Jakarta — Pemprov DKI Perbanyak Shelter Ojol di Mal dan Stasiun

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Budi Awaluddin, mengonfirmasi bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memperluas jaringan shelter pengemudi ojek daring (ojol) ke berbagai titik strategis di ibu kota. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari evaluasi kebutuhan ruang istirahat dan tempat menunggu yang representatif bagi para pengemudi ojol, khususnya di kawasan dengan volume penumpang tinggi seperti pusat perbelanjaan dan stasiun. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi titik kumpul liar di bahu jalan yang selama ini menimbulkan kemacetan dan meningkatkan keselamatan pengemudi.

Analisis: Mengurai Urgensi Shelter Ojol

Kebijakan perluasan shelter ini tidak bisa dilepaskan dari lonjakan jumlah pengemudi ojol pascapandemi. Data Dinas Perhubungan DKI Jakarta mencatat terdapat lebih dari 1,5 juta pengemudi yang beroperasi di Jabodetabek. Tanpa fasilitas parkir dan istirahat yang memadai, mereka cenderung berhenti di sembarang tempat, memicu kepadatan lalu lintas di titik-titik krusial seperti Stasiun Sudirman, Stasiun Manggarai, dan Mal Kota Kasablanka. Studi internal Dishub DKI menunjukkan bahwa keberadaan shelter di satu titik mampu mengurangi 30-40% pelanggaran parkir liar di radius 500 meter.

Namun, implementasi program ini tidak bebas dari kendala. Shelter yang ada saat ini, seperti di Stasiun Tanah Abang dan Stasiun Palmerah, masih menghadapi masalah klasik: kapasitas terbatas, minimnya fasilitas dasar (toilet, ruang tunggu berpendingin), dan kurangnya integrasi dengan sistem aplikasi pemesanan. “Shelter bukan sekadar tempat parkir. Harus ada ekosistem yang membuat pengemudi betah dan penumpang mudah menemukannya,” tegas Djoko Setijowarno, pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI).

Dari sisi regulasi, dasar hukum perluasan shelter mengacu pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Transportasi Berbasis Aplikasi. Pasal 14 ayat (3) menyebutkan kewajiban pemerintah daerah menyediakan fasilitas pendukung operasional angkutan sewa khusus. Namun, regulasi ini belum secara eksplisit menetapkan standar minimal jumlah shelter per wilayah administrasi, sehingga target perluasan masih bersifat ad-hoc.

Perbandingan Shelter Eksisting vs. Rencana

Salah satu tantangan terbesar adalah pemilihan lokasi. Tidak semua mal atau stasiun memiliki lahan kosong yang dapat dialihfungsikan. Dishub DKI menyatakan tengah berkoordinasi dengan pengelola gedung untuk menyediakan ruang di basement atau area parkir komersial. Di sisi lain, pembiayaan juga menjadi perhatian: pembangunan satu shelter berkapasitas 100 motor diperkirakan memakan biaya sekitar Rp2,5 miliar - Rp3 miliar, di luar operasional. Dengan skenario perluasan ke 10 titik baru, dibutuhkan anggaran minimal Rp25 miliar dari APBD atau skema kolaborasi swasta.

Efektivitas program ini pada akhirnya bergantung pada adopsi pengemudi. Survei internal Dishub DKI menunjukkan bahwa 68% pengemudi ojol lebih memilih menunggu di area terbuka dekat pusat keramaian karena khawatir kehilangan order jika masuk ke shelter. Tanpa insentif dari aplikator—seperti prioritas order bagi pengemudi yang berada di shelter—tingkat okupansi shelter bisa tetap rendah. Tanpa integrasi data dan kerja sama multipihak, perluasan shelter berisiko menjadi proyek infrastruktur yang sepi peminat.