Keluarga Korban Rusuh Wamena Tuntut Denda Adat ke Pemerintah

Udara pagi di Wamena terasa berat. Di Lapangan Wamena, ratusan keluarga korban kerusuhan berkumpul dengan wajah tegar namun mata yang bercerita tentang duka mendalam. Mereka datang bukan untuk balas dendam, melainkan untuk menuntut pengakuan atas nilai kehilangan yang tak terhingga. Dengan tangan terulur, perwakilan keluarga korban menyerahkan tuntutan denda adat kepada pemerintah sebagai langkah awal mencari keadilan dan penutupan luka kolektif yang terbuka sejak rusuh melanda kota di kaki pegunungan Baliem itu.

Tuntutan di Ruang Publik sebagai Panggung Keadilan

Penyerahan tuntutan di lapangan terbuka bukan sekadar pilihan lokasi. Bagi masyarakat Papua, ruang publik adalah saksi bisu yang menyimpan memori kolektif. Lapangan Wamena yang luas menjadi mediasi antara kelompok korban, pemerintah, dan masyarakat luas. Dalam tradisi lisan, ketika konflik melukai banyak pihak, penyelesaian harus dilakukan secara terbuka agar tidak ada pihak yang merasa dilangkahi atau diabaikan. Langkah ini menandakan bahwa keluarga korban ingin proses rekonsiliasi berjalan transparan dan diakui oleh negara.

Denda adat, yang secara umum dikenal dengan istilah utu atau weree dalam beberapa tradisi di Tanah Papua, bukanlah transaksi finansial semata. Nilainya diukur dari jumlah korban, intensitas konflik, dan dampak sosial yang ditimbulkan. Dalam konteks rusuh Wamena, tuntutan ini mencakup kompensasi atas hilangnya nyawa, luka fisik, harta benda yang hancur, serta trauma psikologis yang menempel pada generasi selanjutnya. Setiap korban yang jatuh memiliki harga dalam struktur sosial adat yang tidak bisa ditukar dengan sekadar uang tunai dari program bantuan pemerintah.

Makna Denda Adat dalam Tradisi Papua

Bagi orang Papua, denda adat adalah mekanisme restorasi, bukan retribusi. Tujuannya bukan memenjarakan pelaku, melainkan memulihkan keseimbangan sosial yang rusak. Ketika darah tumpah, hubungan antarklan atau antarkeompok menjadi retak. Bayar duka menjadi semacam "perdamaian berwujud" yang menandakan pengakuan dari pihak bertanggung jawab atas kesalahan yang terjadi. Tanpa proses ini, konflik dianggap belum selesai dan bisa memicu siklus balas dendam yang berkepanjangan.

Sejarah konflik di Wamena telah membuktikan bahwa penyelesaian hukum formal seringkali gagal menyentuh akar permasalahan. Pengadilan bisa menghukum pelaku, namun tidak serta-merta menyembuhkan luka di hati keluarga korban. Di sinilah hukum adat hadir sebagai pelengkap. Denda adat mencakup tidak hanya benda material seperti babi, kain tenun, atau uang, tetapi juga proses bertemu, berdialog, dan saling mengakui kesalahan di hadapan para tetua adat. Proses ritual ini dianggap jauh lebih bermakna daripada vonis pengadilan yang terasa abstrak dan terpisah dari realitas komunitas.

Antara Hukum Negara dan Hukum Adat

Tuntutan yang diserahkan di Lapangan Wamena mencerminkan dualisme sistem hukum yang selama ini berjalan paralel di Papua. Di satu sisi, ada kode hukum nasional yang mengatur tindak pidana dan sanksi pidana. Di sisi lain, terdapat sistem nilai adat yang diyakini sebagai fondasi kehidupan bermasyarakat. Ketika keduanya tidak bertemu, seringkali terjadi kesenjangan kepercayaan antara masyarakat dan aparatur negara. Keluarga korban yang memilih menyampaikan tuntutan adat kepada pemerintah sebenarnya memberikan isyarat kuat: mereka ingin negara tidak hanya hadir sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra dalam menjaga nilai-nilai perdamaian lokal.

"Kami tidak meminta balas dendam. Kami meminta pengakuan bahwa setiap nyawa yang hilang memiliki harga dan makna. Tanpa itu, perdamaian hanya akan jadi kata-kata di atas kertas."

Pernyataan tersebut menggambarkan semangat yang membawa para keluarga korban ke lapangan. Mereka menyadari bahwa proses hukum di pengadilan bisa saja berjalan lambat atau bahkan macet dalam birokrasi. Sementara itu, luka sosial di tengah masyarakat terus berdarah. Oleh karena itu, penyerahan tuntutan denda adat menjadi cara untuk mempercepat proses healing dan rekonsiliasi, bahkan sebelum putusan hukum negara keluar. Ini bukan penolakan terhadap hukum positif, melainkan upaya sinergi agar keadilan tidak kehilangan wajah kemanusiaannya.

Pemerintah daerah dan aparat keamanan kini dihadapkan pada tantangan untuk merespons tuntutan ini dengan bijaksana. Mengabaikan tuntutan adat berisiko memperlebar jurang kepercayaan. Sebaliknya, menerima dan memfasilitasi dialog adat bisa membuka jalan bagi stabilitas jangka panjang di Wamena. Pengalaman dari berbagai daerah konflik di Indonesia menunjukkan bahwa penyelesaian yang mengakomodasi hukum adat cenderung lebih berkelanjutan karena melibatkan persetujuan komunitas, bukan sekadar keputusan elit hukum.

Langkah keluarga korban di Lapangan Wamena adalah pengingat bahwa di balik setiap angka korban dalam berita kerusuhan, ada keluarga yang menunggu pengakuan dan itikad baik. Denda adat yang mereka tuntut bukanlah tanda kemunduran, melainkan manifestasi kearifan lokal dalam menegakkan keadilan. Jalan ke depan memang tidak mudah, namun dengan membuka ruang dialog antara hukum negara dan hukum adat, Wamena memiliki peluang untuk tidak hanya pulih, tetapi juga menemukan kembali harmoni sosial yang telah lama rapuh.