dua periode. Pertama, ia ditunjuk oleh Presiden Abdurrahman Wahid dalam Kabinet Persatuan Nasional (26 Oktober 1999 – 23 Juli 2001). Periode ini penuh gejolak karena Indonesia masih bergulat dengan krisis moneter dan desakan reformasi birokrasi. Laksamana memegang kendali di saat banyak BUMN terbebani utang dan inefisiensi struktural.

Periode keduanya berlangsung di bawah Presiden Megawati Soekarnoputri, dalam Kabinet Gotong Royong (10 Agustus 2001 – 20 Oktober 2004). Di masa ini, kebijakan restrukturisasi dan privatisasi BUMN mulai dijalankan secara lebih terukur. Salah satu langkah kontroversial yang diambilnya adalah mendorong penawaran saham perdana dan divestasi sejumlah perusahaan negara untuk menambal defisit anggaran serta meningkatkan transparansi.

Meski privatisasi kerap menuai kritik dari serikat pekerja dan kalangan nasionalis, Laksamana bersikukuh bahwa efisiensi dan profesionalisme harus menjadi panglima. Di bawah kepemimpinannya, Kementerian BUMN menyusun peta jalan korporasi yang membagi perusahaan pelat merah ke dalam klaster keuangan, infrastruktur, energi, dan logistik. Pendekatan ini diadopsi oleh para penerusnya dan menjadi cikal bakal konsep superholding yang belakangan ramai diperbincangkan.

Warisan Kebijakan dan Pandangan Ekonomi

Sebagai ekonom, Laksamana percaya bahwa peran negara dalam bisnis harus berimbang. Ia bukan penganut ekonomi liberal ekstrem, namun juga enggan mempertahankan perusahaan negara yang merugi secara terus-menerus. Konsepnya tentang segitiga ekonomi: pemerintah-BUMN-swasta menjadi acuan bagi sejumlah proyek infrastruktur berbasis kerja sama operasi. Filosofi ini tampak pada pengembangan kawasan industri dan pelabuhan yang mulai melibatkan investor domestik secara lebih luas.

Setelah tidak lagi menjabat menteri, Laksamana tetap aktif menyuarakan pentingnya tata kelola BUMN yang bersih dan profesional. Ia kerap menjadi pembicara dalam forum ekonomi, menulis di media massa, dan memberikan konsultasi bagi lembaga penelitian. Jejak digital dan berbagai wawancara menunjukkan bahwa ia secara konsisten menekankan tiga pilar utama: transparansi, akuntabilitas, dan kemandirian pendanaan.

Di luar urusan korporasi, Laksamana juga dikenal sebagai politikus yang rendah hati dan jarang terjebak dalam kontroversi personal. Pendekatannya yang tenang dan berbasis data membuat ia dihormati lintas partai. Sosoknya menjadi contoh bagaimana latar belakang teknokrat dapat memberi warna pada dinamika politik tanpa kehilangan substansi.

Warisan terbesar Laksamana Sukardi terletak pada usaha sistematis pertama pasca-reformasi untuk membenahi BUMN secara holistik. Meski hasilnya belum sepenuhnya dirasakan saat itu, fondasi yang ia letakkan—termasuk pembentukan komite audit, penerapan prinsip good corporate governance, dan pemetaan potensi bisnis—menjadi pijakan bagi reformasi BUMN di era selanjutnya. Sosok ekonom dan politikus ini membuktikan bahwa perbaikan tidak harus selalu berisik, tetapi memerlukan ketekunan, angka, dan keberanian mengambil keputusan yang tidak populer.

Baca juga:

• Inggris Hajar Norwegia, Tuchel Tak Puas
• Gol Tunggal Schjelderup Antar Norwegia Unggul 1-0 atas Inggris