Masa Depan Suram PPPK Tidore di Balik Pemangkasan Anggaran Daerah

Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, kini dihadapkan pada situasi kritis setelah kebijakan pemangkasan dana transfer dari pusat mengancam keberlangsungan kerja ratusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Langkah efisiensi yang datang secara tiba-tiba itu bukan sekadar soal penyesuaian pos belanja, melainkan menyentuh fondasi pelayanan publik di wilayah yang sejak awal bergelut dengan keterbatasan fiskal.

Pemotongan yang menyasar pos dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil langsung menusuk kemampuan daerah dalam membayar gaji serta tunjangan aparatur non-permanen. Kondisi ini menjadi gambaran paling jujur tentang betapa timpangnya struktur fiskal nasional: efisiensi dijalankan dengan mengorbankan daerah-daerah yang sejatinya paling butuh uluran tangan negara.

Ribuan PPPK di Persimpangan

Berdasarkan data sementara yang dihimpun, setidaknya ratusan PPPK di lingkungan Pemkot Tidore Kepulauan berada dalam ketidakpastian status kepegawaian. Sebagian besar dari mereka adalah tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang ditempatkan di pulau-pulau kecil dengan akses terbatas. Tanpa jaminan kontrak yang jelas, mereka terancam kehilangan pekerjaan dalam hitungan bulan, sementara kebutuhan masyarakat akan guru dan perawat tidak ikut lenyap begitu saja.

Seorang aparatur daerah yang enggan dipublikasikan identitasnya menyebut bahwa alokasi belanja pegawai yang bersumber dari dana transfer pusat mengalami penurunan hingga 30 persen pada tahun anggaran ini. Konsekuensinya, pos gaji PPPK, insentif, dan iuran jaminan sosial harus direkalkulasi secara drastis. "Kami dipaksa memilih: membayar hak pegawai atau menjalankan program pembangunan. Padahal, dua hal itu kewajiban yang tidak bisa ditawar," ujarnya, menggambarkan dilema yang kini melilit meja perencanaan anggaran daerah.

Luka Lama Fiskal Indonesia Timur

Apa yang terjadi di Tidore bukanlah anomali. Hampir seluruh kabupaten dan kota di Indonesia timur memiliki ketergantungan ekstrem terhadap transfer pusat. Rasio pendapatan asli daerah terhadap total belanja di banyak wilayah jarang menyentuh angka 10 persen, sehingga lebih dari 90 persen uang yang dikelola pemerintah daerah sejatinya berasal dari kas negara. Ketika pusat memutuskan untuk memangkas, daerah seperti Tidore tak punya penyangga apa pun.

Pemangkasan yang diterapkan tanpa masa transisi dan tanpa skema kompensasi yang jelas menelanjangi kerentanan struktural itu. Daerah kepulauan yang menghadapi biaya logistik tinggi dan sebaran penduduk yang tidak merata justru memerlukan alokasi dana lebih besar guna menyetarakan kualitas pelayanan publik. Nyatanya, kebijakan efisiensi yang seragam justru memukul paling keras wilayah yang paling lemah.

Paradoks Kabinet Gemuk

Di tingkat nasional, langkah efisiensi itu berjalan di tengah komposisi kabinet yang justru semakin ekspansif. Dengan lebih dari 30 kementerian dan sejumlah jabatan wakil menteri yang tumpang tindih, belanja birokrasi pusat tetap membengkak: perjalanan dinas, seremonial, dan operasional kantor terus menyerap porsi besar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kritik pun bermunculan dari para pengamat kebijakan publik yang melihat adanya inkonsistensi serius dalam mengelola uang rakyat.

"Ini paradoks yang menusuk akal sehat," kata seorang analis kebijakan. "Di pusat, struktur organisasi terus berkembang tanpa kendali. Sementara di Tidore, seorang guru PPPK harus menanti berbulan-bulan untuk gaji yang nilainya masih di bawah upah minimum. Ada ketimpangan yang mencolok dalam cara negara menetapkan prioritas."

Data historis Laporan Keuangan Pemerintah Pusat memperlihatkan tren yang konsisten: belanja birokrasi pusat terus menanjak, sedangkan transfer ke daerah dan dana desa kerap menjadi sasaran pertama ketika kebijakan pengetatan dijalankan. Pola ini menegaskan bahwa efisiensi anggaran diterapkan secara asimetris—melindungi kepentingan aparatur di ibu kota sambil memangkas dana yang menyentuh langsung kehidupan warga di perbatasan.

Mencari Jalan Keluar yang Semu

Pemerintah Kota Tidore kini tengah menyusun skenario refocusing anggaran dengan mendahulukan belanja pegawai dan menunda proyek infrastruktur yang belum mendesak. Namun, strategi ini membawa risiko ikutan: pembangunan ekonomi yang sudah berjalan lambat berpotensi semakin terhambat, menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus. Pihak pemangku kepentingan di daerah juga berupaya membuka jalur komunikasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri untuk menegosiasikan penjadwalan ulang pemotongan atau memperoleh tambahan dana insentif daerah sebagai bantalan fiskal darurat.

Harapan akan keadilan fiskal kian tipis ketika tarik-menarik politik di Senayan belum juga menghasilkan rumusan yang memihak daerah pinggiran. Jika intervensi kebijakan tidak segera muncul, puluhan PPPK di Tidore berpotensi kehilangan pekerjaan pada penghujung kuartal ini. Lebih dari sekadar angka statistik, kehilangan itu berarti putusnya akses pendidikan dan layanan kesehatan bagi ribuan warga di pulau-pulau terluar yang telah lama terpinggirkan.

Kisah dari Tidore ini menjadi cermin bahwa persoalan fiskal Indonesia bukan semata tentang berapa jumlah uang yang tersedia, melainkan tentang arah keberpihakan yang dijalankan. Selama komposisi kabinet masih gemuk dan birokrasi pusat masih enggan melakukan efisiensi internal, masa depan para pelayan publik di daerah—seperti PPPK di Tidore—akan terus dibayangi ketidakpastian. Rasionalisasi anggaran seharusnya dimulai dari gedung-gedung tinggi di Jakarta, bukan dari ruang-ruang kelas di pulau-pulau kecil yang menjadi nadi kehidupan republik ini.

Baca juga:

• KDKMP Jadi Saluran Tunggal Subsidi, Kesejahteraan Ditaksir Tembus Rp223 Triliun
• Pertamina Resmikan UMiMAX 2026, Target 1.000 Pelaku Usaha Ultra Mikro