[JAKARTA] — Krisis Iklim Indonesia Memburuk, BMKG dan Ahli UGM Peringatkan Titik Kritis

Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (20/5/2026), menegaskan bahwa krisis iklim merupakan ancaman eksistensial yang tidak bisa ditawar lagi. Pernyataan ini mencuat seiring meningkatnya laporan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang mencatat Juni 2026 sebagai Juni terpanas sepanjang sejarah pengukuran suhu di Indonesia. Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengungkapkan suhu rata-rata nasional mencapai 28,7 derajat Celsius, melampaui rekor sebelumnya yang tercatat pada 2023.

Kronologi Peristiwa Cuaca Ekstrem Kuartal II 2026

Rentetan bencana hidrometeorologi yang melanda berbagai wilayah Tanah Air dalam tiga bulan terakhir menjadi penanda bahwa Indonesia tengah memasuki fase kritis dampak perubahan iklim. Berikut kronologi yang berhasil dihimpun tim Lurusin.com:

1. 10 Maret 2026: Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, berjibaku memadamkan kebakaran lahan gambut di Desa Binusan, Kecamatan Nunukan. Kebakaran yang dipicu kemarau berkepanjangan ini menghanguskan lebih dari 250 hektare lahan dan menyebabkan kabut asap lintas batas hingga ke wilayah Sabah, Malaysia.
2. 5-12 April 2026: Gelombang panas ekstrem melanda Pulau Jawa. Stasiun Klimatologi Semarang mencatat suhu permukaan mencapai 39,4 derajat Celsius, memecahkan rekor suhu tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Dinas Kesehatan Jawa Tengah melaporkan 17 kasus serangan panas pada kelompok lansia dan pekerja luar ruangan.
3. 28 April 2026: Banjir bandang menerjang Kabupaten Jayapura, Papua. BNPB mencatat 11 korban jiwa, 4 orang hilang, dan 2.300 warga mengungsi. Curah hujan mencapai 340 milimeter dalam 6 jam, atau setara dengan tiga kali lipat intensitas normal bulanan yang biasanya hanya 110 milimeter.

Kebakaran Hutan Melonjak 340 Persen, Kalimantan dan Sumatra Jadi Titik Api

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Kamis (12/6/2026), membeberkan data mengejutkan. Sepanjang Januari hingga Mei 2026, Kementerian Lingkungan Hidup mencatat luas kebakaran hutan dan lahan mencapai 929.000 hektare. Angka ini melonjak 340 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. "Ini sudah darurat. Kita kehilangan 1,2 gigaton stok karbon hanya dalam lima bulan," ujar Hanif dengan nada serius.

Dr. Emilya Nurjani, pakar klimatologi dari Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada (UGM), saat dihubungi Lurusin.com melalui sambungan telepon, Sabtu (14/6/2026), menjelaskan fenomena ini bukan sekadar anomali cuaca biasa. "Yang kita saksikan saat ini adalah manifestasi dari titik kritis atau tipping point iklim. Seluruh indikator menunjukkan tren yang mengkhawatirkan," tegasnya.

Tiga Indikator Utama Titik Kritis Iklim Versi Ahli UGM

Berikut tiga indikator yang diuraikan Dr. Emilya sebagai penanda krisis iklim Indonesia telah mendekati level berbahaya:

1. Percepatan Kenaikan Suhu Permukaan: Dr. Emilya menyoroti data anomali suhu yang dirilis BMKG. "Sejak 1981, laju kenaikan suhu Indonesia hanya 0,03 derajat per tahun. Namun pada periode 2016-2026, laju ini melonjak menjadi 0,08 derajat per tahun. Artinya ada akselerasi pemanasan yang sangat signifikan dalam satu dekade terakhir," paparnya.
2. Intensifikasi Siklus Hidrologi Ekstrem: "Ini paradoks iklim," jelasnya. "Di satu sisi kekeringan semakin panjang dan intens, di sisi lain hujan ekstrem dengan volume sangat besar terjadi dalam durasi singkat." Sebagai contoh, saat banjir Jayapura April lalu, volume hujan satu hari setara dengan rata-rata curah hujan tiga bulan.
3. Keruntuhan Ekosistem Karbon: Kebakaran lahan gambut di Kalimantan dan Sumatra disebut sebagai bom waktu. "Gambut kita menyimpan 57 gigaton karbon. Ketika terbakar, karbon ini lepas ke atmosfer. Parahnya, laju pemulihan lahan gambut terbakar hanya 4 persen per tahun, sementara laju kebakaran semakin tinggi. Ini menciptakan lingkaran setan," urai Emilya.

