Namal Rajapaksa Ditangkap Atas Dugaan Korupsi Pesawat Rp14 Miliar

Aparat penegak hukum Sri Lanka resmi menahan Namal Rajapaksa, politisi terkemuka sekaligus putra sulung dari mantan Presiden Mahinda Rajapaksa. Penangkapan figur sentral dinasti politik tersebut dilakukan menyusul penyelidikan mendalam atas dugaan skandal tindak pidana pencucian uang dan penyalahgunaan wewenang terkait pembelian armada pesawat terbang senilai US$800.000 (sekitar Rp14 miliar).

Langkah tegas ini menjadi babak baru dalam upaya pembersihan skandal korupsi elit politik di Kolombo, yang selama bertahun-tahun dinilai kebal hukum di tengah krisis multidimensi yang sempat melumpuhkan negara kepulauan tersebut.

Jejak Aliran Dana Mencurigakan Pembelian Pesawat

Berdasarkan laporan divisi investigasi kejahatan finansial, penyelidik menemukan adanya kejanggalan dalam alur transaksi keuangan korporasi yang terafiliasi dengan Namal. Dana bernilai ratusan ribu dolar Amerika Serikat tersebut diduga dialihkan dari kas negara dan kontrak pengadaan kedirgantaraan ke rekening entitas swasta tanpa pertanggungjawaban yang sah.

"Kami tidak akan berkompromi terhadap segala bentuk kejahatan keuangan negara. Siapa pun yang terlibat dalam penggelapan aset publik akan diproses sesuai koridor hukum yang berlaku," ujar salah satu pejabat penyidik di Kolombo.

Kronologi Pengusutan Kasus Namal Rajapaksa

Rangkaian proses hukum terhadap Namal Rajapaksa berlangsung secara bertahap sebelum berujung pada tindakan penahanan formal:

1. Audit Khusus Transaksi Kedirgantaraan: Badan audit independen menemukan anomali pengadaan pesawat dengan nilai kontrak mencurigakan yang mengarah pada penggelembungan dana serta komisi ilegal.
2. Pemanggilan dan Pemeriksaan Intensif: Namal menjalani serangkaian interogasi maraton di markas kepolisian khusus investigasi kejahatan finansial guna mengklarifikasi kepemilikan aset dan perannya dalam transaksi.
3. Penerbitan Surat Perintah Penahanan: Setelah penyidik mengumpulkan sekurang-kurangnya dua alat bukti valid mengenai aliran dana US$800.000, otoritas kejaksaan menyetujui penangkapan formal terhadap tersangka.

Bantahan Keras dan Tuduhan Motif Politik

Menanggapi penahanan dirinya, Namal Rajapaksa secara tegas menolak seluruh sangkaan yang dialamatkan kepadanya. Melalui tim kuasa hukumnya, Namal berdalih bahwa transaksi komersial tersebut sepenuhnya sah dan menuding proses hukum ini sarat muatan politis untuk meredam pengaruh keluarganya di panggung nasional.

"Semua tuduhan ini tidak berdasar. Ini adalah bentuk persekusi politik yang sengaja dirancang untuk mendiskreditkan nama keluarga kami di hadapan rakyat," kata juru bicara keluarga Rajapaksa dalam pernyataan resminya.

Implikasi Terhadap Dinasti Politik Rajapaksa

Keluarga Rajapaksa memegang kendali kepemimpinan Sri Lanka selama lebih dari satu dekade, namun kejatuhan ekonomi ekstrem pada 2022 memicu gelombang kemarahan massal yang menuntut akuntabilitas para elit. Penangkapan Namal dipandang sejumlah analis sebagai ujian kredibilitas lembaga peradilan:

• Tekanan Publik: Masyarakat menuntut transparansi menyeluruh atas seluruh aset negara yang diduga diselundupkan ke luar negeri.
• Preseden Hukum: Kasus ini menjadi tolok ukur penegakan hukum terhadap lingkaran mantan penguasa di Asia Selatan.
• Reformasi Transaksi Pengadaan: Pengawasan ketat terhadap seluruh proyek logistik dan transportasi strategis milik pemerintah.

Pihak kejaksaan menyatakan persidangan awal akan segera digelar di Pengadilan Magistrat Kolombo untuk menentukan status penahanan lanjutan Namal Rajapaksa sembari melengkapi berkas dakwaan.