Jampidsus Febrie Tepis Tuduhan Terlibat Bisnis Kafe yang Digeledah Polri

Jakarta – Jajaran penyidik Bareskrim Polri dalam beberapa hari terakhir menggelar operasi penggeledahan di 13 titik berbeda. Salah satu lokasi yang menjadi sorotan adalah Kafe de'Clan yang berada di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Aktivitas penyitaan dokumen dan barang bukti elektronik di tempat tersebut memicu spekulasi publik terkait potensi keterlibatan sejumlah figur, termasuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.

Spekulasi itu langsung ditepis. Melalui pernyataan tertulis yang disampaikan tim humas Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah menegaskan tidak memiliki hubungan kepemilikan maupun keterlibatan manajemen dalam bisnis Kafe de'Clan. Bantahan ini disampaikan untuk meluruskan informasi simpang siur yang beredar di media sosial dan sejumlah pemberitaan.

Bantahan Terukur dan Konteks Hukum

Febrie Adriansyah melalui kuasa hukumnya menyatakan bahwa namanya dikaitkan dengan kafe tersebut tanpa dasar yang jelas. Pernyataan resmi menekankan bahwa Jampidsus tidak pernah menerima keuntungan, dividen, atau fasilitas apa pun dari operasional tempat usaha itu. Ia juga tidak tercatat sebagai pemilik saham maupun penanggung jawab dalam akta pendirian perusahaan yang menaungi Kafe de'Clan.

"Klien kami tidak memiliki kepentingan bisnis dalam bentuk apa pun di kafe tersebut. Informasi yang beredar adalah tidak akurat dan berpotensi menyesatkan," kutip pernyataan itu. Tim kuasa hukum menyatakan siap membuktikan fakta tersebut melalui dokumen hukum yang sah, termasuk akta notaris dan laporan keuangan perusahaan.

Langkah klarifikasi ini diambil bukan hanya untuk melindungi reputasi pribadi, tetapi juga menjaga integritas institusi Kejaksaan Agung. Febrie Adriansyah merupakan pejabat tinggi yang sedang menangani beberapa perkara besar, termasuk dugaan korupsi di sektor pertambangan dan tata niaga komoditas. Keterkaitan dengan tempat hiburan yang sedang diselidiki dikhawatirkan dapat mengaburkan fokus penegakan hukum.

Kafe de'Clan dalam Jaringan Penggeledahan Skala Lebar

Kafe de'Clan hanyalah satu simpul dari rangkaian penyisiran yang dilakukan tim gabungan. Sumber internal kepolisian menyebutkan bahwa 13 lokasi yang digeledah memiliki benang merah terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil kejahatan perbankan dan investasi ilegal. Berkas penyelidikan menunjukkan adanya aliran dana mencurigakan yang bermuara pada sejumlah unit usaha fiktif serta tempat usaha di Jakarta dan sekitarnya.

Di Kafe de'Clan, petugas menyita perangkat komputer, catatan keuangan, serta kamera pengawas. Barang bukti elektronik itu kini sedang menjalani pemeriksaan forensik digital oleh Laboratorium Forensik Polri. Informasi awal yang dihimpun, pengelola kafe diduga menerima setoran tunai dalam jumlah besar tanpa pencatatan transaksi yang memadai, sehingga menyulitkan pelacakan asal usul dana.

Penelusuran lapangan menunjukkan kafe ini berdiri sejak 2019 dengan badan hukum PT yang tercatat atas nama beberapa individu. Polri belum menetapkan tersangka terkait penggeledahan ini, namun dua orang telah dimintai keterangan intensif. Pihak kepolisian menolak mengonfirmasi apakah nama Febrie muncul dalam dokumen yang disita, dengan alasan materi penyelidikan bersifat terbatas.

Mekanisme Verifikasi dan Batasan Hukum

Untuk memastikan klaim keterlibatan Jampidsus, investigasi perlu menempuh jalur administratif dan pengujian bukti permulaan. Polri dapat mengakses data perpajakan, laporan transaksi keuangan mencurigakan dari PPATK, serta menelusuri beneficial ownership dari perusahaan pemilik kafe. Selama belum ada penetapan hukum yang mengikat, keterkaitan nama Febrie Adriansyah dengan Kafe de'Clan masih berada pada ranah spekulasi.

Data dari Kementerian Hukum dan HAM menunjukkan bahwa susunan direksi dan pemegang saham PT yang menaungi Kafe de'Clan tidak mencantumkan nama Febrie Adriansyah atau anggota keluarganya. Informasi ini menjadi bagian dari bahan pembelaan yang disiapkan tim kuasa hukum Jampidsus. Namun, perlu dicatat bahwa praktik nominee atau pemilik tersembunyi kerap digunakan dalam kasus pencucian uang, sehingga verifikasi perlu berlapis.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam laporan terbarunya memang menyebut adanya peningkatan transaksi tunai di sektor usaha restoran dan kafe yang perlu diwaspadai. Namun, tidak ada rincian yang secara spesifik menyasar Kafe de'Clan. Data agregat itu menjadi salah satu pijakan bagi penyidik untuk memperluas target operasi.

Respons Publik dan Dampak bagi Penegakan Hukum

Bantahan resmi dari Jampidsus mendorong sejumlah pihak untuk meminta adanya audit independen terhadap aset dan gaya hidup pejabat Kejaksaan Agung. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyatakan bahwa klarifikasi harus dibarengi dengan transparansi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). "Publik butuh keyakinan bahwa penegak hukum tidak bermain di dua kaki," ujarnya.

Di sisi lain, penggeledahan 13 lokasi ini menunjukkan eskalasi kerja sama antara Polri dan Kejaksaan Agung dalam mengusut kejahatan ekonomi yang semakin kompleks. Kendati sempat timbul isu friksi antarlembaga, kedua institusi menegaskan komitmen untuk menuntaskan kasus ini tanpa intervensi. Hasil penggeledahan di Kafe de'Clan akan menjadi salah satu kepingan dalam peta besar aliran dana gelap yang sedang disusun.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari Polri mengenai temuan spesifik di Kafe de'Clan. Namun, sumber di Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus menyebutkan bahwa analisis awal menunjukkan ketidakcocokan antara omset yang dilaporkan dengan volume pengunjung dan kapasitas tempat. Ketidaksesuaian itulah yang menguatkan dugaan adanya fungsi ganda kafe tersebut, tidak sekadar sebagai tempat usaha kuliner.

Kesimpulan Sementara

Berdasarkan verifikasi yang dilakukan, klaim bahwa Jampidsus Febrie Adriansyah terlibat dalam bisnis Kafe de'Clan Cipete belum didukung bukti yang cukup. Klarifikasi yang diberikan pihak Kejaksaan Agung perlu dicatat, meskipun penyelidikan Polri yang masih berjalan bisa saja mengungkap fakta baru. Untuk saat ini, informasi yang tersedia menunjukkan adanya pemisahan antara kepemilikan resmi perusahaan dan nama pejabat yang disebut-sebut. Publik diimbau menunggu hasil penyidikan resmi dan tidak menarik kesimpulan prematur berdasarkan narasi yang belum terverifikasi.

Baca juga:

• Febrie Bantah Kepemilikan Rumah Sentul dan Bisnis Cipete
• Albianca Raula Bawa Cipta Cendikia Juara All-Stars U-15