sinta-pradana
Nama Laksamana Sukardi menempati tempat khusus dalam pembahasan kebijakan ekonomi Indonesia pasca-Reformasi. Sosok yang dikenal sebagai ekonom, politikus, dan pengelola kebijakan badan usaha milik negara ini pernah memegang jabatan Menteri Negara BUMN pada masa pemerintahan Presiden Megawati Sukarnoputri. Perjalanan kariernya mencakup dunia perbankan, politik praktis, hingga dunia penulisan, dan jejaknya masih kerap menjadi rujukan dalam diskursus tentang ekonomi nasional.
Latar Belakang dan Jalan Karier Awal
Laksamana Sukardi lahir di Jakarta pada 1956 dan menempuh pendidikan di bidang ekonomi di Universitas Indonesia. Sebelum terjun ke politik, ia membangun karier di sektor perbankan, antara lain dengan bekerja di Bank Niaga. Pengalaman di industri keuangan itulah yang kelak mewarnai cara pandangnya terhadap pengelolaan perusahaan negara, termasuk soal tata kelola dan efisiensi.
Memasuki era Reformasi 1998, Laksamana termasuk kelompok ekonom dan aktivis yang kritis terhadap struktur ekonomi Orde Baru. Ia kemudian bergabung dengan PDI Perjuangan dan ikut dalam kerja-kerja pemikiran ekonomi partai pada masa transisi kekuasaan. Kedekatannya dengan Megawati Sukarnoputri membawanya masuk ke lingkaran pengambil kebijakan ketika PDI Perjuangan memenangkan Pemilu 1999 dan Megawati terpilih sebagai wakil presiden, kemudian naik menjadi presiden pada 2001.
Memimpin Restrukturisasi BUMN
Pada Agustus 2001, Laksamana Sukardi diangkat menjadi Menteri Negara BUMN dalam Kabinet Gotong Royong. Tugas utamanya adalah membenahi perusahaan-perusahaan pelat merah yang ketika itu banyak mengalami kerugian dan terbebani utang. Kebijakannya berfokus pada perbaikan tata kelola, efisiensi operasional, dan program korporatisasi serta divestasi sebagian aset negara.
Salah satu keputusan yang paling banyak dibahas pada masa jabatannya adalah penjualan 41,94 persen saham PT Indosat kepada Singapore Technologies Telemedia pada 2002. Langkah itu dimaksudkan untuk menarik investasi dan mendorong perbaikan kinerja operator telekomunikasi, tetapi sekaligus memicu perdebatan sengit. Kalangan yang menolak menilai kebijakan tersebut mengurangi kedaulatan negara atas aset strategis, sementara pendukungnya berargumen bahwa restrukturisasi membutuhkan suntikan modal dan manajemen yang lebih profesional. Perdebatan semacam itu berulang pada sejumlah program divestasi lain yang digulirkan pada periode yang sama.
Berdasarkan catatan perjalanan kebijakan saat itu, orientasi kebijakan Laksamana banyak diarahkan pada upaya menjadikan BUMN lebih sehat secara finansial dan lebih transparan. Ia juga dikenal mendorong pemisahan peran regulator dan operator, serta perbaikan praktik pelaporan keuangan di lingkungan perusahaan negara. Meski begitu, hasil dari kebijakan tersebut tidak lepas dari kritik, baik dari sisi arah kebijakan maupun dari sisi proses.
Setelah Jabatan: Kritik dan Karya
Setelah tidak lagi menjabat pada 2004, Laksamana Sukardi tetap berada dalam ruang diskusi publik. Ia banyak menulis opini dan memberikan pandangan tentang arah perekonomian Indonesia, termasuk soal konsentrasi kekuasaan ekonomi dan hubungan antara modal dan politik. Kritik-kritiknya kerap ditujukan pada kebijakan yang dinilainya memperlemah daya tahan ekonomi nasional.
Pada 2022, ia meluncurkan buku berjudul Runtuhnya Kekuasaan Kekayaan yang mengupas keterkaitan antara kekayaan dan kekuasaan politik di Indonesia. Buku tersebut menjadi salah satu karya yang banyak diperbincangkan karena mengangkat tema oligarki dan sejarah ekonomi-politik negeri ini. Dalam berbagai kesempatan, Laksamana juga menyampaikan keprihatinan terhadap lemahnya penegakan hukum dan praktik-praktik yang menguntungkan kelompok kecil penguasa modal.
Sebagai tokoh yang pernah duduk di jabatan strategis, pandangannya kerap dijadikan rujukan oleh kalangan akademisi dan pelaku kebijakan. Namun, ia juga tidak segan mengkritik kebijakan pemerintah dari periode ke periode, termasuk kebijakan yang menyangkut pengelolaan aset negara dan iklim investasi.
Penutup
Perjalanan Laksamana Sukardi dari dunia perbankan, politik, hingga pengelolaan BUMN mencerminkan salah satu babak penting dalam sejarah ekonomi Indonesia pasca-Reformasi. Kebijakannya saat menjabat tetap menjadi bahan diskusi, dan karya tulisnya menambah perspektif dalam perdebatan tentang hubungan antara kekuasaan politik dan ekonomi. Terlepas dari pro dan kontra yang menyertainya, jejak pemikiran dan kebijakannya termasuk bagian dari catatan panjang upaya pembenahan ekonomi nasional.
Comments (0)