Komisi XI DPR Upayakan TKD Berpihak ke Daerah: Kami Paham Kekhawatiran Pemda

Jakarta - Komisi XI DPR RI menegaskan bahwa besaran dana transfer ke daerah (TKD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 masih dalam tahap pembahasan dan belum final. Laporan Lurusin.com mengungkapkan bahwa DPR berkomitmen untuk memastikan formula TKD dapat memberikan keadilan dan keberpihakan kepada pemerintah daerah (Pemda).

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyampaikan bahwa pihaknya memahami sepenuhnya aspirasi serta kekhawatiran yang disampaikan oleh berbagai kepala daerah terkait alokasi dana transfer tersebut. Oleh karena itu, Komisi XI bertekad untuk mengawal proses pembahasan agar hasilnya tidak memberatkan daerah dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di setiap wilayah.

Komisi XI DPR akan mengawal proses pembahasan TKD 2027 agar formulanya tetap adil, rasional, dan berpihak pada kebutuhan pembangunan daerah. Kami memahami aspirasi dan kekhawatiran pemerintah daerah,

Komitmen DPR Kawal Formula TKD

Dalam laporan yang diterima media kami, Misbakhun menekankan bahwa forum-forum konsultasi dengan pemerintah daerah terus dimanfaatkan untuk menyerap masukan. Langkah ini dianggap krusial mengingat TKD merupakan tulang punggung fiskal bagi banyak daerah di Indonesia. Perubahan formula yang tidak tepat berpotensi menghambat program prioritas seperti pengentasan kemiskinan, perbaikan infrastruktur, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan di tingkat lokal.

Komisi XI berjanji tidak akan membiarkan proses penentuan TKD berjalan tanpa mempertimbangkan kondisi riil di lapangan. Mereka menyoroti pentingnya keseimbangan antara kepentingan pusat dan daerah, terutama dalam menghadapi tantangan pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan ketidakpastian global.

Upaya Menyeimbangkan Fiskal Nasional

Pembahasan TKD ini tidak lepas dari upaya penyeimbangan fiskal nasional yang sehat. Namun, DPR menolak jika penyeimbangan fiskal tersebut justru mengorbankan kemampuan daerah untuk berkembang. Media kami melaporkan bahwa sejumlah Pemda sebelumnya telah menyuarakan kekhawatiran mengenai potensi pemotongan atau perubahan skema yang dapat mengurangi fleksibilitas anggaran mereka, terutama untuk menggaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan membiayai program mandatory spending.

Misbakhun menambahkan bahwa DPR akan memastikan tidak ada kebijakan transfer yang bersifat 'karbitan' atau terburu-buru tanpa melalui analisis dampak yang mendalam. Koordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri akan terus dilakukan demi mencapai titik temu yang optimal.