Kantah Tangsel Perkuat Layanan Publik Bebas Pungli

Kantor Pertanahan (Kantah) Tangerang Selatan menegaskan tekadnya untuk menjunjung tinggi integritas dalam setiap proses pelayanan publik. Tidak hanya berfokus pada profesionalisme dan transparansi, lembaga ini juga memperkuat sistem pencegahan pungutan liar (pungli) demi mengembalikan kepercayaan masyarakat. Langkah ini diambil seiring meningkatnya tuntutan warga akan layanan pertanahan yang bersih dan akuntabel.

Akhlak Pelayanan: Profesional, Transparan, dan Anti-Pungli

Kepala Kantah Tangsel, Seto, mengatakan bahwa pilar utama reformasi birokrasi di sektor pertanahan adalah penerapan budaya bebas pungli. Seluruh pegawai diwajibkan menandatangani pakta integritas sebagai wujud komitmen menolak segala bentuk gratifikasi. Mekanisme pengawasan internal diperketat, mulai dari pemantauan berkala di loket pelayanan hingga audit sistemik terhadap setiap transaksi. Pemasangan kamera pemantau dan larangan tegas penerimaan uang di luar mekanisme resmi menjadi bukti keseriusan institusi ini.

Selain itu, Kantah Tangsel menerapkan standar operasional prosedur (SOP) yang rigid. Setiap pemohon diberikan penjelasan rinci tentang biaya resmi sesuai peraturan sehingga tidak ada ruang bagi calo atau oknum yang memanfaatkan ketidaktahuan warga. "Kami ingin masyarakat merasa aman bahwa pelayanan di sini bersih dari permainan harga," tegas Seto dalam salah satu pertemuan dengan forum warga. Transparansi juga diwujudkan melalui papan informasi elektronik yang menampilkan progres permohonan secara real-time sehingga pemohon dapat memantau langsung tanpa perlu bertanya ke petugas.

Partisipasi Masyarakat: Kekuatan Pengawasan dari Luar

Dalam upaya menciptakan ekosistem pelayanan yang bersih, Seto menggarisbawahi peran vital partisipasi publik. Masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai penerima layanan, tetapi juga menjadi mitra pengawas. Kantah Tangsel membuka kanal pengaduan multidimensi yang bisa diakses oleh siapa pun secara mudah dan aman. Saluran tersebut mencakup kotak pengaduan fisik di kantor, layanan pesan singkat, media sosial resmi, dan portal daring yang terhubung langsung dengan tim verifikasi.

Seto menjelaskan bahwa laporan yang masuk akan ditangani secara rahasia oleh petugas khusus yang tidak terafiliasi dengan unit pelayanan. Identitas pelapor dijamin kerahasiaannya untuk mencegah intimidasi. "Kami tidak bisa bekerja sendiri. Kalau ada indikasi pungli sekecil apa pun, laporkan segera. Partisipasi Bapak dan Ibu sekalian adalah benteng terkuat kita," ucapnya, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak ragu menggunakan hak suara mereka.

Data kanal pengaduan yang sudah berjalan menunjukkan tren positif. Setiap laporan ditindaklanjuti maksimal 1x24 jam dengan pemberitahuan kepada pelapor tentang perkembangan penanganan. Jika terbukti ada pelanggaran, sanksi tegas diberlakukan mulai dari teguran hingga pemecatan. Sebaliknya, laporan palsu yang bersifat fitnah juga diproses sesuai aturan untuk menjaga keadilan. Model keterbukaan ini mulai ditiru oleh kantor pertanahan lain di wilayah Banten.

Transformasi Digital: Meminimalisir Sentuhan Manusia

Salah satu strategi paling ampuh yang diterapkan Kantah Tangsel adalah digitalisasi menyeluruh. Hampir seluruh alur permohonan telah beralih dari sistem manual ke platform daring yang terintegrasi. Warga bisa mengajukan pendaftaran tanah, pengecekan sertifikat, hingga pembayaran secara non-tunai melalui aplikasi resmi Kementerian ATR/BPN. Dengan demikian, interaksi tatap muka yang kerap menjadi celah terjadinya pungli dapat ditekan seminimal mungkin.

Sistem ini juga dilengkapi dengan verifikasi biometrik dan kode unik pelacakan. Setiap dokumen yang diproses tercatat secara otomatis di basis data pusat sehingga tidak dapat dimanipulasi. Kantah Tangsel pun secara rutin mengunggah laporan kinerja dan rekapitulasi pengaduan di situs resmi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Inovasi tersebut terbukti mampu memangkas waktu layanan hingga 40 persen dan menekan angka keluhan masyarakat secara signifikan.

Kemitraan Berkelanjutan untuk Masa Depan Pelayanan Publik

Keberhasilan membangun zona integritas di lingkungan pertanahan tidak bisa bersifat instan. Oleh karena itu, Kantah Tangsel merancang program pendampingan berkelanjutan dengan menggandeng akademisi, LSM, dan media lokal. Forum konsultasi publik digelar setiap triwulan untuk mengevaluasi kualitas pelayanan sekaligus menyerap masukan warga. Seto menegaskan bahwa masukan dari berbagai pihak akan menjadi bahan perbaikan SOP dan kebijakan internal secara terus-menerus.

Langkah kolaboratif ini juga mencakup kampanye literasi pertanahan bagi warga kurang paham birokrasi, sehingga mereka tidak mudah tertipu oleh pihak-pihak yang menjanjikan percepatan dengan imbalan uang. Di sekolah-sekolah dan kelurahan, petugas Kantah menyebarkan brosur tentang hak dan kewajiban pemohon serta cara mengakses layanan resmi. Upaya ini diharapkan dapat memutus rantai budaya pungli yang sudah mengakar dan menciptakan kepatuhan kolektif terhadap aturan.

Ke depan, Kantah Tangsel berencana memperluas kerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan untuk pengawasan eksternal yang lebih ketat. "Kebersihan pelayanan adalah harga mati. Tidak ada toleransi bagi yang mencoba menodai kepercayaan rakyat," pungkas Seto. Dengan fondasi transparansi, digitalisasi, dan partisipasi publik yang kuat, Kantah Tangsel optimistis dapat menjadi model pelayanan pertanahan modern yang benar-benar bebas dari praktik koruptif.

Baca juga:

• Mar’ie Muhammad Larang Anak Jadi PNS karena Godaan Korupsi
• Strategi Jaga Likuiditas Investor Saat Perang Mengguncang Pasar