Pemprov DKI Bangun Dua Rusun APBD-Kemenpera, Sinergi Baznas Bedah 400 Rumah

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil langkah agresif untuk menekan defisit hunian layak di ibu kota. Dua proyek pembangunan rumah susun (rusun) telah dikukuhkan pendanaannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sekaligus mengunci kolaborasi strategis dengan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera). Di saat yang sama, Baznas DKI Jakarta digerakkan untuk menuntaskan 400 unit rumah tidak layak huni melalui program bedah rumah. Kombinasi ini menjadi sinyal tekad daerah untuk merajut ulang wajah permukiman warga prasejahtera.

Pijakan APBD dan Suntikan Peran Kemenpera

Gubernur DKI Jakarta, Pramono, menegaskan bahwa pembangunan dua rusunawa tersebut bukan lagi wacana. Anggaran telah dialokasikan sepenuhnya dari APBD, menandai independensi fiskal provinsi dalam membatu persoalan klasik kepadatan kota. Meskipun demikian, pelibatan Kemenpera tidak sekadar formalitas. Kemenpera akan menyuntikkan asistensi teknis mulai dari perencanaan kawasan hingga perizinan, sekaligus memastikan standar hunian vertikal yang dibangun memenuhi Indeks Kelayakan Hunian Nasional.

Lokasi kedua rusunawa dirahasiakan sementara karena proses pembebasan lahan masih berlangsung, tetapi sinyal dari Balai Kota menunjukkan salah satunya akan berdiri di wilayah Jakarta Timur, menyasar warga bantaran kali dan permukiman padat yang sering menjadi kantong banjir. Menurut data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI, terdapat kesenjangan hunian (backlog) lebih dari 400.000 unit, sehingga setiap tambahan rusunawa bernilai vital.

Pramono menjelaskan bahwa model pendanaan kali ini berbeda dari era sebelumnya yang terlalu bergantung pada pusat. "Kita ingin membuktikan bahwa APBD bisa menjadi tulang punggung pembangunan hunian vertikal asal governance-nya bersih," ujarnya. Pemprov juga membuka kemungkinan pengelolaan rusun dengan sistem sewa beli berbasis penghasilan, agar penghuni tidak sekadar numpang tetapi memiliki kepastian masa depan.

Peran Baznas: Dari Zakat Menjadi Atap Layak

Di luar proyek rusunawa, Pemprov DKI menjalin kemitraan yang tak kalah krusial dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) DKI Jakarta. Program bedah rumah akan menjangkau 400 unit rumah warga dari kalangan mustahik. Skemanya mengintegrasikan data penerima zakat dengan basis data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) milik provinsi, sehingga verifikasi berlapis.

Kepala Baznas DKI, yang ditemui terpisah, menyatakan bahwa dana zakat, infak, dan sedekah yang dihimpun dari aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat DKI akan digulirkan untuk memperbaiki atap, lantai, dinding, hingga sanitasi. Menariknya, standar bedah rumus mengacu pada protokol Kemenpera: rumah harus tahan gempa, memiliki pencahayaan dan ventilasi memadai, serta akses air bersih. Dengan demikian, anggaran zakat tidak hanya bersifat karitatif tetapi juga transformatif.

Proses pendataan melibatkan relawan kelurahan dan pengurus RT/RW agar tidak terjadi tumpang tindih penerima manfaat. Sebanyak 400 unit ditargetkan selesai tahun ini, dengan rata-rata biaya renovasi per unit sekitar Rp30 juta, menyesuaikan tingkat kerusakan. Pendekatan ini berbeda dari program serupa karena Baznas tidak sekadar memberi material, tetapi melibatkan warga dalam gotong royong pembangunan demi menumbuhkan rasa memiliki.

Sinergi untuk Percepatan Target Hunian Layak

Kolaborasi APBD, Kemenpera, dan Baznas ini menandai pergeseran paradigma penyediaan perumahan di Jakarta. Tidak lagi sektoral, tetapi menganyam berbagai sumber daya: keuangan daerah, asistensi pusat, dan dana sosial keagamaan. Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti menilai langkah ini sebagai "crowdsourcing kebijakan hunian yang cerdas" selama transparansi dijaga ketat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI pun sudah memberikan lampu hijau melalui pembahasan anggaran. Fraksi-fraksi menyetujui pos anggaran infrastruktur perumahan karena dianggap mendesak. Namun mereka mewanti-wanti agar eksekusi tidak terhambat pergantian kepemimpinan di tengah jalan, mengingat 2024 adalah tahun politik. Pramono merespons dengan membentuk tim transisi khusus yang akan memonitor kontinu kedua proyek.

Di atas kertas, dua rusunawa akan menambah sekitar 500 unit hunian—masih jauh dari angka backlog. Namun bila model ini berhasil, Pemprov DKI berencana mereplikasinya di 10 lokasi lain pada tahun anggaran berikutnya. Titik berat akan diberikan pada kawasan transit-oriented development (TOD) agar penghuni mudah mengakses transportasi publik dan terintegrasi dari ruang ke ruang aktivitas ekonomi.

Baznas DKI, di sisi lain, tidak berhenti pada 400 rumah. Mereka tengah merancang program lanjutan "Bedah Kampung" yang menyasar perbaikan lingkungan secara kolektif, termasuk jalan gang, drainase, dan ruang terbuka. Sumber pendanaan akan dikombinasikan dari zakat, CSR BUMD, dan APBD kelurahan. Narasi besar inklusi hunian ibu kota pun mulai menemukan bentuknya yang lebih teknis dan terukur, menjauhi retorika politik murahan.

Hingga berita ini diturunkan, proses lelang dua rusunawa sedang dimatangkan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa DKI. Warga antusias, terutama mereka yang sudah bertahun-tahun mendiami rumah kontrakan sempit di gang-gang Cilincing dan Tambora. Bagi mereka, dua rusun ini bukan sekadar beton bertulang, melainkan tiket menuju martabat yang lebih tegak.

Baca juga:

• Jampidsus Febrie Bantah Tuduhan Terkait Rumah Sentul dan Bisnis Cipete
• Festival Remo Yosakoi Surabaya Tampilkan Kolaborasi Budaya Indonesia-Jepang