Ombudsman Minta Hunian Darurat untuk Pengungsi Flores Sebelum Musim Hujan

Ratusan warga terdampak gempa bumi di wilayah Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur, masih bertahan di tempat pengungsian darurat setelah bencana mengguncang wilayah tersebut. Jumlah penghuni yang bertahan di tenda-tenda sementara diperkirakan telah melampaui seratus orang, sementara akses terhadap fasilitas dasar belum sepenuhnya pulih. Pihak berwenang memperingatkan bahwa keterlambatan penanganan hunian dapat memperbesar risiko kesehatan ketika curah hujan meningkat dalam waktu dekat.

Peringatan itu disampaikan lewat sejumlah catatan evaluasi terhadap penanganan pascabencana di tingkat kabupaten. Menurut penilaian tersebut, pemenuhan kebutuhan tempat tinggal layak bagi korban bencana belum berjalan sebagaimana mestinya, terutama bagi kelompok yang kehilangan rumah dan hingga kini belum menerima bantuan perbaikan maupun relokasi.

Kondisi tempat pengungsian yang bertahan terlalu lama

Lebih dari 100 pengungsi gempa Flores di Manggarai masih tinggal di tenda tak layak setelah waktu berlalu tanpa perpindahan ke hunian yang lebih aman. Tenda-tenda yang digunakan umumnya terbuat dari terpal tipis dengan lantai tanah, sehingga rentan terhadap rembesan air, udara dingin, serta gangguan serangga dan hewan liar. Struktur sementara semacam ini awalnya dirancang untuk kebutuhan jangka pendek, bukan sebagai tempat tinggal selama berminggu-minggu apalagi berbulan-bulan.

Kondisi tersebut dinilai tidak lagi memadai mengingat wilayah Manggarai termasuk kawasan dengan pola hujan musiman yang cukup tinggi. Selain ketidaknyamanan, kepadatan penghuni di dalam tenda turut meningkatkan risiko penularan penyakit pernapasan dan keluhan kulit. Kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, lansia, dan penyandang penyakit kronis disebut sebagai paling terdampak oleh lamanya waktu bertahan di pengungsian.

Kebutuhan air bersih dan sanitasi

Ombudsman mendesak bantuan air bersih dan hunian darurat disalurkan tanpa penundaan berarti. Data menunjukkan bahwa pasokan air bersih di lokasi pengungsian masih bergantung pada kiriman mobil tangki dan titik pengambilan umum, yang belum tentu menjangkau seluruh kelompok pengungsi secara merata. Keterbatasan ini memaksa warga menghemat konsumsi air, termasuk untuk keperluan memasak dan menjaga kebersihan diri.

Aspek sanitasi menjadi catatan tersendiri. Jumlah toilet sementara yang tersedia dinilai belum sebanding dengan jumlah penghuni, sehingga risiko pencemaran lingkungan sekitar tempat pengungsian ikut meningkat. Faktanya adalah layanan air bersih dan sanitasi yang memadai merupakan bagian inti dari tanggap darurat, bukan pelengkap yang bisa ditunda setelah kebutuhan lain terpenuhi.

Tenggat penting menjelang musim hujan

Aspek waktu menjadi tekanan utama dalam penanganan ini. Musim hujan diperkirakan tidak lama lagi tiba, dan ketika itu datang, kondisi tenda akan jauh lebih sulit dihuni. Hujan deras dapat menyebabkan genangan, longsor lanjutan di lereng sekitar, serta meningkatkan suhu malam yang rendah. Berkurangnya kualitas hunian sementara pada musim hujan kerap diikuti lonjakan kasus penyakit, terutama diare dan infeksi saluran pernapasan.

Karena alasan itu, permintaan pembangunan hunian sementara mendesak untuk segera dieksekusi. Hunian sementara yang dimaksud mencakup unit berdinding dengan lantai beton atau papan, atap tahan bocor, ventilasi memadai, serta fasilitas kebersihan yang terpisah namun tetap terjangkau dari lokasi tempat tinggal. Konsep semacam ini dirancang agar pengungsi dapat bertahan dengan layak selama proses perbaikan rumah atau relokasi permanen diselesaikan.

Akar masalah dalam pemenuhan hak korban

Permasalahan yang terjadi tidak hanya berhenti pada aspek logistik. Di tingkat kebijakan, koordinasi antarinstansi masih dinilai belum optimal, menyebabkan sebagian bantuan terhambat di jalur administrasi. Verifikasi data penerima manfaat juga kerap menjadi titik rawan, sebab pendataan yang tidak akurat berujung pada pengungsi yang tidak tercantum dalam daftar penerima bantuan.

Berdasarkan catatan pengawasan, pengelolaan dana darurat bencana wajib dipantau agar tepat sasaran dan transparan. Setiap tahap pengadaan, penyaluran, dan penerimaan bantuan harus dapat dipertanggungjawabkan. Ketidakjelasan proses tersebut, bila dibiarkan berlarut, berpotensi melanggar prinsip pelayanan publik yang berkeadilan bagi warga terdampak.

Langkah lanjutan yang dituntut

Sejumlah langkah disarankan untuk dilakukan dalam waktu dekat. Pertama, mempercepat pembangunan hunian sementara di lokasi yang bebas dari ancaman bahaya geologis lanjutan. Kedua, menjamin distribusi air bersih dan penyediaan toilet yang memadai secara berkala. Ketiga, memperbarui data pengungsi agar bantuan sampai kepada seluruh pihak yang berhak. Keempat, menyiapkan layanan kesehatan keliling selama masa transisi.

Berdasarkan verifikasi situasi di lapangan, penanganan yang bergantung pada tenda dalam jangka panjang bukan lagi solusi yang rasional. Pemerintah daerah, bersama lembaga pengawas dan organisasi kemanusiaan, didorong untuk menuntaskan persoalan hunian sebelum musim hujan tiba, agar korban bencana tidak kembali menghadapi risiko baru di tengah upaya pemulihan hidup mereka.