Mendagri Serukan Daerah Jadi Ujung Tombak Eliminasi Kusta 2030

Jakarta — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah daerah harus menjadi garda terdepan dalam percepatan eliminasi kusta di Indonesia. Seruan itu disampaikan saat membuka Konferensi Nasional Kusta 2026 yang digelar di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Jumat (10/7). Ia menekankan bahwa meskipun target nasional bebas kusta ditetapkan pada 2030, masih terdapat kesenjangan signifikan antarprovinsi yang harus segera ditutup melalui intervensi berbasis data dan koordinasi lintassektor. Mendagri hadir mewakili pemerintah pusat dalam forum yang dihadiri oleh perwakilan Kementerian Kesehatan, organisasi profesi, akademisi, serta mitra internasional seperti World Health Organization (WHO) dan NLR Indonesia. Dalam pemaparannya, Tito menyodorkan data terkini yang menunjukkan bahwa pada 2025 tercatat 16.235 kasus kusta baru di 34 provinsi. Meski turun 11,2% dibandingkan tahun sebelumnya, angka tersebut masih menempatkan Indonesia sebagai negara dengan beban kusta tertinggi ketiga di dunia setelah India dan Brasil. “Bupati dan wali kota harus membaca peta sebaran kasus di wilayahnya. Jika masih ditemukan anak-anak yang terdiagnosis kusta, artinya rantai penularan belum putus dan segregasi sosial masih terjadi,” ujar Mendagri. Ia merujuk pada fakta bahwa 8,7% dari total kasus baru pada 2025 terjadi pada kelompok usia di bawah 15 tahun, menandakan transmisi aktif di komunitas.

Beban Regional dan Ketimpangan Capaian

Data yang dipaparkan dalam konferensi mengungkapkan bahwa sejumlah provinsi di Indonesia timur masih mencatat prevalensi di atas ambang eliminasi, yaitu kurang dari 1 kasus per 10.000 penduduk. Berikut perbandingan kondisi di empat provinsi dengan beban tertinggi:

Provinsi	Kasus Baru 2025	Prevalensi per 10.000	Status Eliminasi
Papua	2.876	3,24	Belum tercapai
Nusa Tenggara Timur	1.943	2,87	Belum tercapai
Maluku	1.236	2,51	Belum tercapai
Sulawesi Barat	928	1,92	Belum tercapai

Kontras dengan situasi di Jawa Timur dan Bali yang telah mencapai eliminasi sejak 2024, kesenjangan ini menjadi fokus utama diskusi panel pertama. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes, dr. Maxi Rein Rondonuwu, menyebut bahwa istilah “eliminasi” tidak boleh dipahami sebagai nol kasus, melainkan tidak lagi menjadi masalah kesehatan masyarakat. “Selama penemuan kasus aktif masih rendah dan ada keterlambatan deteksi, kita belum bisa bicara putus transmisi secara permanen,” tegasnya.

Dana Desa dan Pendekatan Sosial

Mendagri juga menyoroti peran dana desa sebagai instrumen potensial yang belum dimaksimalkan. Menurutnya, desa bisa mengalokasikan anggaran untuk pelacakan kontak serumah, penyuluhan berbasis komunitas, dan bantuan sosial bagi penyintas kusta yang kerap kehilangan pekerjaan. “Saya minta kepada seluruh kepala daerah untuk memprioritaskan program ini dalam musrenbang. Eliminasi kusta bukan sekadar urusan kesehatan, tetapi juga keadilan sosial,” ujar Tito. Pernyataan itu diamini oleh Lies Marcoes, antropolog dari Universitas Indonesia yang hadir sebagai panelis. “Stigma terhadap kusta masih menjadi hambatan terbesar. Banyak penyintas memilih menyembunyikan penyakitnya karena takut diusir dari keluarga atau tempat kerja. Di sinilah pendekatan antropologis dan kearifan lokal menjadi penting untuk mendobrak tabu,” ungkapnya.

Inovasi Deteksi Dini dan Terapi

Pada sesi berikutnya, konferensi menyoroti kemajuan teknologi skrining. Tim dari Universitas Gadjah Mada mempresentasikan prototipe alat diagnostik berbasis kecerdasan buatan yang mampu mendeteksi lesi saraf tepi dengan akurasi 94,3% menggunakan citra termal. Instrumen itu dirancang untuk dioperasikan oleh kader kesehatan di posyandu, memangkas waktu rujukan yang selama ini menjadi kendala di daerah terpencil. Sementara itu, Prof. Dr. Agus Syahrurachman dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia (PERDOSKI) mengingatkan bahwa ketersediaan multidrug therapy (MDT) yang disediakan gratis oleh WHO bukanlah masalah. “Tantangan sebenarnya adalah kepatuhan minum obat hingga 12 bulan dan deteksi reaksi kusta yang bisa berakibat kecacatan permanen jika tidak ditangani cepat. Kami mendorong setiap puskesmas memiliki tenaga terlatih untuk mengenali tanda-tanda reaksi tersebut,” katanya. Dalam skala nasional, angka kecacatan tingkat dua pada kasus baru mencapai 5,2% pada 2025, sedikit membaik dari 5,8% di 2023. Namun, target WHO adalah menekan angka tersebut di bawah 1 per 1 juta penduduk yang dianggap sebagai ambang eliminasi transmisi, bukan sekadar eliminasi kesehatan masyarakat. Mendagri menutup sambutannya dengan mengingatkan bahwa evaluasi kinerja kepala daerah akan memasukkan indikator eliminasi penyakit menular, termasuk kusta, mulai 2027. “Saya tidak ingin ada daerah yang tertinggal hanya karena abai terhadap penyakit yang bisa disembuhkan ini. Anggaran ada, obat ada, tinggal kemauan politik di tingkat lokal,” pungkasnya. Konferensi dua hari ini akan menghasilkan Peta Jalan Eliminasi Kusta 2026–2030 yang akan diadopsi oleh seluruh pemerintah daerah melalui surat edaran bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan. [TAGS]: kusta, Mendagri, Tito Karnavian, eliminasi kusta 2030, Konferensi Nasional Kusta [SOCIAL_TWEET]: Mendagri Tito minta daerah jadi ujung tombak eliminasi kusta 2030. 16.235 kasus baru di 2025, 8,7% pada anak. Teknologi AI kini bisa deteksi dini dengan akurasi 94,3%. Dana desa dan kemauan politik jadi penentu. #Kusta #KesehatanNasional #Indonesia2030 [SOCIAL_FB]: Meski obat gratis dari WHO tersedia, Indonesia masih jadi negara dengan beban kusta tertinggi ketiga di dunia. Di Konferensi Nasional Kusta 2026, Mendagri dan akademisi membedah akar masalah: stigma, diskriminasi, dan ketimpangan anggaran daerah. Temukan datanya di sini. [SOCIAL_TG]: 🏥 Mendagri buka Konferensi Nasional Kusta 2026. Tekan 16 ribu+ kasus baru, target eliminasi 2030. Daerah diminta pakai dana desa untuk lacak kontak dan hapus stigma. Detail data & peta beban provinsi dalam laporan kami. [SOCIAL_THREADS]: Obat kusta gratis tapi kok Indonesia masih posisi tiga besar dunia? Rupanya urusannya bukan cuma medis, tapi juga stigma dan kemauan kepala daerah. Menarik banget diskusi di Konferensi Nasional Kusta hari ini.