DPR Desak Polri dan KNKT Usut Tuntas Insiden KM Virgo Transport 8

LURUSIN.COM, JAKARTA — Insiden kecelakaan laut yang menimpa kapal motor KM Virgo Transport 8 memicu keprihatinan mendalam dari parlemen. Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, secara tegas meminta aparat Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bersama Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk bergerak cepat mengusut tuntas penyebab peristiwa tersebut tanpa ada yang ditutup-tutupi.

Desakan ini mengemuka seiring dengan operasi pencarian dan pertolongan (SAR) yang masih terus berlangsung guna menemukan anak buah kapal (ABK) dan penumpang yang dilaporkan hilang. Sahroni menekankan bahwa keselamatan maritim tidak boleh dikompromikan, terlebih jika ada indikasi kelalaian dalam prosedur kelaiklautan kapal.

Kronologi dan Fokus Pencarian Korban

Hingga saat ini, tim gabungan SAR, TNI AL, Polairud, dan nelayan setempat masih menyisir perairan sekitar titik koordinat kecelakaan. Cuaca buruk dan gelombang tinggi sempat menjadi kendala dalam proses evakuasi. Berikut rangkaian penanganan di lapangan:

1. Tahap Respons Awal: Tim SAR menerima sinyal darurat dan segera mengerahkan armada penyelamat ke lokasi terdekat untuk menyisir korban terapung.
2. Evakuasi Korban Selamat: Sejumlah ABK berhasil diselamatkan dan langsung dievakuasi ke fasilitas medis terdekat guna mendapatkan penanganan darurat dan trauma healing.
3. Penyisiran Korban Hilang: Fokus utama saat ini adalah memperluas radius pencarian sejauh beberapa mil laut untuk menemukan korban yang belum ditemukan.

DPR Soroti Potensi Kelalaian dan Prosedur Kelaiklautan

Investigasi mendalam dinilai krusial untuk membongkar apakah kecelakaan murni disebabkan oleh anomali cuaca atau terdapat unsur kelalaian manusia (human error) serta ketidaklayakan teknis armada. Sahroni menegaskan bahwa Komisi III DPR RI akan mengawal proses hukum ini agar memberikan keadilan bagi para korban dan keluarganya.

"Kami meminta Polri dan KNKT turun tangan melakukan investigasi menyeluruh. Cari tahu penyebab pastinya, apakah ada unsur kelalaian, pelanggaran standar operasional prosedur (SOP), atau masalah kelaikan kapal. Jika ditemukan tindak pidana atau kelalaian fatal, pihak yang bertanggung jawab harus diproses hukum secara transparan," ujar Ahmad Sahroni dalam keterangannya.

Menurut legislator tersebut, sektor transportasi laut Indonesia kerap kali dibayangi persoalan klasik seperti kelebihan muatan, pengabaian peringatan cuaca BMKG, hingga minimnya alat keselamatan standar seperti pelampung dan sekoci darurat.

Rekomendasi Pengetatan Pengawasan Maritim

Investigasi menyeluruh diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret bagi regulator maritim dan operator kapal. Komisi III DPR RI mendorong beberapa langkah mitigasi dan penegakan hukum:

• Audit Menyeluruh: Pemeriksaan perizinan dan kelaikan fisik seluruh armada kapal yang beroperasi di rute serupa.
• Transparansi Hasil KNKT: Publik dan keluarga korban berhak mengetahui secara rinci temuan black box maupun analisis struktural kapal.
• Tanggung Jawab Perusahaan: Memastikan pihak pemilik dan operator KM Virgo Transport 8 memenuhi seluruh hak kompensasi dan santunan bagi para korban secara penuh.

Dengan langkah investigasi yang presisi dari Polri dan KNKT, perbaikan sistem keselamatan maritim nasional diharapkan tidak lagi sekadar menjadi wacana pascakecelakaan berulang.