JAKARTA — Forum PPPK Desak Menkeu Suahasil Lanjutkan Kesepakatan Era Purbaya

Langkah kaki para tenaga kesehatan honorer menyisakan jejak kecemasan di koridor dingin Gedung DPR RI, Senayan. Di balik seragam putih yang mereka kenakan saban hari, tersimpan kecemasan mendalam yang menggantung pada kebijakan fiskal negara. Pelantikan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto pada pertengahan September 2026 lalu menyulut riak baru di kalangan pekerja medis non-ASN. Forum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Kesehatan (Nakes) kini secara terbuka mendesak bendahara negara yang baru tersebut untuk tidak menganulir atau mengendapkan komitmen anggaran yang pernah dirumuskan pada masa Purbaya Yudhi Sadewa bersama wakil rakyat.

Bayang-Bayang Ketidakpastian di Balik Rotasi Kepemimpinan

Pergantian pejabat di pucuk pimpinan Kementerian Keuangan kerap kali diiringi dengan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan fiskal sebelumnya. Namun, bagi ribuan nakes di berbagai penjuru tanah air, revisi kebijakan sama saja dengan menunda kepastian hidup. Kesepakatan historis yang diinisiasi oleh Purbaya Yudhi Sadewa bersama Komisi terkait di DPR RI sebelumnya telah meletakkan fondasi penting: kepastian kuota penyerapan tenaga honorer medis, formulasi gaji berbasis kesetaraan, serta penguncian anggaran transfer daerah agar tidak disalahgunakan oleh pemerintah daerah.

Investigasi Lurusin.com menunjukkan bahwa perubahan regulasi eksekusi anggaran sering kali menjadi celah bagi pemerintah daerah untuk menunda pengangkatan nakes yang telah lolos seleksi. Tanpa adanya pengawasan ketat dan petunjuk teknis yang konsisten dari Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Suahasil Nazara, ratusan ribu nakes terancam menjadi korban birokrasi yang menggantung tanpa kepastian status.

Jeritan Garis Depan Pelayanan Kesehatan

Kondisi di lapangan menggambarkan betapa rapuhnya posisi para nakes ini. Banyak di antara mereka yang telah mengabdi lebih dari satu dekade di puskesmas terpencil dengan honorarium jauh di bawah standar layak. Keputusan politik anggaran bukan sekadar angka-angka di atas kertas kalkulasi Kemenkeu, melainkan urusan dapur dan masa depan keluarga tenaga medis.

"Kami tidak ingin setiap kali ada pergantian menteri atau perombakan kabinet, nasib kami harus dihitung ulang dari titik nol. Kesepakatan yang sudah dibangun Pak Purbaya bersama DPR adalah janji negara kepada pekerja medis, bukan komitmen pribadi. Menteri Keuangan Suahasil Nazara harus memiliki kemauan politik untuk mengawal kesepakatan ini sampai tuntas," ujar perwakilan Forum PPPK Nakes dengan nada tajam.

Kekhawatiran utama para nakes adalah terjadinya kemunduran komitmen anggaran akibat pergeseran prioritas belanja negara dalam Postur APBN 2026/2027. Jika Kemenkeu memilih untuk melakukan efisiensi pada pos alokasi PPPK, maka krisis tenaga medis di daerah-daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) diprediksi bakal makin meruncing.

Ujian Konsistensi Kebijakan di Era Presiden Prabowo

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang mengusung narasi penguatan layanan publik dan ketahanan kesehatan nasional kini diuji. Penunjukan Suahasil Nazara sebagai Menkeu seharusnya menjadi jembatan keberlanjutan, bukan pembatalan. Publik dan praktisi hukum tata negara menyoroti pentingnya kontinuitas kebijakan (policy continuity) agar ketidakpastian hukum tidak terus menerus menggerogoti integritas tata kelola kepegawaian negara.

Kini, bola panas berada di meja kerja Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Keputusannya dalam merespons desakan Forum PPPK Nakes ini akan menjadi sinyal penting: apakah pemerintah benar-benar berpihak pada kesejahteraan pekerja garda terdepan, ataukah janji-janji manis kesejahteraan nakes hanya akan menguap di tengah pusaran rotasi kekuasaan.