Perjalanan Karier Laksamana Sukardi, Arsitek Reformasi BUMN

Jakarta — Nama Laksamana Sukardi mungkin tidak selalu menjadi sorotan utama dalam panggung politik nasional kontemporer, namun jejaknya sebagai mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meninggalkan warisan penting dalam upaya penyehatan korporasi pelat merah. Sosok yang dikenal sebagai ekonom, bankir, dan politikus ini merupakan salah satu arsitek awal reformasi tata kelola BUMN pasca krisis moneter 1998.

Laksamana lahir dengan nama lengkap Laksamana Sukardi pada 8 November 1955 di Jakarta. Darah birokrat mengalir dari sang ayah, Sukardi, yang pernah menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 1963–1966. Latar belakang keluarga yang lekat dengan dunia moneter itu turut membentuk minatnya pada ekonomi. Ia menamatkan pendidikan sarjana dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada 1980, dan melanjutkan pendidikan di bidang perbankan di American Institute of Banking, AS, serta berbagai pelatihan manajemen tingkat lanjut.

Dari Bankir Senior hingga Politisi PDI Perjuangan

Sebelum memasuki kancah politik, Laksamana membangun reputasi sebagai bankir profesional. Ia mengawali karier di Bank Bumi Daya pada 1975 sebagai staf, sebelum akhirnya menjabat berbagai posisi strategis. Puncak karier perbankannya adalah sebagai Presiden Direktur Bank Lippo (kini PT Bank CIMB Niaga Tbk) pada periode 1993–1999. Pengalamannya memimpin bank swasta besar di tengah terpaan krisis moneter memberinya pemahaman mendalam tentang seluk-beluk restrukturisasi korporasi.

Ketika gerakan reformasi bergulir, Laksamana memutuskan untuk terjun ke politik praktis. Ia bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri. Kedekatan ideologis dan personal keduanya—yang terbangun sejak era PDI—membawa Laksamana menjadi salah satu tokoh kunci di lingkaran dalam partai. Pada Pemilu 1999, ia terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mewakili daerah pemilihan Jakarta, dan langsung ditunjuk sebagai salah satu Ketua Fraksi PDI-P.

Menteri BUMN: Mandat Membenahi Korporasi Negara

Karir politik Laksamana mencapai puncak ketika Presiden Megawati Soekarnoputri melantiknya sebagai Menteri Negara BUMN dalam Kabinet Gotong Royong pada 10 Agustus 2001. Ia mengisi posisi yang sebelumnya dijabat oleh Rozy Munir. Tugas yang diemban tidak ringan: puluhan BUMN masih menyisakan luka pasca krisis, dengan beban utang valas yang menggunung, praktik tata kelola yang lemah, dan tekanan politik untuk menyehatkan aset negara tanpa menimbulkan gejolak sosial.

Selama masa jabatannya (2001–2004), Laksamana konsisten mendorong agenda reformasi struktural melalui restrukturisasi, privatisasi, dan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Salah satu terobosan kontroversial yang ia prakarsai adalah rencana privatisasi sejumlah BUMN strategis, termasuk PT Indosat Tbk. Keputusan melepas saham mayoritas Indosat ke pihak asing, STT (Singapore Technologies Telemedia), pada 2002 memicu perdebatan sengit. Pihak yang menentang menilai langkah tersebut menjual aset vital negara, sementara Laksamana dan timnya berargumen bahwa suntikan dana dan keahlian manajerial dari mitra strategis diperlukan untuk menyelamatkan perusahaan dari risiko gagal bayar obligasi global yang dapat menggerogoti kredibilitas Indonesia.

Di sisi lain, ia juga mendorong pembentukan holding company untuk BUMN di sektor-sektor strategis, seperti perbankan, pupuk, semen, dan perkebunan, sebagai upaya menciptakan sinergi dan efisiensi. Meski belum seluruh rencana itu terwujud secara sempurna, cetak biru yang ia tinggalkan menjadi referensi bagi para penerusnya di Kementerian BUMN. Pada era kepemimpinannya pula, konsep Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang profesional mulai disosialisasikan secara lebih luas.

Dinamika Politik dan Purna Tugas

Setelah Kabinet Gotong Royong berakhir pada 20 Oktober 2004, Laksamana kembali ke parlemen. Ia sempat menjabat sebagai anggota Komisi XI DPR yang membidangi keuangan dan perbankan, serta menjadi salah satu pemimpin MPR dari Fraksi PDI-P. Posisinya sebagai politikus senior kerap dimintai pendapat terkait kebijakan ekonomi nasional. Ia dikenal sebagai figur yang vokal mengkritisi kebijakan privatisasi era Susilo Bambang Yudhoyono, terutama ketika menyangkut divestasi yang dinilainya kurang transparan atau merugikan negara.

Namun, perjalanan politiknya tidak sepenuhnya mulus. Pasca Kongres PDI-P tahun 2010, namanya memudar dari panggung politik arus utama. Laksamana diketahui lebih banyak menghabiskan waktu di sektor swasta sebagai komisaris independen di beberapa perusahaan dan aktif dalam organisasi kemasyarakatan. Meski tidak lagi menjabat posisi publik tinggi, pandangan-pandangan ekonominya masih sesekali muncul di forum-forum diskusi, khususnya yang menyorot masa depan BUMN dan tata kelola investasi publik.

Laksamana Sukardi mewakili generasi bankir-politisi yang mencoba menjembatani logika pasar dan kepentingan negara. Perannya dalam meletakkan fondasi reformasi BUMN, meski diiringi kontroversi privatisasi, tetap menjadi babak penting dalam sejarah pengelolaan aset negara pasca Orde Baru. Kini, di usianya yang mulai senja, rekam jejaknya sering dijadikan bahan studi oleh para ekonom muda yang mengamati pasang surut transformasi perusahaan-perusahaan pelat merah di Indonesia.

Baca juga:

• FIGC Tunjuk Paolo Maldini Jadi Direktur Teknik, Era Baru Dimulai
• Ubah Kaleng Susu Bekas Jadi Pot Tanaman Hias Estetik