Pemda Tiga Provinsi Didorong Segera Tetapkan Lahan Huntap

Tim gabungan penanggulangan bencana mendesak pemerintah daerah di tiga provinsi untuk segera mengambil langkah konkret dalam penyediaan lahan hunian tetap. Desakan ini muncul sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan pascabencana yang selama ini masih menghadapi kendala di lapangan, khususnya terkait ketersediaan tanah yang sesuai untuk pembangunan perumahan.

Langkah Strategis di Tengah Keterbatasan Waktu

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, sejumlah wilayah di Pulau Sumatera masih bergulat dengan persoalan klasik dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi, yaitu ketiadaan lahan yang sudah berstatus clear and clean. Kondisi ini menjadi penghambat serius karena tanpa kepastian lokasi, seluruh tahapan konstruksi hunian tetap tidak dapat dimulai. Para pemangku kepentingan menekankan bahwa waktu adalah faktor kritis yang tidak bisa ditawar lagi dalam situasi pemulihan seperti ini.

Pemerintah daerah diminta untuk tidak hanya mengandalkan mekanisme biasa, melainkan harus melakukan terobosan administratif dan teknis. Inventarisasi aset tanah milik pemda, negosiasi dengan pemilik lahan, hingga opsi relokasi terpadu menjadi beberapa alternatif yang disarankan untuk segera direalisasikan. Setiap hari keterlambatan berarti semakin lama masyarakat terdampak harus bertahan di hunian sementara yang fasilitasnya terbatas.

Tantangan Multisektor di Tiga Provinsi

Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat memiliki karakteristik geografis dan sosial yang berbeda, sehingga pendekatan penyediaan lahan tidak bisa disamaratakan. Di beberapa titik, kendala utama adalah kontur tanah yang tidak memadai untuk pembangunan skala besar, sementara di lokasi lain persoalannya justru menyangkut status kepemilikan lahan yang masih dalam sengketa atau belum bersertifikat.

Data sementara dari hasil pendataan di lapangan menunjukkan bahwa kebutuhan huntap di sejumlah kabupaten dan kota di ketiga provinsi tersebut mencapai angka yang cukup signifikan. Angka ini belum termasuk kebutuhan prasarana pendukung seperti akses jalan, jaringan listrik, dan sistem sanitasi yang harus terintegrasi dalam satu kawasan hunian. Kompleksitas inilah yang menuntut pemda untuk bekerja lebih cepat dan lebih terkoordinasi dari sebelumnya.

Peran Kolaborasi Lintas Instansi

Pengalaman dari berbagai proyek pemulihan pascabencana di Indonesia membuktikan bahwa pendekatan satu pintu yang hanya mengandalkan dinas perumahan saja tidak akan efektif. Diperlukan sinergi erat antara Badan Pertanahan Nasional, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Perencanaan Daerah, hingga pemerintah kecamatan dan desa. Setiap entitas ini memiliki peran spesifik yang jika tidak berjalan serentak akan menciptakan kemacetan birokrasi yang berkepanjangan.

Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses identifikasi lokasi juga menjadi faktor yang seringkali diabaikan. Padahal, penerimaan sosial terhadap lahan yang dipilih sangat menentukan keberlanjutan hunian di masa depan. Tidak sedikit kasus di mana huntap yang sudah dibangun justru ditinggalkan karena lokasinya dinilai tidak strategis atau jauh dari mata pencaharian warga. Oleh karena itu, tahap awal berupa konsultasi publik dan pemetaan partisipatif harus menjadi prioritas sebelum sertifikasi lahan dimulai.

Kerangka Waktu dan Target yang Harus Dipenuhi

Tim fasilitator pusat telah menetapkan sejumlah tonggak waktu yang menjadi acuan bagi pemda dalam menyelesaikan tahapan penyiapan lahan. Pada tahap pertama, setiap daerah diminta untuk menyerahkan daftar lokasi definitif yang disertai dengan dokumen pendukung seperti peta bidang dan surat keterangan penguasaan tanah. Tahap selanjutnya adalah verifikasi oleh instansi terkait untuk memastikan bahwa lokasi tersebut bebas dari risiko bencana serupa di masa mendatang.

Apabila proses ini berjalan sesuai jadwal, maka tahap pelelangan konstruksi dapat segera digulirkan. Namun, jika pemda gagal memenuhi tenggat waktu yang sudah disepakati, maka akan ada konsekuensi berupa pengalihan alokasi anggaran ke daerah lain yang lebih siap. Kebijakan ini diambil untuk memastikan bahwa dana pemulihan tidak mengendap tanpa realisasi, yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat yang membutuhkan.

Masyarakat di tiga provinsi tersebut kini menanti tindakan nyata dari para pemimpin daerah mereka, bukan hanya janji atau rencana di atas kertas. Kecepatan dan ketepatan penyediaan lahan huntap akan menjadi cermin komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan mandat pemulihan yang sudah diamanatkan oleh regulasi nasional tentang penanggulangan bencana.