Laksamana Sukardi Ungkap Tantangan BUMN Masa Kini

Jakarta – Politisi senior dan mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Laksamana Sukardi, memberikan pandangan kritisnya mengenai arah transformasi perusahaan pelat merah di tengah disrupsi digital. Dalam sebuah diskusi terbatas yang digelar di bilangan Jakarta Pusat, ia menyoroti sejumlah pekerjaan rumah yang belum tuntas dan menawarkan perspektif berdasarkan pengalamannya memimpin kementerian.

Laksamana Sukardi yang dikenal sebagai salah satu arsitek restrukturisasi BUMN di era awal reformasi, menilai bahwa meskipun banyak kemajuan telah dicapai, masih terdapat kesenjangan antara visi korporasi modern dan realitas di lapangan. Ia mengingatkan bahwa kecepatan adaptasi teknologi menjadi kunci keberlangsungan BUMN di pasar yang semakin kompetitif.

Tantangan BUMN di Era Digital

Menurut Laksamana, gelombang digitalisasi yang melanda seluruh sektor industri tidak bisa dihadapi dengan cara-cara lama. "BUMN tidak bisa lagi hanya mengandalkan skala dan monopoli. Mereka harus bertarung dengan perusahaan rintisan yang lincah dan berbasis teknologi. Jika tidak, mereka akan kehilangan relevansi," ujarnya. Ia mencontohkan sektor keuangan, logistik, dan energi sebagai bidang yang paling rentan terhadap disrupsi. Laksamana menekankan bahwa investasi pada infrastruktur digital dan pengembangan sumber daya manusia harus menjadi prioritas utama. Ia menyayangkan masih adanya BUMN yang lambat mengadopsi sistem berbasis cloud, analitik data, dan kecerdasan buatan, yang menurutnya sudah menjadi standar global. "Kita perlu lompatan besar, bukan sekadar perbaikan bertahap," tegasnya. Lebih jauh, ia mendorong pembentukan ekosistem digital terintegrasi antar-BUMN untuk menciptakan sinergi dan efisiensi. Tanpa langkah itu, BUMN berisiko tergerus oleh pemain swasta dan asing yang lebih agresif.

Pentingnya Good Corporate Governance

Selain teknologi, Laksamana Sukardi menyoroti fundamental tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG). Ia berpendapat bahwa praktik GCG yang transparan dan akuntabel adalah fondasi yang tidak dapat ditawar. "Transformasi digital tanpa perbaikan tata kelola hanya akan memindahkan masalah lama ke platform baru," katanya. Ia mengapresiasi langkah Kementerian BUMN yang terus mendorong penerapan manajemen risiko dan kepatuhan, namun mengingatkan agar implementasinya tidak hanya bersifat formalitas. Mantan menteri itu menekankan pentingnya perlindungan terhadap pelapor pelanggaran (whistleblower) dan penguatan fungsi pengawasan internal. Ia juga menyerukan agar proses rekrutmen direksi BUMN benar-benar terbebas dari intervensi politik. "Kita sudah belajar dari masa lalu bahwa BUMN yang dikelola secara profesional akan memberikan dividen terbesar bagi negara," ucapnya. Menurut data yang diingatnya, beberapa BUMN yang konsisten menerapkan GCG berhasil mencatatkan kenaikan kinerja hingga dua digit. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga independensi korporasi.

Refleksi Masa Jabatan

Menengok ke belakang, Laksamana Sukardi menceritakan kembali masa-masa awalnya menakhodai Kementerian BUMN. Ia menyebut periode tersebut sebagai masa transisi yang sulit, di mana banyak perusahaan negara berada di ambang kebangkrutan akibat krisis ekonomi. "Saat itu, kita harus mengambil keputusan radikal: restrukturisasi atau mati. Privatisasi dan penyehatan keuangan adalah pilihan pahit yang harus dijalani," kenangnya. Ia mengklaim bahwa kebijakan yang diambil pada masa itu berhasil menyelamatkan aset negara triliunan rupiah. Namun, ia dengan rendah hati mengakui bahwa tidak semua kebijakannya populer. "Keputusan yang benar seringkali tidak menyenangkan bagi semua pihak pada saat itu. Tapi sejarah yang akan menilai," imbuhnya. Ia juga menyampaikan kekagumannya pada generasi pemimpin BUMN saat ini yang dianggap lebih melek teknologi dan berwawasan global. Ia berharap pengalaman masa lalu bisa menjadi pelajaran berharga untuk menghindari kesalahan serupa di masa depan.

Harapan ke Depan

Ke depan, Laksamana Sukardi optimistis BUMN Indonesia mampu bersaing di tingkat regional bahkan global, asalkan konsisten melakukan pembenahan. Ia berpesan agar BUMN tidak hanya mengejar profitabilitas, tetapi juga memperkuat peran sebagai agen pembangunan. "BUMN adalah alat negara untuk menyejahterakan rakyat. Fungsi sosial ini jangan pernah dilupakan. Tapi, fungsi itu hanya bisa dijalankan jika perusahaan sehat dan untung," jelasnya. Ia mencontohkan perlunya ekspansi BUMN ke sektor-sektor strategis yang belum tergarap optimal, seperti energi terbarukan, pangan, dan kesehatan. Sebagai penutup, Laksamana mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama mengawal perjalanan transformasi BUMN. "Kritik yang membangun diperlukan, tapi jangan sampai melemahkan semangat para direksi yang sudah bekerja keras," pungkasnya. Ia yakin, jika semua pihak bersinergi, BUMN akan benar-benar menjadi pilar ketahanan ekonomi nasional.