MK Nilai Ijazah Gibran Tak Terbukti Setara SLTA

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa tuduhan mengenai ketidakabsahan kualifikasi pendidikan calon wakil presiden nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka, tidak dapat dibuktikan secara hukum. Penegasan ini muncul dalam pertimbangan hukum atas perkara yang mempersoalkan norma persyaratan pendidikan bagi calon presiden dan calon wakil presiden. Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen putusan yang dibacakan dalam sidang terbuka, majelis hakim konstitusi menilai dalil pemohon mengenai dugaan ketiadaan ijazah setingkat sekolah lanjutan atas tidak memiliki cukup bukti untuk dijadikan dasar pembatalan pencalonan.

Perkara ini pada dasarnya merupakan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya pasal yang mengatur syarat pendidikan minimal bagi pasangan calon. Pemohon dalam perkara tersebut mendalilkan bahwa ketentuan yang ada telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak secara tegas mengatur mekanisme verifikasi ijazah. Namun, Mahkamah memandang persoalan yang diangkat lebih bersifat penerapan norma daripada pengujian norma itu sendiri.

Pokok Permohonan dan Dalil Pemohon

Dalam permohonannya, pemohon mengklaim bahwa salah satu pasangan calon tidak memenuhi syarat pendidikan sebagaimana diamanatkan konstitusi. Klaim tersebut dibangun atas dasar dugaan bahwa dokumen ijazah yang bersangkutan tidak setara dengan tingkat pendidikan menengah atas. Pemohon meminta Mahkamah menafsirkan ulang frasa syarat pendidikan dalam undang-undang agar mencakup kewajiban verifikasi fisik ijazah oleh penyelenggara pemilu.

Faktanya adalah Mahkamah tidak menerima konstruksi hukum yang diajukan pemohon. Dalam pertimbangannya, majelis menegaskan bahwa persoalan keabsahan ijazah merupakan ranah verifikasi administratif yang menjadi kewenangan Komisi Pemilihan Umum, bukan objek pengujian undang-undang. Data menunjukkan bahwa proses pencalonan telah melalui tahapan verifikasi administratif yang diatur dalam peraturan penyelenggara pemilu.

Pertimbangan Hukum Mahkamah

Berdasarkan verifikasi terhadap salinan pertimbangan putusan, Mahkamah menyatakan bahwa dalil mengenai ijazah yang tidak setara SLTA tidak terbukti secara hukum. Mahkamah menilai pemohon tidak mampu menghadirkan bukti otentik yang menunjukkan adanya pemalsuan atau ketidakabsahan dokumen pendidikan tersebut. Pertimbangan ini menjadi inti dari penolakan Mahkamah terhadap dalil pemohon.

Sumber resmi dari lingkungan Mahkamah menjelaskan bahwa pengujian undang-undang tidak dapat digunakan untuk mengadili fakta konkret seorang calon. Jika pemohon mempersoalkan keabsahan dokumen seorang calon, maka jalur yang tepat adalah sengketa proses pencalonan atau sengketa hasil pemilihan, bukan pengujian norma. Hal ini bertentangan dengan konstruksi hukum yang dibangun pemohon, sehingga Mahkamah menilai permohonan tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan pada pokok perkara.

Implikasi terhadap Proses Pencalonan

Kesimpulan Mahkamah ini membawa konsekuensi bahwa status pencalonan yang bersangkutan tetap sah secara hukum. Data menunjukkan bahwa penyelenggara pemilu telah menetapkan pasangan calon berdasarkan hasil verifikasi administratif yang mencakup pemeriksaan dokumen persyaratan. Tidak ada temuan resmi dari lembaga berwenang yang menyatakan dokumen tersebut cacat hukum.

Meski demikian, putusan ini tidak serta-merta menutup ruang diskusi publik mengenai transparansi verifikasi ijazah. Berdasarkan verifikasi terhadap praktik pemilu sebelumnya, mekanisme verifikasi dokumen pendidikan memang kerap menjadi titik rawan sengketa. Namun, mekanisme hukum yang tersedia menempatkan persoalan tersebut pada ranah yang berbeda dari pengujian undang-undang.

Kesimpulan Verifikasi

Klaim bahwa Gibran tidak terbukti memiliki ijazah setara SLTA adalah BENAR dalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah secara eksplisit menyatakan dalil tersebut tidak terbukti dan tidak dapat dijadikan dasar pembatalan pencalonan. Faktanya adalah Mahkamah menegaskan bahwa persoalan keabsahan ijazah berada di luar kewenangannya dalam perkara pengujian undang-undang ini. Sumber resmi berupa pertimbangan putusan menunjukkan bahwa pemohon gagal membuktikan dalilnya secara hukum. Dengan demikian, tidak terdapat dasar hukum yang sah untuk menyatakan bahwa kualifikasi pendidikan calon wakil presiden nomor urut dua cacat secara administratif berdasarkan putusan ini.