Indonesia Simpan 20 Kg Uranium, Pengawasan Diperketat Standar IAEA

Kawasan Nuklir Serpong di Tangerang Selatan kembali menjadi sorotan publik menyusul terungkapnya fakta bahwa PT Industri Nuklir Indonesia (Persero) atau PT Inuki masih menyimpan stok 20 kilogram uranium. Angka ini secara teoritis setara dengan kebutuhan massa kritis untuk satu hulu ledak nuklir, namun material tersebut berstatus legal dan dialokasikan sepenuhnya untuk riset damai serta produksi medis nasional.

Investigasi mendalam menunjukkan bahwa keberadaan uranium ini bukanlah program rahasia, melainkan bagian dari siklus bahan bakar nuklir yang dikelola di bawah pengawasan ketat Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) serta Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA). Material tersebut digunakan terutama untuk mendukung operasional riset dan pembuatan radioisotop farmasi yang sangat dibutuhkan rumah sakit di seluruh Indonesia.

Jejak Pengelolaan Bahan Nuklir di Kawasan Nuklir Serpong

PT Inuki—yang sebelumnya bernama PT Batan Teknologi—merupakan satu-satunya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memegang lisensi konversi dan fabrikasi elemen bakar nuklir di Tanah Air. Uranium yang tersimpan di fasilitas penyimpanan khusus tersebut berkaitan erat dengan operasional Reaktor Serbaguna G.A. Siwabessy (RSG-GAS) berkapasitas 30 MW yang beroperasi sejak dekade 1980-an.

"Seluruh pergerakan bahan nuklir di Indonesia, sekecil apa pun gramasinya, terpantau secara real-time oleh inspektur internasional. Indonesia adalah penandatangan traktat non-proliferasi nuklir, sehingga pemanfaatannya mutlak untuk tujuan damai dan kemanusiaan," ujar salah satu pejabat regulator ketenaganukliran nasional.

Meskipun memiliki potensi bahaya tinggi jika jatuh ke tangan yang salah, material nuklir di PT Inuki disimpan dalam bentuk pelet atau elemen bahan bakar yang telah terstandardisasi dan memerlukan proses pengayaan ulang yang rumit jika hendak dialihfungsikan menjadi senjata pemusnah massal.

Kronologi dan Rantai Pengamanan Material Radioaktif

Untuk memahami mengapa material strategis ini tetap berada di fasilitas Serpong, berikut adalah alur kronologis pengawasan dan pengelolaannya:

1. Dekade 1980-an (Fase Pengadaan): Indonesia mengimpor uranium yang telah diperkaya pada level rendah (Low-Enriched Uranium/LEU) di bawah batas 20% U-235 dari mitra internasional untuk bahan bakar reaktor riset.
2. Tahun 1996 (Komersialisasi Riset): Pendirian PT Batan Teknologi untuk memproduksi radioisotop medis seperti Molybdenum-99 (Mo-99) dan Iodium-131 demi kebutuhan terapi kanker.
3. Periode 2010–Sekarang (Audit dan Pengamanan Fisik): Pelaksanaan inspeksi berkala oleh IAEA Safeguards dan pembaruan sistem proteksi fisik (Physical Protection System) untuk mencegah ancaman pencurian maupun sabotase.

Pemanfaatan Non-Militer dan Transparansi Regulasi

Kebutuhan radiofarmaka di dalam negeri terus meningkat tajam seiring bertambahnya pusat layanan onkologi. PT Inuki memanfaatkan teknologi nuklir untuk mengubah material radioaktif menjadi produk bernilai medis tinggi. Beberapa poin kunci terkait transparansi penyimpanan uranium ini mencakup:

• Kepatuhan Traktat NPT: Indonesia terikat penuh pada Non-Proliferation Treaty (NPT) yang melarang keras pengembangan senjata nuklir.
• Sistem Pengamanan Berlapis: Fasilitas penyimpanan dijaga dengan protokol Design Basis Threat (DBT) yang melibatkan aparat militer dan sistem sensor mutakhir.
• Pelaporan Berkala ke Wina: BAPETEN secara rutin mengirimkan laporan inventarisasi material nuklir (Nuclear Material Accounting and Control) ke markas besar IAEA di Wina, Austria.

Kekhawatiran publik mengenai potensi bahaya material ini direspons otoritas dengan memperketat audit berkala. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci agar aset strategis ini tetap membawa manfaat medis tanpa menimbulkan risiko ancaman keamanan nasional.