Komisi II DPR Dukung PLBN Dibangun Lagi: Demi Kedaulatan dan Kesejahteraan

Presiden Prabowo Subianto berencana menambah pos lintas batas negara (PLBN) di wilayah Kalimantan dan Papua. Rencana strategis ini mendapatkan dukungan penuh dari Komisi II DPR RI, khususnya terkait urgensi yang menyangkut wajah depan bangsa.

Wakil Ketua Komisi II DPR, Bahtra Banong, menegaskan bahwa pembangunan PLBN memiliki dimensi yang jauh lebih luas dari sekadar aspek pertahanan dan keamanan. Dalam keterangannya yang dirangkum media kami, Selasa (30/6/2026), Bahtra menyampaikan pandangannya mengenai prioritas pembangunan di kawasan perbatasan.

"Urgensi pembangunan PLBN jauh melampaui aspek pertahanan dan keamanan. Memang, menjaga kedaulatan negara merupakan fungsi utama kawasan perbatasan. Namun dalam paradigma pembangunan Presiden Prabowo, menjaga perbatasan harus berjalan beriringan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sana,"

Bahtra menguraikan sejumlah alasan fundamental yang membuat pembangunan PLBN menjadi sangat krusial. Alasan pertama yang ditekankan adalah status perbatasan sebagai etalase atau wajah depan bangsa Indonesia. Kawasan perbatasan merupakan titik pertama yang akan dilihat oleh warga negara asing ketika memasuki wilayah Indonesia. Oleh karena itu, infrastruktur yang megah, modern, dan representatif menjadi sebuah keharusan untuk menunjukkan martabat dan harga diri bangsa di mata dunia internasional.

Lebih lanjut, Bahtra menjelaskan bahwa paradigma pembangunan Presiden Prabowo menuntut adanya pergeseran fokus dari pendekatan keamanan semata menuju pendekatan kesejahteraan. PLBN tidak boleh hanya berfungsi sebagai pos pemeriksaan imigrasi dan bea cukai, tetapi harus menjelma menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah perbatasan. Kehadiran PLBN diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian lokal, membuka akses pasar bagi produk-produk masyarakat setempat, serta menciptakan lapangan kerja yang layak.

Dengan terbangunnya PLBN yang terintegrasi, disparitas ekonomi antara wilayah perbatasan dan wilayah pusat diharapkan dapat semakin menyempit. Masyarakat di perbatasan yang selama ini kerap merasa terisolasi dan tertinggal akan mendapatkan akses yang lebih baik terhadap layanan publik, pendidikan, dan kesehatan. Pembangunan ini dinilai sejalan dengan visi besar untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Dukungan dari Komisi II DPR ini menjadi sinyal kuat bahwa pembangunan PLBN lanjutan akan menjadi salah satu proyek prioritas nasional dalam memperkuat ketahanan wilayah sekaligus mendorong pemerataan kesejahteraan hingga ke pelosok negeri, sebagaimana dilansir oleh Lurusin.com.