JAKARTA — Anggaran MBG Terserap 63,89 Persen, Sisa Rp 79 Triliun

Penyerapan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga akhir kuartal ketiga tahun anggaran 2026 mencatatkan angka 63,89 persen. Meskipun secara statistik pergerakan ini menunjukkan progres yang signifikan, investigasi mendalam terhadap ritme realisasi keuangan pemerintah mengungkap sebuah tantangan fiskal yang tidak ringan. Dengan menyisakan waktu kurang dari tiga bulan sebelum tutup tahun anggaran, pemerintah masih memegang sisa dana raksasa sebesar Rp 79 triliun yang harus diserap secara akuntabel dan tepat sasaran.

Program MBG, yang digadang-gadang sebagai pilar utama peningkatan mutu sumber daya manusia serta pemenuhan gizi anak bangsa, kini berada di bawah sorotan publik. Kecepatan penyerapan anggaran menjadi indikator krusial untuk menilai sejauh mana efektivitas distribusi bantuan pangan bergizi ini di lapangan, terutama ketika menjangkau wilayah-wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Jejak Realisasi Anggaran MBG Sepanjang Tahun 2026

Berdasarkan penelusuran dokumen pelaksanaan anggaran dan audit berkala, perjalanan penyerapan dana MBG sepanjang sembilan bulan pertama tahun 2026 mencakup beberapa fase kritis yang menentukan ritme belanja negara:

1. Fase Persiapan dan Validasi (Januari – Maret 2026): Penyerapan anggaran masih berada pada level minimalis, berfokus pada validasi data penerima manfaat di berbagai daerah dan pembentukan skema rantai pasok bahan pangan lokal.
2. Fase Akselerasi Gelombang Pertama (April – Juni 2026): Penyerapan melonjak drastis seiring dimulainya distribusi serentak di ratusan kabupaten dan kota, mendorong angka penyerapan mendekati batas 40 persen dari total pagu.
3. Fase Konsolidasi dan Evaluasi (Juli – September 2026): Realisasi menyentuh angka 63,89 persen per akhir September, dengan fokus perbaikan pada pembenahan vendor dapur umum dan penyempurnaan komposisi menu bergizi seimbang.

Tantangan Sisa Rp 79 Triliun di Kuartal Keempat

Menghabiskan sisa anggaran sebesar Rp 79 triliun dalam kurun waktu tiga bulan terakhir tahun 2026 bukanlah perkara mudah. Pengamat kebijakan publik dan anggaran memperingatkan risiko terjadinya "penyerapan ugal-ugalan" demi sekadar mengejar target kuantitatif tanpa memedulikan kualitas gizi dan kebersihan makanan yang disajikan kepada siswa.

"Sisa anggaran Rp 79 triliun di kuartal IV ini ibarat pedang bermata dua. Jika dipaksakan terserap tanpa pengawasan ketat, potensi kebocoran anggaran dan penurunan standar gizi makanan sangat tinggi. Pemerintah harus fokus pada akuntabilitas, bukan sekadar menghabiskan sisa pagu," ujar pengamat tata kelola keuangan negara.

Masalah tata kelola dan validasi data penerima kerap menjadi batu sandungan utama di tingkat daerah. Kendala logistik geografis dan keterlambatan proses administrasi pencairan dana ke penyedia jasa makanan sempat memicu keterlambatan distribusi di beberapa wilayah. Oleh karena itu, sisa anggaran yang menumpuk di kuartal akhir memerlukan strategi eksekusi yang far lebih terukur.

Langkah Perbaikan Agar MBG Tepat Sasaran

Untuk memastikan sisa alokasi Rp 79 triliun tidak menguap tanpa dampak yang jelas, kementerian dan lembaga pengelola program terus melakukan perbaikan sistemik. Beberapa pilar pembenahan yang sedang diakselerasi antara lain:

• Digitalisasi Sistem Pengadaan: Mengintegrasikan sistem pelaporan dapur umum berbasis aplikasi untuk memantau distribusi makanan secara real-time dan transparan.
• Audit Kelayakan Gizi Berkelanjutan: Mengandalkan tim ahli gizi daerah untuk memverifikasi kandungan kalori, protein, dan mikro-nutrisi dalam setiap porsi makanan.
• Pengetatan Transparansi Vendor: Mengeliminasi penyedia jasa konsumsi yang memiliki rekam jejak buruk atau tidak memenuhi standar sanitasi pangan.

Transparansi pengelolaan anggaran MBG ini menjadi ujian krusial bagi kredibilitas pemerintah. Keberhasilan menyerap sisa anggaran sebesar Rp 79 triliun hingga Desember 2026 mendatang tidak hanya diukur dari persentase serapan di atas kertas, melainkan dari dampak nyata terhadap penurunan angka stunting dan peningkatan kesehatan anak-anak di seluruh pelosok Nusantara.