MK Dorong Kemenhub Perketat Sanksi Maskapai yang Sering Delay

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menyoroti lemahnya pengawasan terhadap maskapai penerbangan yang kerap menunda jadwal keberangkatan. Dalam proses uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, MK mendorong Kementerian Perhubungan untuk mengambil langkah yang lebih tegas dalam menangani kasus keterlambatan yang berulang. Dorongan ini muncul di tengah meningkatnya keluhan penumpang yang merasa haknya tidak terlindungi secara optimal.

Posisi MK dalam Pengujian UU Penerbangan

Berdasarkan verifikasi terhadap jalannya persidangan, MK menilai regulasi yang berlaku saat ini belum cukup memberikan efek jera bagi maskapai yang lalai terhadap jadwal. Faktanya adalah, meskipun Undang-Undang Penerbangan telah mengatur kewajiban operator untuk memberikan kompensasi atas keterlambatan, implementasi di lapangan kerap tidak konsisten. MK memandang bahwa penegakan hukum oleh Kemenhub masih bersifat reaktif dan belum didasarkan pada data yang menyeluruh.

Data menunjukkan bahwa angka keterlambatan atau on-time performance (OTP) di sejumlah bandara utama masih fluktuatif. Sumber resmi dari laporan operasional maskapai memperlihatkan bahwa sebagian besar penundaan terjadi pada jam-jam sibuk, dengan alasan yang bervariasi mulai dari faktor teknis hingga kondisi cuaca. Namun, tanpa pengawasan yang ketat, sulit untuk membedakan antara keterlambatan yang memang di luar kendali operator dan yang disebabkan oleh manajemen jadwal yang buruk.

Transparansi OTP Menjadi Sorotan APJAPI

Asosiasi Perusahaan Jasa Pengujian dan Inspeksi (APJAPI) ikut menyoroti persoalan transparansi data OTP. Klaim bahwa data ketepatan waktu maskapai sering kali tidak dipublikasikan secara terbuka dinilai menghambat pengawasan oleh publik. Menurut APJAPI, keterbukaan data menjadi kunci agar penumpang dapat mengambil keputusan yang lebih bijak dan agar regulator memiliki dasar yang kuat untuk menindak maskapai yang bermasalah.

Faktanya adalah, transparansi OTP bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyangkut hak konsumen untuk memperoleh informasi yang akurat. Bertentangan dengan praktik yang ideal, sebagian maskapai masih enggan membuka data keterlambatan secara rinci. Hal ini membuat penumpang kesulitan membandingkan kualitas layanan antar operator, sekaligus menyulitkan Kemenhub dalam melakukan evaluasi berbasis bukti.

APJAPI menekankan bahwa standar pengukuran OTP juga perlu diseragamkan. Tanpa definisi yang jelas mengenai batas toleransi keterlambatan, data yang dilaporkan bisa menjadi menyesatkan. Verifikasi menunjukkan bahwa beberapa operator menggunakan ambang batas yang berbeda, sehingga perbandingan antar maskapai menjadi tidak adil dan tidak akurat.

Aspek Keselamatan Menjadi Prioritas Pilot

Di sisi lain, para pilot menegaskan bahwa penegakan ketat terhadap jadwal tidak boleh mengorbankan aspek keselamatan. Klaim bahwa tekanan untuk tepat waktu dapat mendorong awak pesawat mengambil keputusan yang berisiko perlu mendapat perhatian serius. Keselamatan penerbangan harus tetap menjadi prioritas utama di atas pertimbangan komersial maupun tuntutan ketepatan waktu.

Berdasarkan verifikasi terhadap standar operasional penerbangan, keputusan untuk menunda atau membatalkan keberangkatan sering kali justru merupakan langkah yang paling aman. Faktanya adalah, dalam kondisi cuaca buruk atau ketika ditemukan indikasi gangguan teknis, penundaan adalah pilihan yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, sanksi terhadap keterlambatan harus mempertimbangkan konteks dan tidak boleh menghukum maskapai yang menunda demi alasan keselamatan yang sah.

Para pilot mengingatkan bahwa kebijakan yang terlalu kaku dapat menimbulkan dilema. Di satu sisi, maskapai dituntut memenuhi jadwal, sementara di sisi lain mereka harus memastikan keselamatan penumpang dan kru. Regulasi yang ideal harus mampu menyeimbangkan kedua kepentingan ini, dengan memberikan ruang bagi evaluasi kasus per kasus.

Keseimbangan antara Penegakan dan Keselamatan

Dorongan MK agar Kemenhub lebih tegas bukan berarti mengabaikan faktor keselamatan. Sebaliknya, penegakan yang baik justru harus didasarkan pada data yang akurat dan mekanisme pengawasan yang transparan. Dengan adanya data OTP yang terbuka, regulator dapat mengidentifikasi maskapai yang secara konsisten gagal memenuhi jadwal tanpa alasan yang sah, sekaligus melindungi operator yang menunda karena pertimbangan keselamatan.

Kesimpulannya, persoalan keterlambatan maskapai memerlukan pendekatan yang menyeluruh. Diperlukan regulasi yang tegas, transparansi data yang memadai, serta komitmen terhadap keselamatan yang tidak bisa ditawar. Ketiga elemen ini harus berjalan bersama agar hak penumpang terlindungi tanpa mengorbankan standar keselamatan penerbangan nasional.