Pakar Kebijakan Publik Soroti Ketimpangan Data Bansos Nasional

Jakarta – Dr. Eko Wahyuanto, MM, pengamat kebijakan publik, menyampaikan temuan kritis tentang carut-marut data penerima bantuan sosial pemerintah. Dalam paparan hasil kajian terbarunya, ia menyebut...

Jul 12, 2026 - 19:05
0 0
Pakar Kebijakan Publik Soroti Ketimpangan Data Bansos Nasional

Jakarta – Dr. Eko Wahyuanto, MM, pengamat kebijakan publik, menyampaikan temuan kritis tentang carut-marut data penerima bantuan sosial pemerintah. Dalam paparan hasil kajian terbarunya, ia menyebut bahwa akurasi data menjadi titik lemah kronis yang mengikis efektivitas program jaring pengaman sosial.

Evaluasi Penyaluran Bantuan

Menurut Dr. Eko, program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) secara desain sudah cukup komprehensif. Namun, implementasinya masih menyisakan persoalan klasik: data penerima yang tidak mutakhir. Ia mengungkapkan, dari hasil penelusuran di tiga provinsi, sekitar 12% penerima bansos ternyata tidak masuk kategori miskin ekstrem versi Badan Pusat Statistik.

"Ini menunjukkan bahwa basis data acuan, yakni Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), belum sepenuhnya mencerminkan kondisi lapangan. Ada inklusi dan eksklusi yang salah, dan ini terjadi berulang kali," ujarnya dalam diskusi publik daring, Rabu (15/5).

Tantangan Data Penerima

Dr. Eko menjelaskan, permasalahan berakar pada tiga faktor utama: pertama, pembaruan data yang lambat akibat birokrasi daerah yang tidak responsif. Kedua, ketidakmampuan sistem untuk mendeteksi perubahan status ekonomi penerima secara cepat. Ketiga, belum adanya integrasi penuh antara data kependudukan, data pajak, dan data aset yang bisa memverifikasi kelayakan penerima secara otomatis.

Ia mencontohkan, masih banyak penerima yang terdaftar namun telah memiliki kendaraan pribadi atau aset tanah yang terlihat di sistem administrasi lain, tetapi tidak tertangkap oleh mekanisme verifikasi DTKS. Kesenjangan ini membuat bantuan tidak tepat sasaran dan berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial. "Seharusnya kita bisa memanfaatkan data perbankan dan data aset untuk cross-check, tapi itu butuh regulasi dan kehendak politik yang kuat," katanya.

Rekomendasi Perbaikan

Sebagai solusi, Dr. Eko mengusulkan tiga langkah strategis. Pertama, pemerintah harus membentuk tim pemutakhiran data berbasis komunitas di setiap kelurahan yang melibatkan perangkat daerah, tokoh masyarakat, dan relawan. Model ini dinilai lebih cepat menangkap perubahan mikro di lapangan.

Kedua, ia mendorong pemanfaatan kecerdasan buatan untuk memadankan data dari berbagai sumber—Dukcapil, Pajak, BPN, hingga rekening listrik dan air—guna membangun indeks kesejahteraan yang lebih akurat. "Ini bukan sekadar teknologi, tapi komitmen untuk menjaga marwah data sebagai dasar kebijakan," tegasnya.

Ketiga, perlu transparansi publik dalam bentuk situs yang memungkinkan warga mengecek status penerima bansos di lingkungannya. Dengan begitu, pengaduan terekomendasi bisa menjadi sumber validasi silang yang hidup.

Dampak Lebih Luas

Dr. Eko juga menyoroti bahwa ketidaktepatan sasaran bansos bukan hanya soal pemborosan anggaran, tetapi juga berdampak pada kredibilitas program pengentasan kemiskinan. Angka kemiskinan yang turun bisa jadi “semu” jika sebagian besar bantuan tidak diterima oleh yang benar-benar miskin. Hal ini, menurutnya, berbahaya karena bisa menyesatkan pengambil keputusan di level nasional.

Ia menambahkan, dengan belanja perlindungan sosial yang mencapai lebih dari Rp400 triliun per tahun, potensi kebocoran sekecil apapun akan sangat signifikan. "Jika 10% saja meleset, itu setara dengan Rp40 triliun yang tidak berdampak pada pengentasan kemiskinan. Nilai itu bisa untuk membangun ribuan sekolah atau puskesmas," ungkapnya.

Kajian yang disusun Dr. Eko ini direncanakan akan diserahkan kepada Kementerian Sosial dan komisi terkait di DPR sebagai bahan evaluasi program setahun ke depan. Ia berharap masukan ini bisa mendorong reformasi data yang sudah terlalu lama tertunda.

Menanggapi hal tersebut, pihak Kemensos hingga saat ini belum memberikan pernyataan resmi. Namun, sejumlah akademisi menilai sorotan Dr. Eko sejalan dengan kebutuhan reformasi data perlindungan sosial yang mendesak. "Ini masalah yang tidak pernah tuntas. Padahal kunci bansos itu ada di data," pungkasnya.

Baca juga:

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0

Comments (0)

User