MK Desak Kemenhub Tegas terhadap Maskapai yang Sering Menunda Penerbangan

Mahkamah Konstitusi (MK) menyoroti lemahnya penanganan keterlambatan penerbangan yang masih menjadi keluhan utama penumpang di Indonesia. Dalam proses pengujian undang-undang yang mengatur sektor penerbangan, para hakim konstitusi mendorong Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk mempertegas pengawasan terhadap maskapai yang kerap menunda jadwal keberangkatan. Sorotan ini mengemuka di tengah lonjakan pengaduan masyarakat atas praktik delay yang berulang, baik pada penerbangan domestik maupun internasional.

Uji Materi UU Penerbangan Angkat Persoalan Perlindungan Penumpang

Perkara yang tengah berjalan di MK berkaitan dengan pengujian materiil terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Pemohon menilai sejumlah ketentuan dalam undang-undang tersebut belum memberikan perlindungan yang memadai bagi penumpang, terutama ketika maskapai melakukan keterlambatan tanpa disertai informasi yang jelas dan kompensasi yang layak. Pokok persoalan yang diangkat bukan hanya besaran ganti rugi, melainkan juga mekanisme penegakan yang selama ini dinilai tidak berjalan efektif.

Dalam persidangan, hakim konstitusi menekankan bahwa pengawasan terhadap maskapai tidak seharusnya berhenti pada tahap administratif. Kemenhub dinilai memiliki kewenangan yang cukup luas untuk menjatuhkan sanksi, mulai dari teguran tertulis hingga pembekuan rute tertentu, tetapi implementasi di lapangan masih jauh dari memadai. Dorongan agar regulator bertindak lebih tegas menjadi salah satu poin penting yang mengemuka dalam pemeriksaan perkara ini.

Kemenhub Didorong Perkuat Penegakan Sanksi

Berdasarkan verifikasi atas dokumen persidangan, Mahkamah menggarisbawahi pentingnya konsistensi antara norma hukum dan praktik di lapangan. Data menunjukkan bahwa keterlambatan penerbangan masih menjadi salah satu kategori pengaduan tertinggi yang diterima otoritas penerbangan sipil setiap tahunnya. Meskipun regulasi telah mengatur sanksi bagi maskapai yang lalai, fakta di lapangan menunjukkan masih banyak pelanggaran yang berulang tanpa konsekuensi hukum yang berarti.

Faktanya adalah, ketegasan regulator menjadi kunci agar maskapai menaati jadwal yang telah diumumkan kepada publik. Jika pengawasan hanya bersifat reaktif, menunggu laporan penumpang sebelum bertindak, pola keterlambatan yang berulang akan sulit diberantas. Karena itu, MK mendorong adanya penguatan kapasitas pengawasan serta percepatan proses penjatuhan sanksi terhadap maskapai yang terbukti melanggar ketentuan operasional, termasuk kewajiban memberikan kompensasi kepada penumpang.

APJAPI Soroti Rendahnya Transparansi OTP

Di sisi lain, APJAPI menyoroti rendahnya transparansi data ketepatan waktu penerbangan, atau yang dikenal dengan istilah on-time performance (OTP). Tolok ukur ini dinilai penting bagi penumpang untuk menilai kualitas layanan maskapai sebelum memutuskan menggunakan jasanya. Publikasi data OTP yang konsisten dan terbuka akan membantu masyarakat memilih maskapai dengan rekam jejak keterlambatan yang baik, sekaligus mendorong kompetisi yang sehat antarpemain industri.

Menurut APJAPI, selama ini informasi mengenai OTP sulit diakses penumpang secara utuh. Data yang dipublikasikan kerap tidak terperinci, sehingga konsumen tidak memiliki dasar yang kuat untuk menuntut haknya ketika mengalami keterlambatan. Asosiasi tersebut menilai bahwa transparansi bukan sekadar tuntutan administratif, melainkan bagian dari perlindungan konsumen yang seharusnya dijamin negara. Publikasi data secara berkala oleh otoritas juga dinilai dapat menjadi instrumen pengawasan publik yang efektif.

Pilot: Keselamatan Tidak Boleh Dikorbankan demi Jadwal

Sementara itu, kalangan pilot menegaskan bahwa aspek keselamatan tidak dapat dikorbankan demi mengejar ketepatan jadwal. Penundaan keberangkatan, menurut mereka, sering kali merupakan keputusan operasional yang diambil untuk memastikan kondisi pesawat, kru, dan cuaca benar-benar layak sebelum terbang. Hujan deras, angin kencang, jarak pandang rendah, hingga hasil pemeriksaan teknis tertentu merupakan faktor yang kerap menjadi alasan di balik keputusan menunda penerbangan.

Para pilot berharap penegakan aturan terhadap maskapai tidak menyamakan seluruh bentuk keterlambatan tanpa membedakan penyebabnya. Sanksi seharusnya menyasar pelanggaran yang bersumber dari kelalaian maskapai, seperti keterlambatan akibat penjadwalan yang tidak realistis atau manajemen armada yang buruk. Sebaliknya, penundaan yang didasari pertimbangan keselamatan justru harus dipandang sebagai bentuk kepatuhan terhadap standar penerbangan, bukan pelanggaran yang layak dihukum.

Regulator Dihadapkan pada Tiga Tekanan Sekaligus

Dorongan dari MK, tuntutan transparansi dari APJAPI, dan peringatan dari kalangan pilot menempatkan regulator pada posisi yang membutuhkan keseimbangan. Di satu sisi, penumpang menuntut kepastian jadwal dan penegakan hak. Di sisi lain, keselamatan operasional menuntut kehati-hatian yang tidak selalu sejalan dengan target ketepatan waktu. Regulasi yang tegas tanpa membedakan akar persoalan dapat berisiko mendorong maskapai mengambil keputusan yang mengabaikan aspek keselamatan demi menghindari sanksi.

Karena itu, penyempurnaan aturan yang sedang diuji di MK diharapkan mampu memberikan kerangka yang lebih jelas: sanksi yang tegas bagi kelalaian, mekanisme kompensasi yang mudah diakses penumpang, serta jaminan bahwa pertimbangan keselamatan tetap menjadi prioritas tertinggi dalam setiap keputusan operasional. Putusan Mahkamah atas perkara ini akan menjadi titik tolak bagi arah kebijakan penerbangan nasional ke depan, termasuk sejauh mana negara hadir melindungi hak konsumen tanpa mengorbankan standar keselamatan.