Penurunan Muka Tanah Pesisir Utara Jawa: Antara Krisis Iklim dan Eksploitasi Air Tanah

Pakar hidrogeologi UGM, Dr. Hendra Setiawan, menambahkan dimensi lain dari krisis ini. Dalam wawancara terpisah, ia mengungkapkan penurunan permukaan tanah di pesisir utara Jawa terus terjadi dengan kecepatan mengkhawatirkan. "Di Semarang, laju penurunan mencapai 12 sentimeter per tahun, sementara di Pekalongan dan Demak masing-masing 10 sentimeter dan 15 sentimeter per tahun," ungkapnya.

Kombinasi antara kenaikan permukaan air laut akibat pemanasan global dan penurunan muka tanah menjadikan wilayah ini rentan tenggelam. "Jika tidak ada intervensi drastis, dalam 10-15 tahun ke depan, sebagian wilayah ini akan berada di bawah permukaan laut secara permanen," peringatkan Hendra.

Pekan Panas di Nunukan: Simbol Krisis yang Tak Terbendung

Kembali ke peristiwa di Nunukan, Kepala BPBD Kabupaten Nunukan, Syamsul Bahri, menceritakan detik-detik menegangkan saat api melahap lahan gambut di Desa Binusan. "Tim kami yang berjumlah 73 personel gabungan dari BPBD, TNI, Polri, dan relawan harus bekerja tanpa henti selama empat hari tiga malam," kenangnya.

Situasi semakin sulit karena sumber air di kanal-kanal gambut mengering. "Kami terpaksa melakukan water bombing menggunakan helikopter yang dipinjamkan BNPB, namun keterbatasan jarak dan visibilitas asap tebal membuat upaya pemadaman sangat menantang," tambah Syamsul. Kebakaran ini menghancurkan habitat 30 spesies flora endemik dan mengancam populasi bekantan yang selama ini menjadi ikon konservasi Kalimantan Utara.

Suhu Panas Ekstrem Masih Mengintai; Apa yang Harus Dilakukan?

Sementara itu, Dwikorita Karnawati memperingatkan bahwa suhu panas ekstrem diprediksi masih akan berlangsung hingga Agustus 2026. "Masyarakat harus mengurangi aktivitas di luar ruangan pada pukul 10.00 hingga 15.00 waktu setempat. Gunakan pelindung seperti topi, payung, dan tabir surya minimal SPF 30. Perbanyak minum air putih, minimal 2-3 liter per hari," imbaunya.

Pemerintah melalui Kementerian PUPR kini tengah mengakselerasi proyek tanggul laut raksasa di pesisir utara Jawa sebagai benteng pertahanan. Proyek yang menelan anggaran Rp 43,9 triliun ini ditargetkan rampung tahap pertama pada 2028. Namun, sejumlah aktivis lingkungan mengkritik proyek ini hanya solusi jangka pendek tanpa dibarengi penghentian total eksploitasi air tanah dan restorasi mangrove pesisir.

Di tingkat akar rumput, inisiatif warga semakin banyak bermunculan. Di Kampung Tambak Lorok, Semarang, kelompok perempuan nelayan membangun "Bank Sampah Mangrove" yang berhasil merehabilitasi 12 hektare hutan mangrove sebagai sabuk alami penahan abrasi. Mereka juga mengembangkan ekowisata dan budidaya kepiting sebagai sumber pendapatan alternatif.

Dr. Emilya menegaskan bahwa pintu masih terbuka untuk menghindari skenario terburuk. "Ini memang fase kritis, tetapi belum terlambat. Yang kita butuhkan adalah tindakan kolektif radikal dan konsisten. Kalau 280 juta penduduk Indonesia bergerak bersama, kita masih bisa membalikkan keadaan," pungkasnya optimistis.