Komdigi Beberkan Tantangan Spektrum untuk Luncurkan Internet 6G di Indonesia

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk pertama kalinya secara terbuka memaparkan bahwa ambisi mengadopsi internet 6G di Indonesia masih harus melewati labirin kendala teknis yang berat, terutama terkait ketersediaan pita spektrum frekuensi. Seiring dengan negara-negara maju yang mulai merangkai standar 6G untuk kecepatan hingga 1 terabyte per detik, Indonesia masih bergelut dengan fondasi generasi sebelumnya. "Ini bukan hanya soal hardware, tapi perang spektrum yang belum sepenuhnya kita menangkan," ungkap Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Komdigi, Ismail, dalam seminar terbatas di Jakarta, Kamis lalu. Pernyataan ini menjadi pukulan realitas bagi mimpi besar transformasi digital 2045.

Mengapa Spektrum Jadi Kartu Mati?

Teknologi 6G memerlukan alokasi frekuensi di rentang sub-terahertz (100 GHz hingga 3 THz) serta spektrum tengah (7–24 GHz) yang bersih dan lebar. Saat ini, pita frekuensi di bawah 6 GHz yang digunakan 4G dan 5G sudah padat, sementara pita tinggi seperti 26 GHz dan 28 GHz—meski sudah dilelang untuk 5G—belum termanfaatkan optimal karena ekosistem perangkat dan infrastruktur yang minim. Untuk 6G, Indonesia dihadapkan pada dua masalah sekaligus: pertama, kebutuhan inventarisasi ulang seluruh penggunaan frekuensi yang tumpang tindih dengan layanan satelit, penyiaran, dan militer; kedua, pengosongan (_refarming_) frekuensi yang memakan waktu bertahun-tahun dan berpotensi mengganggu layanan publik yang sudah berjalan. "Kami seperti sedang menata ulang sebuah rumah yang isinya sedang tidur semua. Harus hati-hati agar tidak membangunkan masalah baru," kelakar Ismail, tetapi dengan nada serius.

Perbandingan Infrastruktur 5G dan Target 6G

Data di atas menggambarkan jurang yang lebar. Kalau 5G saja masih merayap dengan cakupan kurang dari sepersepuluh penduduk, melompat ke 6G membutuhkan investasi spektrum dan infrastruktur yang belum pernah ada sebelumnya. Pita 7–24 GHz yang menjadi jembatan (_mid-band_) untuk 6G bahkan masih dipakai untuk microwave link transmisi TV dan backhaul. Perlu migrasi besar-besaran yang menelan biaya sekitar Rp 15 triliun–Rp 20 triliun hanya untuk relokasi awal, belum termasuk pembangunan jaringan baru.

"Kuncinya ada di penataan ulang spektrum nasional. Tanpa itu, bicara 6G hanya akan jadi wacana di atas kertas. Dan itu tidak bisa dilakukan sendirian oleh Komdigi, harus ada keberpihakan politik anggaran yang kuat."

Tantangan Non-Teknis: Regulasi, Investasi, dan Sumber Daya Manusia

Selain spektrum, Ismail juga menyoroti kerangka regulasi yang belum mengakomodasi sharing spektrum dinamis dan network slicing yang menjadi inti 6G. Saat ini, UU Nomor 36/1999 tentang Telekomunikasi sudah dianggap usang dan belum mengatur konsep frekuensi berbasis pasar sekunder, di mana operator bisa membagi atau menyewakan alokasi frekuensinya. Pelaku industri juga menunggu kepastian insentif fiskal untuk menarik investasi asing, mengingat operator seluler dalam negeri masih berdarah-darah menyelesaikan amortisasi biaya 5G. Tak kalah penting, SDM lokal yang memahami desain chip RF sub-THz dan propagasi gelombang milimeter masih sangat langka. Perguruan tinggi di Indonesia baru mulai meneliti potensi 6G di tataran teori, sementara industri membutuhkan prototipe dalam 2–3 tahun ke depan.

Komdigi Rancang Peta Jalan Spektrum Nasional 2026–2035

Merespons kondisi itu, Komdigi tengah menyusun revisi Pita Spektrum Nasional yang akan menjadi acuan hingga 2035. Langkah awal meliputi identifikasi frekuensi yang dapat segera dilelang—seperti 3,3 GHz dan 4,4 GHz untuk memperkuat 5G—sekaligus mencadangkan pita 7–8 GHz sebagai kandidat awal 6G. Di sisi lain, pemerintah juga membuka dialog dengan Uni Telekomunikasi Internasional (ITU) agar Indonesia bisa ikut menentukan standar 6G, bukan sekadar menjadi pasar. "Kita tidak ingin lagi menjadi penonton yang hanya menerima teknologi jadi. Dengan spektrum yang kita tata rapi, Indonesia bisa menawarkan diri sebagai laboratorium 6G untuk wilayah tropis," tegas Ismail.

Meskipun begitu, realisasi 6G komersial diperkirakan baru akan menyentuh Indonesia paling cepat pada 2033–2035. Hingga saat itu, yang lebih rasional adalah mengoptimalkan 5G dan memperkuat tulang punggung serat optik nasional. Apalagi, dengan penetrasi smartphone 5G yang masih di bawah 15 persen, pasar domestik belum siap melompat dua generasi sekaligus. "Kami ingin masyarakat dan industri paham bahwa 6G memang keren, tapi pondasinya harus dibenahi sekarang. Kalau tidak, kita akan kembali terjebak dalam siklus kejar tayang yang melelahkan," tutup Direktur Utama salah satu operator besar yang hadir dalam diskusi.