Kiprah Laksamana Sukardi, Mantan Menteri BUMN dan Pembaharu Ekonomi

Nama Laksamana Sukardi mungkin tidak setenar sejumlah tokoh politik nasional, namun jejaknya dalam sejarah reformasi birokrasi dan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia tidak bisa diabaikan. Ia adalah sosok ekonom, politikus, dan mantan menteri yang dikenal karena integritas, ketajaman analisis, serta komitmennya membenahi perusahaan-perusahaan pelat merah yang saat itu kerap menjadi sarang inefisiensi dan praktik korupsi.

Dari Ruang Kuliah ke Bank Sentral

Laksamana lahir di Yogyakarta pada 8 April 1956. Minatnya pada ilmu ekonomi terlihat sejak masa muda. Setelah menamatkan pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, ia melanjutkan studi ke luar negeri. Beliau meraih gelar Master of Arts bidang ekonomi dari University of Pittsburgh, Amerika Serikat, dan kemudian gelar doktor dari Claremont Graduate University. Kombinasi pendidikan lokal dan internasional ini membentuk perspektifnya yang luas tentang kebijakan publik dan pasar.

Karier profesionalnya dimulai di Bank Indonesia. Di bank sentral, Laksamana menangani berbagai isu moneter dan stabilitas sistem keuangan, pengalaman yang kelak sangat berguna saat ia harus mengambil keputusan strategis di kementerian. Pemahamannya tentang seluk-beluk sektor keuangan menjadikannya salah satu teknokrat yang diperhitungkan, berbeda dari politikus murni yang tidak memiliki latar belakang teknis serupa. Ia kemudian merambah dunia politik, bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), partai yang membesarkan namanya di kancah nasional.

Mengemban Amanat di Kursi Menteri BUMN

Puncak karier Laksamana di eksekutif terjadi saat ia ditunjuk sebagai Menteri Negara BUMN di bawah pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada 1999, dan dilanjutkan di kabinet Presiden Megawati Soekarnoputri. Periode ini merupakan masa transisi pasca-Reformasi, di mana tuntutan publik agar BUMN dikelola secara transparan dan profesional sangat kuat. Berbagai perusahaan negara saat itu identik dengan biaya politik dan menjadi sapi perah bagi segelintir elit.

Laksamana langsung tancap gas. Ia menyusun master plan restrukturisasi BUMN yang ambisius. Fokusnya adalah pembersihan tata kelola, privatisasi terukur, dan penguatan daya saing. Ia percaya bahwa BUMN harus menjadi korporasi sehat yang berkontribusi pada penerimaan negara, bukan sekadar beban fiskal. Di bawah kepemimpinannya, proses seleksi direksi BUMN mulai melibatkan mekanisme profesional berbasis kompetensi, bukan lagi murni titipan politik. Langkah ini menuai resistensi keras dari sejumlah pihak di parlemen dan internal partai, tetapi Laksamana tetap konsisten.

Salah satu pencapaian penting yang sering dikaitkan dengan namanya adalah peletakan dasar privatisasi perusahaan telekomunikasi, semen, hingga perbankan. Tentu saja, privatisasi tidak luput dari kontroversi. Banyak kalangan menilai penjualan aset negara dilakukan terlalu murah, sementara Laksamana berkali-kali menegaskan bahwa valuasi sudah dilakukan secara independen dan transparan. Ia juga mendorong pembentukan holding-holding BUMN sesuai klaster industri agar sinergi dan efisiensi bisa tercapai, sebuah konsep yang kini menjadi arus utama dalam kebijakan BUMN.

Legasi di Tengah Dinamika Politik

Selain berkutat dengan kebijakan, Laksamana juga dikenal sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang vokal. Ia kerap mengkritisi kebijakan ekonomi yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil. Sebagai kader PDI-P, ia turut merasakan dinamika internal partai yang terkadang tidak sejalan dengan idealismenya, namun ia tetap diingat sebagai salah satu tokoh partai yang bersih dan berorientasi gagasan.

Kritiknya terhadap pengelolaan utang luar negeri dan ketergantungan pada modal asing kerap mewarnai pidato-pidatonya di forum DPR. Ia meyakini bahwa kemandirian ekonomi hanya bisa dicapai jika Indonesia memiliki basis industri yang kuat dan BUMN yang berdaya saing global. Pandangan ini mungkin terdengar nasionalis-ekonomi, tetapi Laksamana merumuskannya dengan data dan kerangka akademik yang solid. Ia bukan tipe politikus populis yang menjual janji; ia berbicara dengan angka, neraca, dan proyeksi.

Setelah tidak lagi menjabat menteri, Laksamana tetap aktif sebagai pengamat ekonomi, menulis artikel, serta menjadi pembicara di berbagai seminar nasional dan internasional. Gaya komunikasinya yang tenang namun tajam membuatnya dihormati oleh kawan maupun lawan politik. Ia menghembuskan napas terakhir pada 28 Mei 2018, meninggalkan warisan intelektual dan kebijakan yang hingga kini masih menjadi rujukan dalam pembenahan BUMN. Banyak kolega dan mantan bawahannya yang mengenangnya sebagai pemimpin yang berani, cerdas, dan sangat detail dalam bekerja.

Dalam konteks Indonesia modern, jejak Laksamana Sukardi menjadi pengingat bahwa reformasi birokrasi dan korporasi negara memerlukan lebih dari sekadar retorika. Dibutuhkan keberanian melawan kepentingan oligarki, dukungan data yang akurat, serta komitmen moral yang tak lekang oleh tekanan politik. Namanya mungkin tidak banyak dijadikan poster kampanye, tetapi gagasan-gagasannya telah menanam benih perubahan di panggung perusahaan milik negara yang kini terus berkembang.