hafiz-rahman
Laksamana Sukardi adalah nama yang lekat dengan wajah kebijakan ekonomi Indonesia pada awal 2000-an. Ia tercatat sebagai Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Kabinet Gotong Royong pimpinan Presiden Megawati Sukarnoputri periode 2001–2004. Sebelum dan setelah masa jabatan itu, Laksamana dikenal sebagai ekonom sekaligus politikus yang konsisten menyuarakan perbaikan tata kelola perusahaan negara.
Kariernya tidak dimulai dari politik. Laksamana menghabiskan bagian awal perjalanan profesionalnya di industri perbankan swasta nasional. Ia meniti karier dari level manajemen hingga memimpin PT Bank Lippo Tbk sebagai direktur utama pada dekade 1990-an. Di bawah arahannya, Bank Lippo tumbuh menjadi salah satu bank swasta yang cukup diperhitungkan pada era sebelum krisis moneter 1997–1998. Pengalaman itulah yang kemudian membentuk perspektifnya tentang tata kelola korporasi, termasuk ketika ia menangani perusahaan-perusahaan milik negara.
Dari Bankir Menuju Panggung Politik
Laksamana Sukardi memasuki dunia politik dengan bergabung bersama PDI Perjuangan (PDI-P). Ia menjadi salah satu tokoh ekonomi yang dekat dengan Megawati Sukarnoputri. Ketika PDI-P memenangkan Pemilu 1999 dan Megawati akhirnya naik menjadi presiden pada pertengahan 2001, Laksamana dipercaya mengisi kursi Menteri Negara BUMN dalam Kabinet Gotong Royong. Penunjukan itu dinilai wajar mengingat latar belakangnya sebagai praktisi perbankan yang memahami langsung seluk-beluk manajemen korporasi.
Agenda Restrukturisasi dan Privatisasi BUMN
Sepanjang 2001–2004, Laksamana dikenal membawa agenda restrukturisasi BUMN secara besar-besaran. Ia merancang program privatisasi yang tertuang dalam Buku Biru, dokumen yang memuat daftar perusahaan negara yang akan direstrukturisasi serta dilepas sebagian sahamnya. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi, menarik investor, dan meringankan beban keuangan negara. Kebijakan ini menuai respons beragam: sebagian kalangan menilai langkah tersebut diperlukan agar BUMN tidak terus menjadi beban anggaran, sementara serikat pekerja dan sebagian anggota parlemen mengkritiknya karena khawatir aset strategis negara jatuh ke tangan asing.
Pada masa kepemimpinannya pula, pemerintah berupaya merapikan portofolio BUMN, termasuk memperbaiki kinerja perusahaan di sektor energi, telekomunikasi, dan perbankan milik negara. Laksamana juga kerap menekankan pentingnya profesionalisme direksi BUMN serta transparansi laporan keuangan perusahaan pelat merah. Pendekatan manajerialnya yang khas dunia swasta menjadi pembeda dalam gaya pengelolaan perusahaan negara pada zamannya.
Langkah Mundur dari Kabinet
Perjalanan Laksamana sebagai menteri berakhir sebelum periode pemerintahan selesai. Pada Juni 2004, ia mengundurkan diri dari jabatannya bersama sejumlah menteri lain yang berasal dari PDI-P. Keputusan itu diambil partai menjelang Pemilihan Presiden 2004, ketika Megawati kembali maju sebagai calon presiden. Pengunduran diri dilakukan agar para menteri dapat fokus pada kampanye tanpa terikat fasilitas dan posisi pemerintahan. Setelah meninggalkan kabinet, Laksamana kembali ke ranah politik dan tetap menjadi figur ekonomi yang kerap memberikan catatan kritis terhadap kebijakan pemerintah.
Kritikus Kebijakan Ekonomi
Setelah tidak lagi menjabat, Laksamana Sukardi tidak berhenti berbicara soal BUMN dan ekonomi. Ia kerap mengomentari arah pengelolaan perusahaan negara, termasuk tata kelola Pertamina, PLN, dan bank-bank milik negara. Pandangannya yang kritis terhadap kebijakan yang dianggap tidak transparan menjadikannya salah satu suara yang kerap dikutip dalam diskursus kebijakan publik. Baginya, BUMN seharusnya dikelola secara profesional dan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi, bukan sekadar sumber pendapatan jangka pendek bagi negara. Dalam berbagai kesempatan, ia juga mengingatkan bahwa keputusan ekonomi besar sebaiknya tidak diambil tanpa keterlibatan publik yang memadai.
Hingga kini, Laksamana Sukardi tercatat sebagai salah satu tokoh yang mewarnai perjalanan kebijakan ekonomi Indonesia, khususnya pada masa transisi pasca-reformasi 1998. Jejaknya sebagai bankir, menteri, dan politikus menggambarkan bagaimana praktisi sektor swasta dapat berpindah ke panggung kebijakan publik. Kisahnya juga menjadi bahan kajian atas perdebatan yang masih hidup hingga hari ini, yakni sejauh mana negara seharusnya memegang kendali atas perusahaan miliknya.
Comments (0)