JAKARTA — Menko Pangan Resmikan Sentra Karbon Kehutanan Indonesia

Langkahdinginbirokrasi mencatat sejarah baru di Jakarta. Pada sebuah seremoni resmi, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, meresmikan Sentra Karbon Kehutanan Indonesia. Usai peresmian, ia memberikan keterangan tertutup kepada media yang hadir—menjadi momen krusial yang mengungkap arah baru kebijakan pangan nasional. Peristiwa itu bukan sekadar pemotongan pita; ia adalah sinyal bahwa sektor pangan dan kehutanan tak lagi berjalan sendiri-sendiri dalam menghadapi perubahan iklim.

Menyatukan Dua Arsitektur: Pangan dan Karbon Hutan

Sentra yang baru berdiri ini bukanlah kantor biasa. Ia dirancang sebagai pusat koordinasi terintegrasi untuk mengelola, memverifikasi, dan memfasilitasi transaksi kredit karbon yang berasal dari sektor kehutanan. Dalam pidatonya, Zulkifli Hasan memberi tekanan pada keterhubungan yang selama ini terabaikan: lahan pertanian dan hutan berada dalam lanskap yang sama, tetapi insentif ekonomi untuk melindungi hutan belum pernah benar-benar dirasakan oleh mereka yang menanam pangan.

Konsepnya sederhana namun ambisius: praktik pertanian berkelanjutan yang menjaga tutupan hutan akan memperoleh nilai ekonomi karbon. Kredit karbon yang berasal dari proyek kehutanan—seperti restorasi lahan gambut atau mencegah deforestasi—dapat diperdagangkan di pasar karbon, memberikan insentif langsung kepada masyarakat tanpa harus merusak lanskap.

Data resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat bahwa sektor hutan dan penggunaan lahan menyumbang sekitar 55% dari target penurunan emisi nasional pada 2030. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon menjadi fondasi hukum yang melegitimasi gerak sentra ini.

Dari Potensi ke Transaksi: Realitas Pasar Karbon Indonesia

Indonesia memiliki aset alam yang membuat banyak negara iri: hutan hujan tropis terluas ketiga di dunia, lahan gambut yang menyimpan karbon dalam jumlah raksasa, dan megabiodiversitas yang tak terhitung. Namun potensi itu kerap tinggal angka. Perdagangan karbon yang terstruktur—dengan registri yang jelas, verifikasi ilmiah, dan transparansi rantai pasok—selalu menjadi pekerjaan rumah yang tak selesai.

Sentra yang diresmikan ini diharapkan menjadi jawaban. Secara teknis, ia berfungsi sebagai hub yang menghubungkan penyedia proyek karbon hutan dengan pembeli kredit, baik domestik maupun internasional. Ia juga akan mengoordinasi basis data nasional agar setiap sertifikat karbon yang diterbitkan valid dan bebas dari klaim ganda.

Menteri Zulkifli Hasan—yang sebelumnya memimpin Kementerian Perdagangan dan menangani bursa karbon Indonesia—memahami betul dinamika ini. Ia menekankan dalam keterangannya bahwa sentra tersebut tidak hanya tentang perdagangan, tetapi tentang membangun arsitektur informasi yang dapat dipercaya.

“Kita tidak bisa menjual karbon dari hutan kalau datanya tidak solid. Sentra ini akan menjadi rumah bagi data dan metodologi yang kredibel. Kalau kredibilitas ada, harga akan mengikuti. Dan yang terpenting, hasilnya kembali ke masyarakat sekitar hutan, termasuk petani pangan yang selama ini menjaga lahan.”

Ucapan itu disampaikan dengan nada rendah namun penuh penekanan. Ia tak menyebut angka target pendapatan, tetapi melempar sinyal jelas: semua kementerian teknis kini berada dalam satu meja yang sama.

Pangan di Garis Depan: Nol Deforestasi dan Ketahanan Makanan

Di balik hiruk-pikuk transaksi karbon, tersimpan urgensi yang lebih mendasar: ketahanan pangan nasional. Zulkifli Hasan mengaitkan peresmian sentra dengan visi besar memastikan produksi pangan tidak lagi mengorbankan hutan. “Kita harus berhenti membuka hutan untuk lahan pangan. Caranya, dengan memberi nilai yang lebih tinggi pada hutan yang berdiri daripada yang dibabat,” begitu inti penjelasannya.

Pernyataannya terkonfirmasi oleh data Badan Pusat Statistik: alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian—terutama kelapa sawit dan tanaman pangan skala kecil—masih menjadi salah satu kontributor deforestasi di luar konsesi besar. Dengan instrumen karbon hutan, setiap tegakan pohon yang dipertahankan bisa memberi penghasilan yang sebanding, bahkan lebih besar, daripada komoditas musiman.

Sentra ini akan bekerja di bawah koordinasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tetapi Menko Pangan memastikan perwakilan kementeriannya akan menempati posisi strategis. “Urusan pangan tidak bisa dipisahkan dari urusan karbon. Kalau iklim rusak, pangan kiamat,” ujarnya—sebuah peringatan yang terdengar seperti detak jam yang kian cepat.

Hingga berita ini ditulis, rincian teknis operasional sentra—termasuk struktur organisasi, besaran target transaksi, dan mekanisme pembagian insentif—belum dipublikasikan secara lengkap. Namun, kehadiran fisik sentra di ibu kota menjadi penanda bahwa janji politik tentang ekonomi karbon hutan mulai berwujud. Pertanyaan tersisa: apakah janji itu akan berbuah kredibilitas, atau hanya menjadi gedung baru dengan plakat emas?