Laksamana Sukardi Kritik Politisasi Pengelolaan BUMN

Mantan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Laksamana Sukardi memberikan catatan tajam terhadap arah pengelolaan perusahaan-perusahaan pelat merah saat ini. Dalam sebuah forum diskusi ekonomi di Jakarta, politisi senior yang pernah memimpin Kementerian BUMN pada era Presiden Megawati Soekarnoputri itu menyoroti kecenderungan penempatan figur nonprofesional di jajaran direksi BUMN yang dinilainya dapat menggerus daya saing korporasi negara.

Laksamana menekankan bahwa BUMN harus menjadi benteng ekonomi nasional yang dikelola berdasarkan prinsip good corporate governance, bukan sebagai ajang bagi-bagi jabatan politik. “Ketika keputusan strategis lebih banyak ditentukan oleh afiliasi politik ketimbang kompetensi, maka yang terjadi adalah erosi nilai perusahaan secara sistematis,” ujarnya dalam paparan yang berlangsung secara tertutup namun diizinkan untuk dikutip oleh media.

Jejak Reformasi BUMN di Era Megawati

Laksamana Sukardi bukan nama asing dalam narasi transformasi BUMN di Indonesia. Selama masa jabatannya sebagai Menteri Negara BUMN pada Kabinet Gotong Royong (2001–2004), ia dikenal sebagai arsitek restrukturisasi besar-besaran di sejumlah perusahaan negara. Di bawah kepemimpinannya, program privatisasi dan penyehatan korporasi dijalankan dengan pendekatan berbasis kinerja, sejalan dengan mandat reformasi ekonomi pascakrisis 1998.

Beberapa langkah monumental yang diambil kala itu meliputi restrukturisasi PT Telkom, penyehatan PT Garuda Indonesia, hingga upaya konsolidasi sektor perbankan milik negara. Laksamana selalu menempatkan profesionalisme sebagai tolok ukur utama dalam memilih pemimpin BUMN, termasuk merekrut kalangan profesional dari sektor swasta yang tidak memiliki latar belakang politik. Pendekatan itu, menurutnya, berhasil mendorong peningkatan efisiensi dan transparansi, sekaligus melepaskan BUMN dari jeratan praktik rent-seeking yang merugikan keuangan negara.

Saat ini, setelah hampir dua dekade meninggalkan jabatan menteri, Laksamana masih aktif menyampaikan pandangan kritisnya. Ia menilai semangat reformasi BUMN yang dulu ia gagas mulai pudar dan digantikan dengan pragmatisme politik jangka pendek. “Dulu kami berjuang keras agar BUMN tidak lagi dianggap sebagai sapi perah kekuasaan. Tapi sekarang gejala itu muncul kembali,” katanya dengan nada prihatin.

Kritik Terhadap Politisasi Jabatan

Dalam paparannya, Laksamana secara spesifik menyoroti maraknya penempatan kader partai politik atau figur kedekatan kekuasaan di pos-pos strategis BUMN tanpa mempertimbangkan rekam jejak profesional yang memadai. Ia mengakui bahwa interaksi antara dunia politik dan bisnis negara sulit dihindari, tetapi menegaskan bahwa ada batas tegas yang harus dijaga agar mekanisme checks and balances tetap berfungsi.

“Ketika jabatan komisaris atau direktur diberikan sebagai hadiah politik, kita mengorbankan masa depan perusahaan. BUMN butuh pemimpin yang memahami lanskap bisnis global, bukan sekadar memahami peta koalisi,” tegasnya. Laksamana menekankan bahwa kompleksitas bisnis modern menuntut keahlian spesifik dalam manajemen risiko, transformasi digital, hingga ekspansi internasional yang tidak bisa diisi oleh individu hanya berdasarkan loyalitas politik.

Ia mencontohkan sejumlah BUMN yang mengalami penurunan kinerja signifikan karena intervensi nonbisnis. Meski tidak menyebut nama perusahaan, ia mengisyaratkan bahwa fenomena ini menjadi preseden buruk yang dapat menurunkan peringkat kredit dan kepercayaan investor. Menurutnya, kerugian akibat salah kelola berkepanjangan pada akhirnya akan ditanggung oleh rakyat melalui pengurangan dividen negara atau bahkan kebutuhan suntikan dana talangan dari APBN.

BUMN Harus Adaptif di Era Digital

Selain aspek tata kelola, Laksamana Sukardi juga mengingatkan bahwa BUMN tidak boleh tertinggal dalam revolusi industri 4.0. Ia menilai sebagian besar perusahaan negara masih lamban dalam mengadopsi teknologi digital dan membangun ekosistem bisnis berbasis data. Kondisi ini, katanya, berbahaya karena kompetitor swasta dan global bergerak sangat cepat.

“Disrupsi tidak menunggu rapat umum pemegang saham. Kalau BUMN tidak lincah, mereka akan tergerus oleh perusahaan rintisan yang lebih inovatif dan efisien,” papar Laksamana. Ia mendorong kementerian teknis terkait untuk memberikan keleluasaan lebih besar kepada direksi BUMN dalam menyusun strategi transformasi digital, termasuk melakukan kemitraan strategis dengan perusahaan teknologi global.

Laksamana mengapresiasi beberapa langkah BUMN di sektor telekomunikasi dan perbankan yang telah berhasil mengembangkan layanan digital, tetapi menilai bahwa upaya itu masih bersifat parsial. Diperlukan peta jalan transformasi digital yang terintegrasi, termasuk pengembangan sumber daya manusia yang melek teknologi dan perombakan budaya kerja yang birokratis. “Mentalitas perusahaan negara masih seperti birokrasi: lambat, berjenjang, dan takut mengambil risiko. Ini harus diubah,” tegasnya.

Di akhir diskusi, Laksamana Sukardi menegaskan kembali bahwa BUMN memiliki peran vital sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi dan alat pemerataan. Namun, peran strategis itu hanya bisa dijalankan jika korporasi negara dikelola dengan standar profesional tertinggi, bebas dari kepentingan politik sesaat, dan berorientasi pada penciptaan nilai jangka panjang. Ia berharap para pemangku kebijakan saat ini bersedia belajar dari sejarah dan tidak mengulang kesalahan yang sama.