Jakarta — Rosan Roeslani Tegaskan Kepastian Izin Kunci Perkuat Investasi

Di tengah pusaran persaingan ekonomi global yang kian memanas, kepastian hukum dan efisiensi birokrasi menjadi fondasi utama penentu arah arus modal. Jakarta menjadi saksi ketika ruang konvensi Anugerah Layanan Investasi (ALI) 2026 dipenuhi oleh ratusan pejabat daerah dan pelaku usaha. Di podium utama, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, menyampaikan pesan krusial: perbaikan kualitas layanan perizinan bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan jantung penyokong daya saing investasi nasional.

Memangkas Ketidakpastian di Labirin Birokrasi

Ketidakpastian prosedur dan waktu perizinan selama ini kerap menjadi momok menakutkan bagi para investor domestik maupun asing. Ketika modal bernilai ratusan triliun rupiah tertahan di meja birokrasi, risiko kerugian membengkak secara eksponensial. Rosan menegaskan bahwa ajang ALI 2026 harus menjadi momentum evaluasi total tata kelola pelayanan publik agar lebih terukur dan memiliki standar kepastian yang mutlak.

"Layanan investasi menjadi salah satu kunci bagaimana kita bisa meningkatkan iklim investasi secara keseluruhan di Indonesia. Bapak-Ibu yang ada di ruang ini sudah sangat membantu kami dalam rangka meningkatkan iklim investasi dan industri," ujar Rosan Roeslani dalam sambutannya pada acara Anugerah Layanan Investasi (ALI) 2026 di Jakarta.

Menurut Rosan, kepastian waktu dan kejelasan alur administrasi merupakan modal vital untuk menekan risiko operasional (operational risk) yang sering dikeluhkan oleh dunia usaha saat hendak mengeksekusi komitmen investasi di tanah air.

Target Ambisius di Tengah Efisiensi Anggaran

Langkah pembenahan ini menjadi sangat krusial mengingat Kementerian Investasi dan Hilirisasi dipatok dengan target realisasi investasi yang amat ambisius dalam beberapa tahun ke depan. Demi menopang pertumbuhan ekonomi nasional, kementerian ini menargetkan lonjakan capaian modal secara signifikan hingga tahun 2027.

Berikut adalah peta jalan target investasi dan alokasi dukungan anggaran kementerian:

Untuk mencapai angka penyerapan modal sebesar Rp2.322 triliun pada tahun 2027, alokasi anggaran sebesar Rp974,8 miliar yang telah disetujui oleh Komisi XII DPR RI harus dioptimalkan secara tajam. Tanpa pemangkasan rantai birokrasi yang membelenggu, alokasi dana operasional tersebut tidak akan memberikan dampak optimal bagi iklim bisnis.

Tantangan Integrasi Layanan Pusat dan Daerah

Penilaian Anugerah Layanan Investasi bukan sekadar rutinitas seremoni tahunan. Di balik pemberian trofi dan penghargaan, terdapat potret tantangan integrasi pelayanan antarwilayah. Banyak pemerintah daerah yang masih berjuang menyelaraskan sistem perizinan lokal agar seirama dengan standar nasional.

Beberapa poin kunci reformasi layanan investasi yang terus didorong pemerintah antara lain:

• Kepastian Waktu Operasional: Transparansi durasi pemrosesan izin dari tahap pengajuan hingga diterbitkan.
• Digitalisasi Sistem Perizinan: Penguatan layanan terpadu berbasis risiko untuk memangkas potensi pungutan liar.
• Penyetaraan Standar Daerah: Memastikan kualitas pelayanan Dinas PMPTSP di seluruh kabupaten/kota memiliki tolok ukur yang setara.

Rosan menggarisbawahi bahwa investor modern tidak hanya berburu insentif fiskal semata, melainkan mencari kepastian bahwa proyek mereka tidak terhenti di tengah jalan akibat tumpang-tindih aturan lokal. "Ketiadaan kepastian adalah musuh utama dari pertumbuhan ekonomi," tegasnya menutup pengarahan.