Laksamana Sukardi: Arsitek Reformasi BUMN yang Dilupakan Sejarah

Sejarah reformasi birokrasi dan badan usaha milik negara di Indonesia tidak bisa lepas dari nama Laksamana Sukardi. Sebagai mantan Menteri Negara BUMN pertama di era reformasi, ia menjadi sosok sentral yang meletakkan fondasi tata kelola baru di tengah pusaran krisis multidimensi. Meski kini namanya tak sepopuler para teknokrat kontemporer, perannya dalam merancang arsitektur kementerian yang sebelumnya belum pernah ada merupakan catatan penting yang perlu dikenang.

Latar Belakang Seorang Ekonom dan Aktivis

Laksamana Sukardi lahir di Jakarta pada 1 Oktober 1956 dalam lingkungan keluarga yang menghargai pendidikan dan nasionalisme. Ia menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, sebuah kawah candradimuka yang kelak membentuknya sebagai ekonom dengan perspektif kerakyatan. Pada masa kuliah, Laksamana sudah terlibat dalam berbagai gerakan mahasiswa yang kritis terhadap kebijakan pemerintah Orde Baru. Aktivisme inilah yang kemudian membawanya ke arena politik nasional, khususnya setelah bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan menjadi salah satu pendukung utama Megawati Soekarnoputri.

Sebagai seorang ekonom, Laksamana dikenal memiliki pandangan yang moderat namun tegas terhadap peran negara dalam perekonomian. Ia percaya bahwa BUMN harus menjadi motor pertumbuhan, bukan sekadar beban fiskal. Pemikirannya banyak dipengaruhi oleh sekolah ekonomi strukturalis, yang menekankan pentingnya intervensi negara pada sektor-sektor strategis sembari membuka ruang bagi partisipasi swasta secara proporsional.

Jejak di Parlemen dan PDI Perjuangan

Sebelum menduduki jabatan menteri, Laksamana Sukardi telah malang melintang di DPR RI sebagai anggota dari Fraksi PDI dan kemudian PDI Perjuangan. Selama di parlemen, ia duduk di Komisi Keuangan dan Perbankan, tempat ia mengasah kepekaannya terhadap persoalan-persoalan fiskal dan moneter. Ia termasuk legislator yang vokal menyuarakan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara, sebuah sikap yang saat itu dianggap oposan terhadap rezim Soeharto.

Posisi politiknya semakin kuat setelah PDI Perjuangan memenangi Pemilu 1999. Laksamana tidak hanya dipandang sebagai loyalis Megawati, tetapi juga sebagai pemikir ekonomi partai. Ketika Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dilantik sebagai presiden, nama Laksamana diajukan untuk memimpin kementerian baru yang khusus menangani BUMN. Pembentukan kementerian tersebut adalah salah satu tuntutan reformasi, mengingat buruknya tata kelola BUMN di masa Orde Baru yang sarat kolusi dan nepotisme.

Menteri BUMN Pertama di Era Reformasi

Pada 26 Oktober 1999, Laksamana Sukardi resmi dilantik sebagai Menteri Negara BUMN pertama. Tugasnya bukan sekadar seremonial; ia mewarisi portofolio perusahaan-perusahaan negara yang porak poranda akibat krisis moneter 1997-1998. Utang membengkak, kontrak-kontrak bermasalah menumpuk, dan banyak direksi yang masih terafiliasi dengan kekuatan politik lama. Dengan staf yang minim pengalaman di kementerian yang baru lahir, Laksamana mulai membangun dari nol.

Salah satu langkah terobosannya adalah merancang cetak biru reformasi BUMN yang berfokus pada tiga pilar: restrukturisasi, privatisasi strategis, dan peningkatan tata kelola. Ia menekankan bahwa BUMN tidak boleh lagi menjadi "sapi perah" bagi elite politik. Dalam wawancara pada masa itu, ia sering mengingatkan bahwa negara memiliki tanggung jawab moral untuk mengembalikan BUMN kepada fungsinya sebagai penyedia layanan publik yang efisien.

Di bawah kepemimpinannya, sejumlah BUMN mulai menjalani proses restrukturisasi utang dan organisasi. Ia juga mendorong transparansi laporan keuangan menggunakan standar internasional. Meski kerap mendapat resistensi dari berbagai pihak, Laksamana tetap bersikukuh bahwa reformasi BUMN adalah keniscayaan jika Indonesia ingin bersaing di era globalisasi. Sayangnya, masa jabatannya hanya berlangsung singkat—hanya sekitar 10 bulan—karena reshuffle kabinet pada Agustus 2000 akibat ketegangan poros politik.

Warisan dan Pengaruh di Luar Pemerintahan

Meski pengabdiannya sebagai menteri sangat singkat, jejak pemikiran Laksamana Sukardi terus hidup. Cetak biru yang ia susun menjadi acuan bagi para menteri BUMN berikutnya. Prinsip-prinsip good corporate governance yang ia tanamkan menjadi fondasi penting bagi transformasi Telkom, Bank Mandiri, dan sejumlah BUMN lain di kemudian hari. Bahkan, kebijakan privatisasi yang ia rintis—meskipun menuai kontroversi—telah membuka jalan bagi kepemilikan publik yang lebih luas dan peningkatan kapitalisasi pasar modal Indonesia.

Setelah tidak lagi menjabat di kabinet, Laksamana tetap aktif sebagai pengamat ekonomi dan politik. Ia sering diundang dalam forum-forum diskusi untuk menyuarakan pandangannya tentang masa depan BUMN. Dalam berbagai kesempatan, ia selalu menekankan bahwa BUMN tidak boleh dipolitisasi dan harus dikelola oleh tenaga profesional yang diukur berdasarkan kinerja. Ia juga konsisten mengingatkan bahaya oligarki yang mencoba menunggangi aset-aset negara.

Di era pemerintahan Jokowi, suara Laksamana tetap relevan, khususnya ketika Indonesia gencar membentuk holding BUMN. Meski ia tidak terlibat langsung, gagasan-gagasannya tentang konsolidasi sektoral dan integrasi rantai pasok antar-BUMN sejalan dengan arah pembentukan holding tersebut. Namun, ia kerap memberikan catatan kritis terhadap minimnya pengawasan parlemen dan potensi benturan kepentingan dalam mega-holding yang terpusat.

Laksamana Sukardi mungkin tidak seterkenal para teknokrat yang muncul di era berikutnya, tetapi kontribusinya meletakkan dasar bagi manajemen BUMN modern. Di tengah hiruk pikuk politik praktis yang sering mereduksi kompleksitas tata kelola, pemikiran Laksamana tentang kemandirian dan profesionalitas tetap menjadi kompas moral yang relevan. Sejarah, meskipun sering melupakan, tidak akan pernah benar-benar menghapus jasa para perintisnya.

Baca juga:

• Lantai Semen Ekspos Halus: Elegan, Bersih, dan Nyaman Tanpa Keramik
• Astronot Jeremy Hansen Pensiun, Artemis II Cari Pengganti