Nigeria Dituding Boros Rp3.000 Triliun, Transportasi Tetap Lumpuh

LAGOS — Nigeria berada di persimpangan paradoks pembangunan yang paling mahal di Afrika. Sejak tahun 2000, negara berpenduduk lebih dari 220 juta jiwa itu telah menggelontorkan dana lebih dari $200 miliar atau setara Rp3.000 triliun untuk membangun infrastruktur. Namun, seorang pengusaha di negara itu masih saja tidak bisa berpindah dari satu kota ke kota lain dalam satu hari tanpa kehilangan seluruh hari kerjanya.

Fakta itu diungkapkan analis ekonomi Nigeria, Cheta Nwanze, dalam kolom opininya yang diterbitkan Premium Times Nigeria. Nwanze menyoroti bahwa sektor transportasi merupakan mesin penggerak setiap ekonomi modern. Sayangnya, mesin itu kini dalam kondisi menganggur di jalan raya dan terdampar di gerbang kota.

Kronologi Kegagalan Infrastruktur Nigeria

Untuk memahami bagaimana uang ratusan miliar dolar itu menguap tanpa hasil signifikan, kita perlu menelusuri jejak kebijakan transportasi Nigeria dari masa ke masa:

1. Era 1970-an — Masa Keemasan: Nigeria mewarisi jaringan kereta api kolonial yang relatif berfungsi. Jalur Lagos–Kano dan Port Harcourt–Maiduguri menjadi tulang punggung distribusi barang antarpulau.
2. Era 1980–1990-an — Pembusukan Sistemik: Investasi kereta api dihentikan. Perawatan jalur diabaikan. Jalan raya nasional mulai rusak parah tanpa perbaikan berarti.
3. Era 2000–2015 — Banjir Anggaran: Pemerintah menggelontorkan puluhan miliar dolar untuk infrastruktur. Proyek jalan dan jembatan bermunculan, tetapi banyak yang mangkrak atau tidak pernah mencapai kapasitas penuh.
4. Era 2015–2023 — Janji Modernisasi: Pemerintahan Muhammadu Buhari menjanjikan revitalisasi kereta api dan jalan tol. Sejumlah proyek diresmikan, namun konektivitas antarkota tetap tidak terintegrasi.
5. Era 2023–Sekarang — Kemacetan Abadi: Dengan populasi yang terus meledak, warga Nigeria kini menghadapi biaya transportasi yang mahal, waktu tempuh yang tidak pasti, dan ketergantungan ekstrem pada angkutan jalan yang rusak.

Hilangnya Rp3.000 Triliun Tanpa Jejak

Nwanze menulis dengan nada getir bahwa Nigeria telah menghabiskan lebih dari $200 miliar sejak 2000. Jumlah itu seharusnya cukup untuk membangun jaringan kereta cepat modern, jalan tol bebas hambatan, dan sistem logistik terintegrasi di seluruh negeri.

"Negara ini masih menjadi tempat di mana seorang pengusaha tidak bisa berpindah antara dua kota dalam satu hari tanpa kehilangan hari itu," tulis Nwanze.

Dia menegaskan bahwa sektor transportasi adalah mesin setiap ekonomi modern. Namun, mesin Nigeria saat ini "menganggur di jalan dan terdampar di gerbang." Pernyataan itu menjadi tamparan keras bagi pemerintah yang terus mengklaim telah membangun infrastruktur secara masif.

Masalahnya bukan sekadar jumlah uang yang dikeluarkan, melainkan bagaimana dana itu dikelola. Korupsi, markup proyek, dan perencanaan yang buruk membuat setiap dolar yang dibelanjakan tidak berdampak langsung pada mobilitas warga.

Dampak Nyata pada Ekonomi dan Masyarakat

Kemacetan dan buruknya transportasi menciptakan efek domino. Biaya logistik melonjak, harga barang naik, dan daya saing industri Nigeria di pasar regional melemah. Pengusaha kehilangan waktu produktif, sementara pekerja harian harus mengeluarkan biaya transportasi yang tidak sebanding dengan pendapatan mereka.

Di Lagos, kota terbesar di Nigeria, jutawan dan kuli bangunan sama-sama terjebak dalam kemacetan yang sama. Di jalur antarkota, bus-bus penuh sesak menjadi satu-satunya pilihan karena kereta api tidak lagi bisa diandalkan.

Jika kondisi ini berlanjut, Nigeria berisiko kehilangan momentum bonus demografi. Generasi muda yang seharusnya menjadi motor pertumbuhan justru terjebak dalam ketidakmampuan bergerak, baik secara fisik maupun ekonomi.

Pelajaran dari Nigeria relevan bagi negara berkembang lain, termasuk Indonesia: infrastruktur bukan hanya soal membangun, tetapi juga soal merawat, mengintegrasikan, dan memastikan manfaatnya sampai ke rakyat. Tanpa itu, triliunan rupiah atau dolar yang dibelanjakan hanya akan menjadi monumen kegagalan.