JAKARTA — DPR Desak Jaminan Keamanan Data Dalam Program Rekening Massal

Program pembukaan rekening perbankan secara massal yang digulirkan pemerintah guna mengakselerasi inklusi keuangan dan penyaluran bantuan sosial kini berada di bawah sorotan tajam. Langkah ambisius yang melibatkan jutaan data penduduk ini memicu kekhawatiran mendalam terkait dengan potensi kerentanan keamanan dan perlindungan privasi data pribadi warga negara. Di tengah pesatnya digitalisasi sektor keuangan, pengumpulan data skala besar tanpa disertai benteng perlindungan siber yang solid dinilai sebagai bom waktu yang siap meledak sewaktu-waktu.

Peringatan Keras dari Senayan

Anggota Komisi XI DPR RI, Hasanuddin Wahid, secara tegas melayangkan peringatan keras kepada pemerintah dan lembaga keuangan yang terlibat dalam proyek pembukaan rekening massal ini. Menurutnya, meskipun niat awal akselerasi keuangan ini bernilai positif untuk pemerataan ekonomi, tata kelola perlindungan data harus menjadi prioritas mutlak yang tidak boleh dikompromikan sedikit pun. Langkah pembuat kebijakan yang terburu-buru mengejar target kuantitatif tanpa memprioritaskan kesiapan infrastruktur siber berisiko membahayakan jutaan pemilik rekening baru.

"Pembukaan rekening secara massal tidak boleh sekadar mengejar angka capaian inklusi di atas kertas. Pemerintah dan perbankan wajib menjamin bahwa NIK, data finansial, hingga rekam jejak transaksi warga tidak bocor ke pihak yang tidak bertanggung jawab. Tanpa jaminan keamanan mutlak, kebijakan ini justru membuka celah kejahatan siber yang merugikan rakyat kecil," tegas Hasanuddin Wahid.

Sisi Gelap Akselerasi Finansial Tanpa Proteksi

Dalam analisis mengenai praktik pembukaan rekening massal, ditemukan sejumlah celah kritis yang rawan dieksploitasi oleh sindikat kejahatan finansial. Proses pencatatan data secara simultan sering kali mengabaikan prinsip ketat Know Your Customer (KYC). Akibatnya, data kredensial sensitif seperti nomor KTP, tanggal lahir, hingga nama ibu kandung tersimpan dalam repositori yang rentan diretas atau diperjualbelikan di pasar gelap.

Risiko semakin meningkat ketika rekening-rekening baru tersebut berpotensi disalahgunakan oleh pihak ketiga sebagai rekening penampung (mule account) untuk tindak pidana pencucian uang, judi online, hingga penipuan digital tanpa sepengetahuan pemilik aslinya.

Berikut adalah tabel pemetaan risiko dan langkah mitigasi yang harus dipenuhi oleh otoritas keuangan dalam program rekening massal:

Tuntutan Kepatuhan terhadap UU Perlindungan Data Pribadi

Hasanuddin Wahid menambahkan bahwa implementasi pembukaan rekening massal ini harus sepenuhnya tunduk pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Dalam konteks ini, pemerintah dan bank mitra bertindak sebagai pengendali data yang memiliki kewajiban hukum untuk mengamankan data nasabah dari segala bentuk akses tanpa izin.

Untuk memastikan keandalan sistem dan menjaga kepercayaan publik, Komisi XI DPR RI menekankan beberapa langkah mendesak yang wajib dieksekusi oleh otoritas terkait:

• Audit Keamanan Siber Independen: Melakukan uji penetrasi (penetration test) secara berkala pada seluruh platform penyedia layanan perbankan yang mengelola pembukaan rekening massal.
• Transparansi Persetujuan (Consent): Memastikan nasabah memahami sepenuhnya bagaimana data mereka disimpan, diolah, dan dilindungi tanpa ada klausula baku yang menjebak.
• Sanksi Tegas bagi Pengelola Data: Menerapkan penegakan hukum ketat terhadap lembaga keuangan atau vendor pihak ketiga jika terbukti lalai menjaga kerahasiaan data nasabah.
• Integrasi Terproteksi dengan Dukcapil: Memastikan pertukaran data antara Bank Himbara/swasta dengan Ditjen Dukcapil dilakukan melalui jalur terenkripsi tanpa celah kebocoran.

Inklusi keuangan sejatinya bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan secara merata. Namun, jika pilar keamanan privasi diabaikan, masyarakat berpenghasilan rendah yang menjadi target utama justru menjadi pihak yang paling rentan menjadi korban kejahatan keuangan digital. Pemerintah dan industri perbankan dituntut tidak hanya berfokus pada kuantitas pencapaian target, melainkan pada jaminan keamanan jangka panjang demi melindungi integritas sistem keuangan nasional.