MPBI DIY Tarik Dukungan dari Partai Buruh, Ini Alasannya

Majelis Perwakilan Buruh Indonesia (MPBI) Daerah Istimewa Yogyakarta secara resmi menarik dukungan politik terhadap Partai Buruh seluruh tingkatan, terhitung sejak 8 Juli 2026. Keputusan ini diambil melalui Rapat Pleno Luar Biasa yang dihadiri 37 serikat pekerja anggota MPBI DIY dan diumumkan langsung oleh Ketua MPBI DIY, Darmawan Susanto, di Sekretariat Bersama Buruh Yogyakarta. Langkah drastis ini dilakukan demi menjaga independensi gerakan buruh dan memfokuskan energi pada advokasi Undang‑Undang Ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada Juni lalu.

Darmawan menjelaskan bahwa selama dua tahun terakhir, hubungan MPBI DIY dan Partai Buruh sering kali menimbulkan kebingungan di kalangan akar rumput. “Partai Buruh memiliki agenda politik praktis yang tidak seluruhnya selaras dengan prinsip kami sebagai organisasi masyarakat sipil yang non‑partisan. Kami tidak ingin alat perjuangan buruh disalahgunakan untuk kepentingan elektoral semata,” ujarnya. Ia mencontohkan perbedaan sikap dalam merespons revisi UU Ketenagakerjaan: Partai Buruh memilih pendekatan kompromi di parlemen, sementara MPBI DIY menghendaki penolakan total dan mogok nasional.

UU Ketenagakerjaan baru yang dimaksud, yaitu Omnibus Law sektor ketenagakerjaan revisi 2026, masih menuai penolakan dari serikat pekerja karena dianggap melemahkan perlindungan pesangon, memperluas outsourcing, dan mempermudah PHK. MPBI DIY memilih untuk mengawal implementasi aturan tersebut bersama aliansi masyarakat sipil, akademisi, dan lembaga bantuan hukum, tanpa terikat kepentingan partai politik manapun. “Kami akan fokus membangun pos pengaduan, meningkatkan literasi hukum buruh di tingkat pabrik, dan mengorganisir aksi kelas bila terjadi pelanggaran,” tambah Darmawan.

Keputusan MPBI DIY ini mendapat respons beragam. Sekretaris DPD Partai Buruh DIY, Endah Setyawati, menyayangkan langkah tersebut tetapi menghormati otonomi organisasi. “Kami tetap membuka komunikasi, meski secara struktural MPBI tidak lagi bersama kami. Perjuangan buruh lebih besar daripada ego kelembagaan,” katanya via aplikasi pesan. Sementara itu, pengamat politik lokal Universitas Gadjah Mada, Dr. Prasetyo Hadi, menilai penarikan dukungan ini bisa memecah suara buruh di basis tradisional Yogyakarta menjelang Pemilu 2029. “Fragmentasi membuat lobi buruh di parlemen melemah, tetapi di sisi lain independensi bisa mengembalikan militansi gerakan yang sempat meredup,” analisanya.

Saat ini MPBI DIY tengah menyusun peta jalan advokasi dua tahun ke depan yang mencakup pendampingan kasus PHK massal di sektor tekstil, advokasi upah minimum 2027, serta kampanye tolak outsourcing di BUMN. Organisasi ini menegaskan tidak akan berafiliasi dengan partai manapun, termasuk partai baru yang mencoba mendekati. “Kami belajar dari kesalahan masa lalu. Gerakan buruh harus steril dari transaksi politik. Kekuatan kami berasal dari solidaritas, bukan dari panggung kekuasaan,” tutup Darmawan.

[TAGS]: MPBI DIY, Partai Buruh, penarikan dukungan, UU Ketenagakerjaan, buruh, Yogyakarta [SOCIAL_TWEET]: MPBI DIY resmi hengkang dari Partai Buruh. Demi independensi, mereka akan fokus kawal UU Ketenagakerjaan baru dan bangun pos pengaduan buruh. Akankah gerakan buruh makin solid? [SOCIAL_FB]: MPBI Daerah Istimewa Yogyakarta memutuskan menarik seluruh dukungan politik dari Partai Buruh. Langkah ini diambil untuk menjaga independensi gerakan buruh dan memfokuskan diri mengawal UU Ketenagakerjaan baru bersama masyarakat sipil. Simak analisis dan dampaknya. [SOCIAL_TG]: Breaking: MPBI DIY putus hubungan politik dengan Partai Buruh. Fokus beralih ke advokasi UU Ketenagakerjaan dan pos pengaduan. Baca kronologi dan respons. [SOCIAL_THREADS]: Buruh DIY ambil sikap tegas: tarik dukungan dari Partai Buruh. Katanya sih biar gerakan tetap independen dan fokus lawan UU Ketenagakerjaan yang baru. Tapi ini bakal bikin suara buruh terpecah nggak ya? Diskusi yuk.