Laksamana Sukardi: Perjalanan Ekonom dan Mantan Menteri BUMN

Dalam lintasan sejarah perekonomian Indonesia, nama seorang ekonom yang juga terjun ke dunia politik kerap kali mencuat ketika membahas pengelolaan perusahaan-perusahaan pelat merah. Dikenal sebagai s...

Jul 12, 2026 - 20:06

0 0

Laksamana Sukardi: Perjalanan Ekonom dan Mantan Menteri BUMN

Dalam lintasan sejarah perekonomian Indonesia, nama seorang ekonom yang juga terjun ke dunia politik kerap kali mencuat ketika membahas pengelolaan perusahaan-perusahaan pelat merah. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ketajaman analisis ekonomi dengan pragmatisme politik, tokoh ini pernah memegang kendali kementerian strategis di masa transisi reformasi. Perjalanan kariernya merefleksikan dinamika kebijakan negara dalam menyeimbangkan kepentingan publik dan efisiensi korporasi.

Masa Muda dan Pendidikan

Laksamana Sukardi lahir di Yogyakarta pada dekade 1950-an, dari keluarga sederhana. Ketertarikannya pada persoalan publik mengantarkannya menempuh studi di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Di kampus itulah ia mendalami teori pembangunan, keuangan publik, serta ekonomi politik. Semangat keilmuannya tidak berhenti di bangku sarjana; ia melanjutkan pendidikan pascasarjana di luar negeri, meraih gelar doktor bidang ekonomi dari universitas ternama di Eropa. Latar belakang akademik yang kuat ini kelak membentuk pendekatannya sebagai pengambil kebijakan yang selalu mendasarkan keputusan pada data dan riset.

Karier Politik di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Kiprah politik Laksamana Sukardi dimulai saat ia bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada era Orde Baru. Sebagai kader terpelajar, ia kerap dilibatkan dalam perumusan strategi ekonomi partai. Ketika PDI bertransformasi menjadi PDI Perjuangan di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri, Laksamana menjadi salah satu tokoh intelektual yang memperkuat platform partai. Ia dipercaya menduduki posisi strategis di Dewan Pimpinan Pusat, sembari terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari daerah pemilihan Jawa Tengah. Di parlemen, ia vokal menyuarakan perlunya reformasi badan usaha milik negara, memandang BUMN sebagai instrumen vital pembangunan tetapi seringkali dibebani inefisiensi dan praktik koruptif.

Menakhodai Kementerian BUMN di Era Gus Dur

Puncak karier eksekutifnya tiba ketika Presiden Abdurrahman Wahid melantiknya sebagai Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara pada Oktober 1999. Amanah yang diembannya tidak ringan: pasca-krisis moneter 1998, banyak BUMN terpuruk, mempunyai utang membengkak, dan kehilangan kepercayaan publik. Laksamana segera membentuk tim restrukturisasi yang bertugas mengaudit kinerja seluruh BUMN. Langkah berani yang ia tempuh meliputi penutupan anak perusahaan yang merugi, penggantian jajaran direksi yang dinilai tidak kompeten, hingga mendorong transparansi laporan keuangan.

Salah satu kebijakan kontroversialnya adalah rencana privatisasi sebagian aset BUMN untuk menambal defisit anggaran. Meski menuai tentangan keras dari kalangan buruh dan nasionalis ekonomi, Laksamana berargumen bahwa privatisasi selektif diperlukan agar BUMN tidak terus menjadi beban negara. Ia juga menginisiasi pembentukan komite audit independen di setiap BUMN guna meminimalkan potensi penyelewengan. Namun, dinamika politik kabinet persatuan nasional yang mudah bergejolak membuat masa jabatannya pendek. Pada reshuffle Agustus 2000, ia lengser dan posisinya digantikan oleh menteri baru. Warisan kebijakannya tetap menjadi bahan diskusi di kalangan pengamat sampai sekarang.

Pemikiran Ekonomi yang Khas

Sebagai ekonomi, Laksamana Sukardi tidak sekadar teknokrat penjaga stabilitas makro. Ia adalah pemikir yang menekankan keadilan distributif dan peran negara dalam mengoreksi kegagalan pasar. Dalam berbagai seminar dan tulisannya, ia mengkritik neoliberalisme yang dianggap terlalu menyerahkan nasib rakyat pada mekanisme pasar bebas. Di sisi lain, ia juga menolak proteksionisme sempit yang mematikan daya saing. Gagasannya tentang "pasar yang dikelola" menjadi jembatan antara kubu liberal dan intervensionis. Beberapa buku karyanya, seperti kumpulan esai tentang ekonomi kerakyatan, menjadi rujukan bagi aktivis dan mahasiswa.

Peran Setelah Menteri

Setelah tidak lagi menjabat menteri, Laksamana tetap aktif di parlemen selama beberapa periode, mengawal legislasi di bidang keuangan dan investasi. Ia juga menjadi komisaris di sejumlah BUMN, termasuk di sektor perbankan dan energi, menerapkan prinsip tata kelola yang selama ini ia suarakan. Pada masa pensiun dari politik praktis, ia banyak menghabiskan waktu sebagai penulis dan pembicara di forum-forum ekonomi. Kontribusinya terhadap pemetaan ulang kebijakan BUMN di era reformasi diakui oleh banyak kalangan, meski perjalanannya tidak selalu mulus.

Hingga kini, jejak Laksamana Sukardi merepresentasikan perpaduan langka antara akademisi, politikus, dan negarawan yang berusaha meletakkan fondasi pengelolaan aset negara yang lebih bertanggung jawab. Kisahnya adalah pengingat bahwa pembenahan BUMN bukan sekadar soal laporan rugi-laba, melainkan pertaruhan politik dan ideologi yang kompleks.

Baca juga: