admin
Profil Singkat
Lalu Muhamad Iqbal lahir di Lombok Tengah, 22 Juni 1971. Ia merupakan putra dari TGH Lalu Muhammad Turmudzi Badruddin, seorang ulama kharismatik sekaligus pendiri Pondok Pesantren Qomarul Huda di Lombok Tengah. Iqbal menempuh pendidikan dasar dan menengah di Lombok, kemudian melanjutkan ke Akademi Kepolisian (Akpol) angkatan 1994. Ia meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Jayabaya serta gelar magister dari sejumlah universitas dalam dan luar negeri. Sebelum terjun ke politik, Iqbal dikenal luas sebagai perwira tinggi Polri dengan spesialisasi di bidang reserse dan hubungan internasional. Ia menikah dengan Hj. Lale Prayatni dan dikaruniai tiga anak.
Karier dan Riwayat Jabatan
Karier Iqbal di kepolisian terbilang moncer. Ia pernah menjabat sebagai Atase Polri di KBRI Canberra, Australia, lalu Kepala Biro Misi Internasional (Karo Misinter) Divisi Hubinter Polri. Puncak karier strukturalnya adalah saat menjabat Kadiv Hubinter Polri dengan pangkat Inspektur Jenderal. Pada Maret 2022, ia dimutasi menjadi Pati Baharkam Polri dalam rangka pensiun dini untuk mengikuti kontestasi politik. Iqbal maju sebagai calon Gubernur NTB periode 2024–2029 berpasangan dengan Hj. Indah Dhamayanti Putri. Pasangan ini diusung oleh koalisi gemuk yang terdiri dari Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PPP, PKS, Perindo, PSI, dan sejumlah partai non-parlemen. Dalam Pilkada Serentak 27 November 2024, pasangan Iqbal–Indah unggul telak atas dua rivalnya dan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025.
Kinerja dan Program Unggulan
Gubernur Iqbal mewarisi APBD NTB tahun anggaran 2025 sebesar Rp6,7 triliun—naik tipis dari tahun sebelumnya. Sejak awal kepemimpinannya, ia menetapkan visi besar: menjadikan NTB sebagai provinsi industri berbasis hilirisasi pertambangan dan pariwisata premium. Berikut adalah peta janji kampanye versus realisasi di tahun pertama pemerintahannya.
Janji: Industrialisasi dan Hilirisasi Tambang. Iqbal gencar menjanjikan percepatan pembangunan Kawasan Industri NTB (KINT) di Sumbawa Barat sebagai pusat smelter tembaga dan emas terintegrasi. Dalam rapat terbatas dengan Kementerian Investasi pada April 2025, Pemprov NTB mengklaim nilai investasi yang masuk mencapai Rp12,3 triliun. Realitas lapangan: Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB per triwulan I-2025, realisasi investasi di sektor pertambangan baru mencapai Rp1,1 triliun—mayoritas berasal dari perluasan tambak udang dan tambang emas eksisting, bukan smelter baru. Progres pembangunan infrastruktur dasar KINT dilaporkan masih terhambat pembebasan lahan seluas 240 hektare yang hingga Juni 2025 belum tuntas. Sengketa lahan dengan masyarakat adat di Desa Tongo dan Sekongkang Bawah masih bergulir di pengadilan.
“Hilirisasi adalah harga mati. Tapi kami tidak akan mengorbankan hak-hak masyarakat adat,” ujar Iqbal dalam konferensi pers 12 Maret 2025.
Janji: Pariwisata Premium Mandalika dan Samota. Iqbal mendorong revisi Perda Rencana Induk Pariwisata untuk meningkatkan investasi hotel bintang lima dan marina di KEK Mandalika dan Samota. Ia menjanjikan 2,5 juta wisatawan mancanegara pada 2025. Realitas: Data BPS NTB menunjukkan kunjungan wisman Januari–Mei 2025 stagnan di angka 290 ribu jiwa. Proyek pembangunan marina di Gili Air dan Gili Trawangan yang digadang-gadang didanai investor Timur Tengah senilai USD 78 juta belum menunjukkan kemajuan berarti. Lelang proyek yang ditargetkan rampung Maret 2025 mundur hingga Agustus 2025 akibat ketidakjelasan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
Janji: Pengentasan Kemiskinan
Comments (0)